Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menuai sorotan tajam dari akademisi. Pakar Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Henri Subiakto menilai sejumlah pasal dalam RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
?
“Hal ini akan menjadi sangat baik jika aparat negaranya bersih, adil, dan berintegritas. Namun, dengan belajar dari UU lain, problematika hukum di Indonesia itu bukan persoalan norma UU semata. Masalah utamanya ada di para penegak hukum yang sering menerapkan UU sesuai kepentingan mereka, serta relasi mereka dengan penguasa politik dan ekonomi,” ujar Henri, Kamis (18/9).
?
Menurutnya, meski RUU ini digadang sebagai senjata ampuh negara melawan korupsi dan kejahatan luar biasa, sejumlah ketentuan justru berpotensi menjadi bumerang. Ia menyoroti Pasal 2, yang menyebut aset dapat dirampas tanpa menunggu putusan pidana.
?
“Ketentuan ini seperti pedang bermata dua jika penegak hukum belum ditata dan diawasi secara nyata. Negara kita masih terbelit korupsi, bahkan sampai masuk ke aparat pembasmi korupsi itu sendiri,” tegasnya.
?
Ia menambahkan, sebenarnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga bisa digunakan untuk merampas aset bermasalah, tapi penerapannya sering tidak konsisten. “UU diterapkan secara galak kalau targetnya berseberangan secara politik, tapi tumpul saat terkait dengan kepentingan relasi elite dan politik,” katanya.
Baca juga:
?
Henri mengingatkan hukum seharusnya menjadi obat penyembuh penyakit korupsi. Namun, justru bisa menjadi berbahaya ketika aparat penegaknya ikut terjerat praktik korupsi. Ia bahkan mengutip pemikiran filsuf Montesquieu, 'The most dangerous corruption is when laws corrupt the people. It’s an incurable disease because it’s in the remedy itself'.
?
“Maka tidak bisa tidak, harus dibersihkan dulu para penegak hukum yang tidak memiliki integritas atau bercampur dekat dengan korupsi itu sendiri,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, sejumlah pasal dalam RUU Perampasan Aset ramai diperdebatkan publik, antara lain Pasal 2 yang memperbolehkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana; Pasal 3 yang membolehkan perampasan meski proses pidana masih berjalan; Pasal 5 ayat (2) huruf a yang memungkinkan aset dirampas bila jumlah harta dianggap tidak seimbang dengan penghasilan sah.
?
Ada pula Pasal 6 ayat (1) yang menyebut aset bernilai minimal Rp 100 juta bisa dirampas; serta Pasal 7 ayat (1) yang membolehkan perampasan aset meski tersangka meninggal, melarikan diri, atau dibebaskan.(Pon)
Baca juga:
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
