Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP Ilustrasi: Dedi, tukang ojek yang jadi korban salah tangkap polisi. (foto Facebook.com/LBH Jakarta)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Harus ada aturan tersebut agar penegak hukum kepolisian tidak bisa sembarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," kata Faisal Santiago dikutip Antara, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Tukang Ojek Korban Salah Tangkap, Dedi: Sebelum Meninggal Baim Terus Memanggil "Ayah"

Hal itu dikatakannya merespons Pasal 282 dan Pasal 515 RUU KUHP terkait dengan pemidanaan terhadap advokat yang curang dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal-pasal tersebut juga sempat dipertanyakan oleh pakar hukum dari Unissula Semarang Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. karena ancaman pidana hanya berlaku terhadap advokat yang notabene penegak hukum.

Ilustrasi: polisi tangkap terduga teroris (Foto dok ANTARA)

Prof. Faisal Santiago sependapat dengan Jawade Hafidz bahwa ketentuan pemidanaan juga berlaku terhadap penegak hukum kepolisian agar lebih berhati-hati sebelum menangkap orang atas dugaan melakukan tindak pidana.

"Penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, harus profesional ketika menjalankan tugasnya. Polisi jangan semena-mena menangkap seseorang tanpa bukti lengkap," kata Prof. Faisal.

Ia lantas mengusulkan ada ketentuan itu di dalam RUU KUHP yang terdiri atas 36 bab dan 628 pasal, agar penegak hukum kepolisian lebih profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Peran 13 Terduga Teroris JI yang Ditangkap di Riau

Dengan demikian, kata Prof. Faisal, polisi yang salah tangkap ada sanksinya, baik secara hukuman maupun etika profesi.

Terkait dengan etika profesi dan penyidikan sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok

"Bahwa perkara Asabri sudah dilimpahkan ada 8 berkas (8 terdakwa), sidang pertama akan dilangsungkan pada Senin, 16 Agustus 2021," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8).

Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia
Indonesia
Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia

Perusahaan mencatatkan penjualan domestik melambat sebesar 7,6 persen pada tahun berjalan Maret 2021, dengan total penjualan bersih sebesar Rp10,3 triliun.

Antisipasi Kerumunan Libur Nataru, Satpol PP Solo Siapkan Swab On The Spot
Indonesia
Antisipasi Kerumunan Libur Nataru, Satpol PP Solo Siapkan Swab On The Spot

Tes swab dilakukan untuk memastikan kasus COVID-19 tidak naik usai Libur Nataru.

Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi

Jika tidak dilaksanakan dengan matang, maka ke depannya hanya berpotensi akan membuka peluang peningkatan kasus, dan tidak menutup kemungkinan kembali pada status lama.

Reog Ingin Diklaim Malaysia, Muhaimin: Harus Diadang!
Indonesia
Reog Ingin Diklaim Malaysia, Muhaimin: Harus Diadang!

"Upaya klaim Malaysia mau mengajukan Reog harus diadang. Tidak boleh Malaysia mengklaim Reog karena ini memang asli budaya kita. Kasus ini sebenarnya sering terjadi, saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi," ujarnya

Pembatasan Mobilitas Jalan Meluas ke Hampir Seluruh Provinsi
Indonesia
Pembatasan Mobilitas Jalan Meluas ke Hampir Seluruh Provinsi

Hal ini untuk melakukan langkah-langkah meminimalkan kegiatan masyarakat

Produsen Gula Terbesar Dubai Siap Gelontorkan Investasi Rp 28 Triliun di Indonesia
Indonesia
Produsen Gula Terbesar Dubai Siap Gelontorkan Investasi Rp 28 Triliun di Indonesia

AKS memiliki pabrik gula di Dubai dengan kapasitas 6.000 ton gula per hari. Selain memiliki pabrik gula di Dubai, AKS juga berinvestasi di Mesir dan Spanyol. Penghasilan AKS per tahun diperkirakan sebesar USD 14 miliar.

Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"
Indonesia
Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan bisa lebih inovatif dan produktif dengan smart office bersamaan dengan momentum kepindahannya ke kantor baru.

BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS
Indonesia
BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS

Menghadapi lonjakan kasus Omicron, pemerintah sudah menyiagakan 1.011 Rumah Sakit dan 82.168 Tempat Tidur untuk pasin COVID-19.

Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR
Indonesia
Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya 22 laporan kasus aduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).