Headline
  Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua Ketua Tim Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Penyelesaian konflik Papua membutuhkan penanganan yang holistik mulai dari manajemen konflik hingga transformasi konflik.

Menurut Ketua Tim Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth setidaknya ada tiga resolusi konflik yang perlu dilakukan pemerintah.

Baca Juga:

Pemerintah Pusat Tetapkan Papua dan Papua Barat Jadi Fokus Pembangunan 2020-2024

"Pertama, manajemen konflik. Kedua, pencegahan konflik, dan ketiga transformasi konflik," kata Adriana dalam Seminar Nasional bertema "Jalan Damai Penyelesaian Konflik di Papua", di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut, Adriana mengungkapkan manajemen konflik penting dilakukan untuk mengurangi masalah perbedaan pemahaman Papua, mengurangi kesalahpahaman, dan menganalisa faktor yang melemahkan proses perdamaian.

"Harmonisasi pendekatannya melalui dialog dan pendekatan pembangunan, hukum, dan polkam," katanya.

Kerusuhan Wamena sebagai kuliminasi dari konflik Papua
Kerusuhan Papua. Foto: ANTARA

Kemudian, terkait pencegahan konflik yang harus dijadikan pendekatan adalah keamanan manusia, membangun kohesi sosial (mencegah konflik antarwarga Papua), pemberdayaan secara inklusif, dan ketahanan nasional (evaluasi regulasi, penguatan kelembagaan, koordinasi dan sinergi).

"Transformasi konflik, yakni mengubah potensi negatif menjadi positif. Pendekatan pada proses dan perubahan atau perbaikan setiap aspek. Proses jangka panjang, multitrack dan inklusif melalui pemberdayaan generasi muda, pemberdayaan perempuan dan lain-lain," terangya.

Selain itu, harmonisasi aturan kelembagaan dan pendekatan terintegrasi juga sangat penting dilakukan di Papua. Kemudian, evaluasi dan penataan pendekatan keamanan negara dan pendekatan keamanan manusia.

"Kita harus menjalankan harmonisasi pendekatan yakni dengan adanya dialog dan pendekatan pembangunan. Harmonisasi kelembagaan itu penting karena setiap lembaga harus bahu-membahu dalam mengatasi konflik di Papua," kata Adriana.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan, dalam dinamikanya, pembangunan infrastruktur di Papua cukup berhasil dilaksanakan, tetapi upaya tersebut tentunya juga harus memperhatikan dampak sosial yang timbul.

"Pembangunan infrastruktur di Papua cukup berhasil. Tetapi juga harus diperhatikan dampak sosial. Selalu ada dampak perubahan sosial yang negatif maupun positif," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Papua tentunya sudah sangat membantu mobilitas warganya. Bahkan, masyarakat Papua kini sudah semakin mudah menjual hasil bumi ke pasar-pasar yang ada.

"Selalu ada dampak perubahan sosial yang negatif maupun positif. Perubahan positif, penduduk Papua bisa menjual hasil bumi dengan mudah. Perubahan negatif, perbaikan infrastruktur mempermudah peredaran minuman keras," ujarnya.

Aksi massa turun ke jalan di sejumlah kota di Papua
Ribuan warga Papua turun ke jalan protes aksi rasisme (Foto: antaranews)

Tokoh Pemuda Papua Methodius Kosas menjelaskan, situasi yang terjadi di Papua sudah dilihat dari beberapa tahun yang diwarnai kekerasan. Padahal, masyarakat di Papua merupakan sebuah agen perubahan untuk masa depan.

"Adanya luka batin kepercayaan yang dialami oleh masyarakat Papua, yang merupakan metode pendekatan, seperti pendekatan budaya, religius, humanistik dan pendekatan personal. Ini merupakan permasalahan yang sedang terjadi di Papua," katanya lagi.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional USNI Pradono Budi Saputro sebagaimana dilansir Antara menyatakan Papua resmi bergabung dengan NKRI setelah diadakannya Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969.

Baca Juga:

Pendekatan Kultural Solusi Penyelesaian Konflik Papua

Hasil tersebut dikukuhkan dengan Resolusi PBB 2504. Tidak semua kelompok puas dengan hasil Pepera tersebut salah satunya adalah kelompok yang bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Kemudian, dengan adanya NGO yang mengatasi isu Papua yaitu Melanessia Sparehard Group (MSG) dan adanya WLMP yang merupakan organisasi nonpemerintah yang telah disahkan oleh PBB untuk mengatasi isu permasalahan HAM yang ada di Papua.

"Indonesia sebagai negara anggota observer WLMP dan MSG untuk mengatasi permasalahan yang ada Papua dengan cara melakukan diplomasi persuasif," kata Pradono Budi Saputro.(*)

Baca Juga:

KontraS Ingatkan Presiden Jokowi Masalah Papua Tak Selesai dengan Permintaan Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Pembalap dan Kru MotoGP Nikmati Keindahan Mandalika
Indonesia
Cerita Pembalap dan Kru MotoGP Nikmati Keindahan Mandalika

Marc Marquez menyempatkan diri menaiki salah satu bukit di Mandalika dan menulis "jatuh cinta dengan tempat ini #Indonesia" di postingannya.

Industri Hotel Mulai Pulih
Indonesia
Industri Hotel Mulai Pulih

Sejak pelonggaran PPKM oleh pemerintah pada November lalu, yang membuat kegiatan hotel dan restoran bisa kembali beroperasi 100 persen.

Kemen PUPR Restorasi Pura Mangkunegaran dengan Anggaran Rp 18 Miliar
Indonesia
Kemen PUPR Restorasi Pura Mangkunegaran dengan Anggaran Rp 18 Miliar

Kemen PUPR menggelontorkan dana sebesar Rp 18 miliar untuk merestorasi bangunan Pura Mangkunegaran yang sudah rusak.

Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri
Indonesia
Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri

Pemprov DKI Jakarta tak menutup kemungkinan akan memindahkan pasien COVID-19 yang saat ini menjalani isolasi mandiri di hotel ke fasilitas milik pemda.

Biaya Dikeluhkan, Pemerintah DKI Minta Pengelola Kremasi Umumkan Tarif Layanan
Indonesia
Biaya Dikeluhkan, Pemerintah DKI Minta Pengelola Kremasi Umumkan Tarif Layanan

Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat.

Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice di UU Narkotika
Indonesia
Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice di UU Narkotika

evisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

MAKI Minta KPK Usut Delapan Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
MAKI Minta KPK Usut Delapan Orang Dalam Azis Syamsuddin

Rasanya tidak mungkin bermain sendiri

Tak Punya Partai, Anies Diprediksi Jadi Penggembira di Pilpres 2024
Indonesia
Tak Punya Partai, Anies Diprediksi Jadi Penggembira di Pilpres 2024

"Tanpa ada kendaraan politik bagi capres terlalu berat. Cawapres saja belum tentu dia lolos," kata Jerry kepada wartawan, Jumat (22/10).

60 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kemensos Tutup
Indonesia
60 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kemensos Tutup

Dilakukan pengaturan hari kerja pegawai untuk bekerja di rumah mulai Kamis (27/02) hingga Senin (31/01).

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem
Indonesia
Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

"Sangat terbuka, sangat terbuka (koalisi dengan Partai Nasdem di Pemilu 2024)," kata AHY di DPP Partai Nasdem.