Pakar Nilai Pidana Aternatif Bisa Jadi Solusi Masalah Over Kapasitas Lapas Ilustrasi - narapidana (Antara/Istimewa)

Merahputih.com - Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan berpendapat pidana alternatif yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan salah satu solusi mengatasi masalah kelebihan hunian (over kapasitas) lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air.

"Pidana alternatif memang salah satu solusi, cuman kita belum melaksanakannya di Indonesia dan belum tahu efektif atau tidak," ujar Asep dikutip Antara, Kamis (9/9).

Baca Juga

Kronologi Kebakaran Blok Chaniri Nengga 2 Versi Kalapas Klas I Tangerang

Namun, di beberapa negara maju seperti Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah membuktikan bahwa penggunaan pidana alternatif bagi pelaku kejahatan terbukti efektif menekan tingkat hunian di lapas.

Akan tetapi, meskipun pidana alternatif merupakan salah satu solusi dari masalah over kapasitas lapas, tidak semua kasus kejahatan dapat dimasukkan atau diselesaikan menggunakan pidana alternatif.

Lapas Anak
Ilustrasi Lapas (Foto: Dirjen Pas)

Kejahatan-kejahatan luar biasa misalnya kasus korupsi, tindak pidana terorisme dan bandar narkoba, tidak bisa dimasukkan dalam penerapan pidana alternatif.

"Jadi, pidana alternatif ini hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja," tandas Iwan.

Sebagai contoh, orang yang terpaksa mencuri untuk kebutuhan makan dan minum atau memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya bisa diterapkan pidana alternatif, misalnya pidana sanksi sosial. Contoh lain, orang yang tanpa sengaja atau akibat kelalaiannya mengakibatkan suatu permasalahan hukum, maka penegak hukum bisa menerapkan pidana alternatif.

Baca Juga

WN Afrika Selatan dan Portugal Jadi Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Oleh karena itu, sebelum pidana alternatif diterapkan, maka harus ada klasifikasi yang jelas untuk menentukan kejahatan apa saja yang bisa diselesaikan melalui pidana alternatif.

"Tidak semua kejahatan, apalagi kejahatan luar biasa sama sekali tidak cocok diterapkan dengan pidana alternatif," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera
KPR
Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera

Saat ini, tengah melakukan finalisasi seluruh aturan terkait BP Tapera. Dari 10 peraturan terkait BP Tapera, delapan peraturan diantaranya telah selesai diundangkan.

Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi

program vaksinasi booster untuk masyarakat umum dilakukan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit pusat dan rumah sakit umum daerah.

Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan
Indonesia
Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan

"Pahlawan adalah orang ikhlas dan ihsan. Ikhlas karena fokusnya sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk mencari kebesaran diri sendiri," kata Mardani

PKS Soroti Sanksi dan Testing COVID-19 Rendah saat PPKM
Indonesia
PKS Soroti Sanksi dan Testing COVID-19 Rendah saat PPKM

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang menjadi acuan pembatasan daerah.

Dites Swab Dadakan, Pengemudi Ojol di Stasiun Sudirman Reaktif COVID-19
Indonesia
Dites Swab Dadakan, Pengemudi Ojol di Stasiun Sudirman Reaktif COVID-19

Pengemudi ojol itu merupakan warga Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Kawasan Padat Penduduk Mangga Dua Selatan Nyaris Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
Kawasan Padat Penduduk Mangga Dua Selatan Nyaris Nihil Kasus COVID-19

Penyebaran COVID-19 kawasan Jakarta Pusat dinilai lebih terkendali. Penurunan pun terjadi di kawasan yang sebelumnya zona merah seperti RW 04, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar.

KBRI Tokyo Pantau Kondisi WNI Pasca Gempa Berpotensi Tsunami di Miyagi
Indonesia
KBRI Tokyo Pantau Kondisi WNI Pasca Gempa Berpotensi Tsunami di Miyagi

WNI yang bermukim di Jepang khususnya di Prefektur Miyagi agar segera melapor kepada KBRI Tokyo

PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat

Selain mengamankan Terbit Rencana dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang digelar di Langkat, Sumatera Utara.

Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi
Indonesia
Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi

Kebijakan mudik Lebaran 2021 dilarang atau tidak akan diputuskan dalam waktu dekat melalui rapat menteri.