Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Lagi Ditunda, RKUHP Harus Segera Disahkan Muladi ( Foto: ANTARA/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Ketua Tim Perumus RKUHP yang juga pakar hukum pidana Muladi, menyatakan KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk Belanda selama 103 tahun. Oleh karenanya, perlu dilakukan revisi yang filosofinya disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia.

“KUHP yang sekarang sudah 103 tahun dipakai. Dan filosofinya ke kolonial (Belanda) berlaku mulai 1 Januari 1918 itu berlaku di Indonesia. Masa kita mau memakai KUHP Kolonial tersebut terus-menerus dengan filosofinya, sedangkan di Belanda sendiri sudah berubah sekian puluh kali,” kata Muladi dalam keterangannya pada Kamis (3/10).

Baca Juga

Gerindra Tanggapi Permintaan Presiden Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP

“Kita sekarang mulai berubah dengan filosofi yang baru sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, sesuai dengan asas-asas HAM ada asas hukum yang yang yang diakui bangsa beradab,” imbuhnya.

Muladi
Muladi

Untuk itu, mantan Rektor Undip tersebut menilai tak ada alasan untuk menunda pengesahan RKUHP. Dia menyatakan paling lambat awal 2020, DPR dan Presiden Joko Widodo sebaiknya sudah mengesahkan revisi KUHP.

“Kalau bisa Desember selesai (pengesahan). Kalau lebih lama bisa buyar lagi. Sekarang Oktober. Masih ada November dan Desember. Atau Januari lah,” tegasnya.

Muladi mengatakan, sisa waktu yang ada saat ini sudah cukup untuk menyelesaikan sebelas pasal RKUHP yang telah menuai polemik berkepanjangan

Baca Juga

Paradigma Salah dalam Draft RUU KUHP Menurut Komnas HAM

"Dari 326 pasal di dalam RKUHP tinggal 11 pasal yang masih menjadi perdebatan. Nanti kalau sudah disepakati mana yang perlu diubah atau dipertahankan, tidak ada alasan menunda lagi, harus disahkan," kata Muladi.

Muladi menuturkan, revisi RKUHP sudah melewati kajian akademik selama 40 tahun. Selama kurun waktu itu, DPR dan Pemerintah juga sudah mendiskusikan materi-materi revisi RKUHP.

"Naskah akademiknya lengkap. 40 tahun naskah akademik didiskusikan di pemerintah dan DPR," ujar Muladi yang juga mantan Menkumham ini.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sejak mencuat akan dibahas oleh DPR RI untuk disahkan bersama dengan pemerintah pusat ternyata masih banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kondisi ini juga membuat beberapa daerah pecah hingga di Jakarta.

Baca Juga

Golkar Nilai RUU KUHP Tak Perlu Ditunda

Karena polemik yang begitu tidak kondusif, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo pun akhirnya memutuskan untuk menunda kembali pembahasan dan pengesahannya.

Muladi menilai, gelombang protes revisi RKUHP sudah berlebihan. Mereka yang demo dinilai tidak paham betul dengan seluruh materi RKUHP.

Baca Juga

Tunda Pengesahan RUU KUHP, Langkah Jokowi Sesuai Aspirasi Rakyat

"Karena mereka tidak memahaminya, membaca hanya sepotong-sepotong tidak semuanya," ujar pria yang selama 40 tahun ini berkutat dengan pembahasan revisi KUHP. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH