Pakar Hukum Prediksi Heru Hidayat bakal Bebas dari Pidana Penjara dalam Kasus Asabri Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta diprediksi akan menjatuhkan putusan blanko atau nol terkait hukuman pidana penjara terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat.

Demikian disampaikan pakar hukum yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki Minarno. Pasalnya, Heru Hidayat sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus yang lain, yakni kasus Jiwasraya.

Baca Juga

Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Asabri

“Dalam kasus Jiwasraya, Heru Hidyat sudah dipidana penjara seumur hidup, maka di dalam perkara Asabri, jika majelis hakim menyatakan Heru Hidayat itu terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka di amar putusannya dinyatakan pidananya, namun pidana blanko. Artinya pidana penjaranya nol,” ujar Nur saat dihubungi wartawan, Selasa (11/1).

Nur menjelaskan, bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan pidana penjara maksimun yang berlaku di Indonesia. Artinya, sepanjang hidupnya, terpidana tersebut berada di dalam penjara. Jika dalam suatu kasus, terpidana seperti Heru Hidayat sudah divonis pidana penjara seumur hidup, maka dalam kasus-kasus lain di mana yang bersangkutan terbukti bersalah, tidak bisa lagi dijatuhi hukuman penjara.

“Karena apa? Karena Indonesia tidak menerapkan pemidanaan penjara komulatif seperti di Amerika Serikat, di mana terdakwa bisa divonis pidana penjara 500 tahun. Di Indonesia, paling pidana penjara terberat adalah pidana penjara tertinggi ditambah sepertiga-nya. Tetapi kalau sudah pidana penjara seumur hidup, maka pidana terberat tidak berlaku lagi karena itu yang sudah yang paling berat, selama hidupnya berada di penjara,” terang Nur.

Baca Juga

Kasus Asabri, Pakar Hukum Sebut DO Hakim Mulyono Sudah Tepat dari Sisi Aturan

Lebih lanjut, Nur menilai majelis hakim bakal konsisten menjatuhkan hukuman terhadap Heru Hidayat sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan fakta persidangan. Karenanya, kata dia, tuntutan pidana hukuman mati Heru Hidayat oleh JPU tidak tepat karena tuntutan tersebut tidak terdapat dalam surat dakwaan.

“Secara aturan, hakim memutuskan perkara berpegang pada surat dakwaan karena itulah yang diperiksa dan dibuktikan dalam persidang-persidangan sebelum putusan. Nah, dalam kasus Asabri ini, JPU tidak menjerat atau mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat hukuman mati dalam surat dakwaan Heru Hidayat,” tandas dia.

Selain itu, lanjut Nur, tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam kasus Jiwasraya dan kasus Asabri bukanlah pengulangan tindak pidana. Menurut dia, tindakan Heru Hidayat dalam kedua kasus tersebut masuk dalam kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop. Hal ini berarti seseorang melakukan sejumlah tindak pidana sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri.

“Kalau pengulangan tidak pidana atau residive berarti dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi. Kasusnya Heru Hidayat kan tidak, perbuatan pidananya sudah dilakukan semua atau tempus hampir bersamaan, hanya diproses tidak dalam waktu yang bersamaan,” pungkas Nur. (Pon)

Baca Juga

Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Surabaya Minta Warga Terpapar COVID-19 Isolasi di Hotel
Indonesia
Pemkot Surabaya Minta Warga Terpapar COVID-19 Isolasi di Hotel

Kasus aktif di Kota Surabaya per Selasa (8/2) mencapai 1.410 jiwa. Ada penambahan kasus aktif 741 jiwa dan secara kumulatif, kasus COVID-19 mencapai 72.435 jiwa.

Anies Revisi UMP DKI 2022, PDIP: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan
Indonesia
Anies Revisi UMP DKI 2022, PDIP: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan

Politikus PDIP ini menilai tindakan merevisi nilai UMP 2022 adalah pencitraan karena dasar hukumnya tidak jelas. Dia pun meminta agar Anies tidak menyimpang dari aturan yang ada.

FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran
Indonesia
FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran

Pemprov DKI Jakarta mengakui jika kapasitas saluran drainase yang dimiliki masih terbatas

10 Ruas Jalan Ditutup Saat Pergantian Tahun, Dishub Kerahkan 2.500 Personel
Indonesia
10 Ruas Jalan Ditutup Saat Pergantian Tahun, Dishub Kerahkan 2.500 Personel

Ribuan personel ini dikerahkan untuk mendukung program crowd free night (CFN) yang dilakukan Polda Metro Jaya saat malam tahun baru.

Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen
Indonesia
Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen

Kebutuhan BBM, elpiji dan avtur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi meningkat saat libur Natal dan Tahun 2022 (Nataru). Untuk BBM kenaikannya diprediksi sampai 10 persen.

Jenderal Andika Ikut Lepas Jokowi ke Roma, Sinyal Gantikan Marsekal Hadi?
Indonesia
Jenderal Andika Ikut Lepas Jokowi ke Roma, Sinyal Gantikan Marsekal Hadi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Roma, Italia, Jumat (29/10).

Kenalkan Kompol Ardila, Doktor Termuda di Institusi Polri
Indonesia
Kenalkan Kompol Ardila, Doktor Termuda di Institusi Polri

Pria berusia 36 tahun itu lulus dengan meraih nilai IPK tertinggi pada Program S3/Doktoral Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.

Polda Metro Jaya Ringkus 3 Pelaku Spesialis Ganjal ATM
Indonesia
Polda Metro Jaya Ringkus 3 Pelaku Spesialis Ganjal ATM

Polda Metro Jaya meringkus tiga orang komplotan pencurian dengan modus ganjal ATM yang beroperasi di daerah Kranji, Bekasi Barat.

Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster

Sebanyak 50 vaksinator terbagi dalam sepuluh tim berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Survei Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Hanya Kalah dari Laksamana Yudo Dalam Hal ini
Indonesia
Survei Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Hanya Kalah dari Laksamana Yudo Dalam Hal ini

survei yang dilakukan Setara Institute menunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI terkuat