Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020 Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro mendesak pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 mematuhi larangan kampanye dengan rapat umum.

Menurutnya, kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster COVID-19 yang membahayakan publik.

“Pilkada harus menjadi pesta politik dan demokrasi yang aman dari bahaya apa pun, termasuk COVID-19. Jangan sampai mengorbankan rakyat,” kata pria yang karib disapa Simon ini, Kamis (24/9).

Baca Juga:

Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020

Terlebih, sampai saat ini kasus COVID-19 nasional belum menunjukkan tren melandai. Maka, kata Simon, perlu kerja sama semua pihak untuk memutus persebarannya, termasuk para paslon yang berkontestasi di Pilkada 2020.

“Pemilu hakikatnya untuk rakyat. Jadi harus dilaksanakan dengan sangat mempertimbangkan kemaslahatan rakyat,” tegasnya.

Larangan kampanye dengan menggelar rapat umum termaktub dalam pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan ini pun telah menjadi kesepakatan seluruh stakeholder penyelenggara Pilkada 2020, yakni DPR, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah atau dalam hal ini Kemendagri. Sehingga, kata Simon, pelanggaran peraturan ini berarti berlawanan dengan hukum dan keputusan negara.

Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)
Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah memetakan kerawanan corona di seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2020. Hasilnya, 50 daerah rawan corona tinggi atau sangat mungkin menciptakan klaster COVID-19.

Melihat banyaknya daerah tersebut, terlihat potensi instabilitas keamanan nasional bila klaster COVID-19 terjadi di Pilkada 2020.

“Dalam kondisi pandemi, sekecil apa pun potensi yang bisa mengarah kepada instabilitas keamanan harus dihindari. Karena bisa menambah krisis dan semakin menyengsarakan masyarakat. Cost yang harus dibayar besar,” kata Simon.

Baca Juga:

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

Belum lagi, menurut Simon, masa transisi politik selalu menjadi momen paling rawan di negeri ini. Khususnya terkait keutuhan dan kesatuan bangsa.

“Kalau paslon taat aturan, berarti mereka telah turut menjaga keberlangsungan persatuan nasional. Jangan biarkan pandemi ini menciptakan gejolak politik seperti di Haiti dan Prancis saat wabah HIV dan black death di masa lalu. Kita harus belajar dari sejarah,” kata Simon. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pilkada Serentak Bakal Ditunda, Hanya Solo dan Medan yang Dilanjutkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya

Jokowi juga kurang maksimal dalam membangun manajemen komunikasi

Polisi dan Tentara Jaga Ketat Mal dan Pusat Perbelanjaan Saat Libur Lebaran
Indonesia
Polisi dan Tentara Jaga Ketat Mal dan Pusat Perbelanjaan Saat Libur Lebaran

Polda Metro Jaya akan menempatkan personel di mal dan pusat perbelanjaan selama perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Menhub Beberkan Kronologi Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Menhub Beberkan Kronologi Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air

Pukul 14.40 WIB, ATC tidak melihat pesawat tersebut menuju koordinat yang semestinya

Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan
Indonesia
Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan

Stanislaus Riyanta menyarankan agar Novel Baswedan dan kawan-kawannya itu mengadu ke Obmudsman maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[HOAKS atau FAKTA]: Sebarkan Gambar dan Video di WhatsApp Data Pribadi Dicuri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sebarkan Gambar dan Video di WhatsApp Data Pribadi Dicuri

Informasi dengan topik serupa pernah dibahas Turn Back Hoax dengan judul “[HOAX] BAHAYA MEMBERI UCAPAN SELAMAT DENGAN .GIF DI WHATSAPP” pada 18 Januari 2018.

Pimpinan DPR Prihatin Gedung Kongres AS Diduduki Pendukung Donald Trump
Indonesia
Pimpinan DPR Prihatin Gedung Kongres AS Diduduki Pendukung Donald Trump

Kemenangan demokrasi secara etis dibangun dengan kesopanan, kehormatan, integritas, dan hukum

Penderita Corona Terus Melonjak, Anak Buah Anies Dinilai Kurang Tegas
Indonesia
Penderita Corona Terus Melonjak, Anak Buah Anies Dinilai Kurang Tegas

Angka penularan virus corona mencetak rekor baru dengan penambahan 256 kasus baru.

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang
Indonesia
Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Tercatat sebanyak 336 ribu kendaraan meninggalkan wilayah ibu kota selama dua hari atau H+2 masa libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari
Indonesia
270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan dengan memproses hukum Menteri Sosial Juliari Batubara.