Kasus Korupsi
 Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Nurhadi Mencurigakan Pakar hukum pidana Mudzakir saat bersaksi di Pengadilan Tipikor (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa membuktikan penetapan tersangka terhadap mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Menurutnya, lembaga antirasuah sudah bertahun-tahun tidak mempunyai bukti kuat soal keterlibatan Nurhadi terkait penanganan kasus di MA.

Baca Juga:

Kasus Nurhadi, KPK Geledah Kantor Advokat Rakhmat Santoso & Partner

"Sesungguhnya yang paling penting, KPK wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Nurhadi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana suap. KPK sudah bertahun-tahun tidak memperoleh bukti perbuatan Nurhadi yang sebagai perbuatan Tipikor," kata Mudzakir dalam keterangannya, Selasa (25/2).

Pakar hukum pidana pertanyakan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Nurhadi
Buronan KPK Nurhadi kini keberadaannya masih misterius (Foto: antaranews)

Mudzakir yang kerap kali menjadi ahli dalam sidang tindak pidana korupsi ini memandang, terdapat kejanggalan saat KPK hendak menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Sebab penetapan tersangka terhadap Nurhadi dilakukan jelang Agus Rahadjo Cs lengser dari jabatannya.

"Tiba-tiba empat hari jelang serah terima jabatan KPK kepada pengurus baru, KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Nah komisioner baru tersebut seharusnya mempelajari lagi bukti yang diajukan oleh komisioner sebelumnya agar tidak menjadi bola panas dan kegagalan membuktikan Tipikor Nurhadi," tegas Mudzakir.

Bahkan, Mudzakir memandang jika tiba-tiba KPK menetapkan Nurhadi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) bukan hal yang tepat. Sebab sebelum ditetapkan sebagai tersangka Nurhadi bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK.

"Nurhadi sebelumnya kooperatif dan dipanggil selalu datang, setelah tiba-tiba ditetapkan tersangka menjadi tidak kooperatif," ujar Mudzakir.

Baca Juga:

Haris Azhar Sebut Buronan KPK Nurhadi Berada di Apartemen Mewah

Oleh karena itu, lanjut Mudzakir, KPK harus membuktikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga melilit Nurhadi. Menurutnya, jika keterlibatan menantunya Rezky Herbiyono terkait keterlibatan bisnis, maka tidak bisa diasumsikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Tidak dapat ditafsirkan secara asumsi sebagai Tipikor suap. Memang ada larangan dalam hukum menantu pejabat, hakim, komisioner KPK untuk melakukan hubungan hukum bisnis? Sekali lagi KPK harus bisa buktikan perbuatan Nurhadi yang mana sebagai Tipikor disertai dengan alat bukti yang sah baik perolehannya atau kualitas dan kuantitasnya," tutup Mudzakir.(Pon)

Baca Juga:

Diminta KPK, Kepolisian Segera Buru Eks Sekretaris MA Nurhadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKB Papua Kembali Berulah, Satu Warga Sipil Meninggal
Indonesia
KKB Papua Kembali Berulah, Satu Warga Sipil Meninggal

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak warga sipil di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua.

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat
Indonesia
Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Minimal hanya 30 menit per orang

Selama Pandemi, Guru tidak Perlu Selesaikan Kurikulum
Indonesia
Selama Pandemi, Guru tidak Perlu Selesaikan Kurikulum

"Ini akan jadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan," jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Pencopotan ini dilakukan imbas Pinangki melakukan pertemuan dengan buronan Djoko Tjandra.

BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup
Indonesia
BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup

Hal ini guna mengantisipasi demo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI. Penutupan dilakukan dengan menggunakan barier dari beton.

Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR
Indonesia
Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR

Polisi menyebut sejauh ini ratusan orang ditangkap terkait rencana aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPR/MPR.

Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam
Indonesia
Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 26-31 Desember 2020

Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona
Indonesia
Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona

Widyastuti mengatakan perawatan 10 pasien itu harus menjalani serangkaian pemeriksaan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan
Indonesia
Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan Rabu (21/10).

PP PSBB Sudah, Kini Pemerintah Siapkan PP Larangan Mudik Lebaran
Indonesia