Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tidak sepakat adanya upaya kembali ke GBHN (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyebut Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memenuhi syarat untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik melalui uji formil maupun uji materi. Pasalnya, UU yang disahkan pada Senin (5/10) lalu itu tak hanya bermasalah secara substansi tetapi juga secara prosedural.

"Iya sudah cukup alasan ajukan judicial review," kata Bivitri, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Bivitri menjelaskan, siapapun bisa menggugat UU Ciptaker ke MK sepanjang bisa membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita. Bisa orang perorang atau organisasi. Pihak pemohon juga harus membeberkan dalil dan batu uji terhadap pasal yang digugat.

Bivitri mengaku lebih condong mengajukan uji formil UU Cipta Kerja. Menurut dia, proses pembentukan UU Cipta Kerja telah menyalahi aturan terutama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Dari segi formil saya yang paling semangat karena koreksi penting dari cabang kekuasaan yudikatif terhadap cabang kekuasan legislatif dan eksekutif salah satunya di uji formil ini. Kalau prosesnya kacau ya dibatalkan," ujarnya.

Bivitri Susanti nilai upaya kembali ke GBHN mubazir
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (Foto: antaranews)

Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak transparan, tidak partisipatif dan terburu-buru. Padahal, untuk membentuk suatu UU membutuhkan waktu lama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Apalagi, UU Ciptaker yang menggunakan metode Omnibus Law menyangkut 78 UU lainnya.

"Bagi pembuat undang-undang sebenarnya idealnya butuh waktu lama untuk membuat metode Omnibus karena pemangku kepentingannya banyak," katanya.

Menurut Bivitri, jika uji formil UU Ciptaker dikabulkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam menyusun undang-undang selanjutnya.

Baca Juga:

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

Hanya saja, Bivitri mengakui MK jarang sekali mengabulkan permohonan uji formil. Dari 44 uji formil yang diajukan ke MK, hanya satu yang dikabulkan, yakni UU MA. Itu pun MK memutuskan tidak membatalkan UU MA karena azas kemanfaatan.

"Dulu ada satu UU, yakni UU MA yang dinyatakan inkonstitusional, tapi MK bilang dengan menggunakan azas kemanfaatan kalau UU MA dibatalkan secara keseluruhan tidak ada lagi UU yang mengatur MA," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Indonesia
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib
Indonesia
Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah seorang tokoh agama yang dinilai tak pantas dilontarkan.

Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang
Indonesia
Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang

Kedua keluarga penumpang pesawat tersebut saat ini menuju ke Jakarta untuk menanyakan kabar terbaru terkait nasib penumpang itu.

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif
Indonesia
PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike.

Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK
Indonesia
Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK

Pada 2021, pemerintah menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Pada formasi khusus juga terdapat kuota bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya pada formasi khusus saja, penyandang disabilitas juga bisa melamar di formasi umum.

Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK
Indonesia
Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK

Buruh merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan
Indonesia
Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan

"Ternyata tidak sakit. Cuma saya mulasnya sejak pagi, (karena) takut," kata Mangkubumi

BNN Lakukan Strategi 'Soft Power Approach' Agar Masyarakat Punya Daya Tangkal Terhadap Narkoba
Indonesia
BNN Lakukan Strategi 'Soft Power Approach' Agar Masyarakat Punya Daya Tangkal Terhadap Narkoba

BNN juga menyita barang bukti 3,52 ton sabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektare ladang ganja, dan 515,509 butir ekstansi yang banyak diselundupkan melalui jalur laut

Kementan Jamin Pemerintah Serap Ribuan Ton Gabah Petani
Indonesia
Kementan Jamin Pemerintah Serap Ribuan Ton Gabah Petani

Produksi padi awal tahun 2021 ini cukup terjamin dan sesuai dengan target untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan.