Pakar Hukum Pesimistis KPK Pimpinan Firli Cs Bisa Lebih Baik dari Periode Sekarang Pakar hukum tata negara Margarito Kamis (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, di negara demokrasi manapun, termasuk di Indonesia, hukum selalu kalah dengan politik.

Hal ini disebutnya, juga berlaku bagi KPK dalam proses hukum kasus korupsi. Ia menilai, komisi antirasuah itu tidak akan berbuat banyak saat berhadapan dengan kekuatan politik.

Baca Juga:

Dengan Pimpinan Baru, Tidak Ada Alasan Bagi KPK Untuk Takut Ungkap Kasus Besar

Margarito mengaku tidak terlalu berharap banyak kepada pimpinan KPK yang baru, Komjen Firli Bahuri cs dalam penegakkan hukum kasus korupsi, terutama kasus-kasus besar seperti kasus BLBI, dan Bank Century, dan kasus e-KTP.

Pakar hukum pesimistis terhadap Firli Bahuri Cs
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis (MP/Kanu)

"Karena setiap penegakkan hukum, setiap kasus besar itu pasti punya dimensi politik, itu pasti, dan hukum selalu kalah dengan politik. Dia akan lumpuh ketika berhadapan dengan orang kuat secara politik," kata Margarito dalam diskusi publik bertajuk 'KPK di Persimpangan Jalan, Antara Politik dan Hukum' yang digelar oleh Lembaga Advokasi Untuk Demokrasi dan Pembangunan (LANDEP) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Ia berujar, hampir di seluruh negara demokrasi hukum itu diatur, dituntun oleh politik sehingga hukum tidak pernah mampu melawan.

"Jangankan kasus di Indonesia, kasus yang di raja demokrasi sekalipun hukum itu diatur oleh politik.Karena itu tidak mungkin KPK bisa menerobos itu (kasus besar)," sambungnya.

Margarito menilai, dimensi politik dalam kasus besar seperti BLBI, dan Bank Century dan kasus e-KTP sangat tinggi. Sehingga, lanjutnya, kasus-kasus tersebut hanya akan timbul tenggelam tapi tidak benar-benar mampu dituntaskan oleh KPK karena berbenturan dengan kekuatan politik yang begitu kuat.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Dorong Penuntasan Kasus Novel Baswedan

"Kasus Century, e-KTP dan macam- macam itu dimensi politiknya tinggi sekali. Tidak mungkin itu tuntas karena soal politik begitu kuat, dan saya tidak melihat ada potensi KPK berani menerobos batas itu, tidak mungkin," jelas Margarito.

"Ya (kasus-kasus besar) begitu-begitu aja, sekedar ada, timbul tenggelam timbul tenggelam, bikin rame doang, tidak kurang dan tidak lebih. Karena tidak mungkin menembus batas kekuatan politik itu," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Saut Situmorang Berharap Jumlah Pegawai KPK yang Mundur Tak Bertambah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial
Indonesia
Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial

Sebab, tindakan itu berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menuding keberpihakan anggota kepolisian selama Pilkada Serentak 2020.

Pelaku Mutilasi Rinaldi Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Pelaku Mutilasi Rinaldi Terancam Hukuman Mati

Pasangan pembunuh dan pemutilasi Rinaldi Harley Wismanu, yaitu Djumadil Al Fajar dan Laeli Atik Supriyatin menguras uang korban hingga Rp97 juta.

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK
Indonesia
Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

Puan mengklaim DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah

Dokter Spesialis Radiologi Meninggal akibat COVID-19
Indonesia
Dokter Spesialis Radiologi Meninggal akibat COVID-19

Seorang dokter RS Orthopedi (RSO) Solo, dr Handry Tri Handojo SpRad (K) wafat setelah positif terpapar COVID-19.

Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah
Indonesia
Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah

Guru disekolah kebanyakan hanya tau teori digital marketing saja. Tapi mereka sendiri kesulitan dan ketinggalan ilmu untuk mempraktekannya.

[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tidak Membunuh Manusia

Beredar postingan dari akun Facebook Doral Crocker screenshot berisikan klaim bahwa COVID-19 tidak menyebabkan orang meninggal dunia.

Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan
Indonesia
Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan

Tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan TKD para PNS sebesar 65 persen

DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri
Indonesia
DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri

Ia juga mengapresiasi dorongan bagi sejumlah kementerian

Berikut Kota-Kota Berstatus Zona Merah COVID-19  di Seluruh Indonesia
Indonesia
Berikut Kota-Kota Berstatus Zona Merah COVID-19 di Seluruh Indonesia

Ada lima kota administratif di Provinsi DKI Jakarta berstatus zona merah.

Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari
Indonesia
Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari

Mabes Polri angkat suara soal adanya desakan menembak di tempat buron kasus dugaan suap Harun Masiku.