Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadlil)

MerahPutih.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) kembali menjadi perbincangan publik. Bahkan, sejumlah pihak telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar Presidential Threshold diturunkan menjadi 0 persen.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen. Hal itu disampaikan Refly saat menjadi narasumber Diskusi Nasional Amandemen UUD 1945 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Baca Juga

Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia

Cara pertama, kata Refly, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut Presidential Threshold.

"Cukup Jokowi mengeluarkan Perppu mencabut aturan Presidential Threshold ini, selesai masalah. Tapi pertanyaannya, apakah Jokowi tergerak melakukan hal ini?" kata Refly.

Kedua, kata Refly, melalui jalur parlemen untuk mengubah Undang-Undang Pemilu.

"Perubahan yang dilakukan baik secara menyeluruh maupun parsial. Kalau DPR tak berkenan, maka kita bisa menempuh cara ketiga yakni uji materiil ke Mahkamah Konstitusi," papar dia.

Dikatakannya, Presidential Threshold merupakan cara oligarki 'menyewakan perahu' bernama partai politik kepada para tokoh yang ingin maju dalam bursa pencapresan.

"Perahu yang disewakan oligarki ini nilainya bisa triliunan rupiah. Kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah," ungkapnya.

Meminjam istilah Rizal Ramli, Refly menyebutnya praktik tersebut sebagai demokrasi kriminal. Katanya, untuk memutus praktik demokrasi kriminal maka satu-satunya jalan adalah Presidential Threshold.

"Presidential Threshold harus dinolkan. Begitu juga di tingkat pilkada, sebab hal ini yang menyebabkan demokrasi kita menjadi mahal," tegas dia.

Baca Juga

PKS Dukung Presidential Threshold Nol Persen

Pada Pemilu 2024, Refly ingin pasangan Capres-Cawapres lebih banyak, tak hanya head to head.

"Mereka harus mewakili berafam aspirasi masyarakat. Kalah menang itu soal lain. Yang terpenting adalah slotnya tersedia," katanya.

Namun, dengan Presidential Threshold 20 persen saat ini, jangan berharap hal itu bisa terjadi, sebab pintu yang dibuka begitu sempit.

"Dan tergantung oligarki yang mencengkram. Sekarang ini kekuatan politik 82 persen didominasi 7 parpol yang saat ini berkuasa. Baik saja karena kita membutuhkan penguatan presidensil. Tapi kalau ini dimanfaatkan oleh oligarki untuk melakukan apa saja, ini kecelakaan," ujarnya.

Sebab, menurut Refly, dengan kekuasaan yang begitu powerfull oligarki bisa melakukan apa saja.

"82 persen itu tak mungkin mengajukan satu calon. Mereka bisa membelah diri dan konstestasi, tapi konstestasi yang tidak genuin. Hasil sudah ditebak dan kekuasaan dibagi," bebernya.

Padahal, lanjut Refly, dalam pasal 6A UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa yang bisa mengajukan Capres-Cawapres adalah parpol peserta pemilu.

"Harusnya apa pun parpol yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dia punya konstitusional, standing mencalonkan Capres-Cawapres. Harusnya begitu," tutur dia.

Namun, kata Refly, oleh DPR sejak tahun 2004 diperkenalkan yang namanya Presidential Threshold. Menurutnya, saat itu tak masalah karena yang dipakai aturan peralihan. Saat itu aturannya adalah 15 persen kursi atau 20 persen.

"Tapi karena pada tahun 2004 itu Pilpres pertama, digunakan peralihan cukup 3 persen kursi atau 5 persen suara. Saat itu ada 5 pasangan calon," tutur dia.

Pada Pemilu 2014 dan 2019 terjadi head to head imbas dari Presidential Threshold. Padahal, kata dia, prinsip demokrasi adalah fair competition. Dengan demikian kompetisi harus dibuka.

"Harus diberika kepada seluruh parpol. Kalau ada yang bilang, nanti tetangga saya nyapres. Itu lebay karena standing-nya adalah parpol dan gabungan parpol," tegas Refly.

Agar tak goyang, Refly menilai setelah Presidential Threshold 0 persen maka perlu dituangkan dalam konstitusi kita.

"Saya juga setuju calon perseorangan. Ini soal filosofi. Semua warga negara dan pemilih tidak semuanya mengacu parpol untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," imbuhnya.

Saat ini, Refly menilai ada tiga kelompok yang memandang amandemen konstitusi belum diperlukan. Pertama, mereka yang tak ingin perubahan alias status quo.

"Mereka sudah berada dalam posisi aman dan nyaman dengan konstitusi saat ini. Mereka menilai belum saatnya amandemen. Kelompok ini diwakili mereka yang ada di parpol, terutama di parpol besar dan DPR," tutur Refly.

Kedua, kelompok yang menurut Refly sedikit fatalistik karena ingin kembali pada UUD 1945.

"Kalau kembali ke sana maka yang terjadi DPD bubar. Tidak ada MK dan KY. Konsekuensinya harus kita lihat juga," papar dia.

Kelompok ketiga adalah mereka yang merasa tidak puas dengan kosntitusi saat ini dan memandang banyak kelemahan dan menginginkan perubahan lanjutan.

"Salah satunya digulirkan wacana amandemen ke-5 atau konstitusi baru. Yang belakangan lebih berat. Saya berada di posisi ketiga tapi memilih yang pertama yakni amandemen ke-5," tutup Refly. (Pon)

Baca Juga

Senator Daftarkan Gugatan Presidential Threshold Nol Persen ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tragedi Kematian Anjing Canon Tampar Wisata Halal ala Indonesia
Indonesia
Tragedi Kematian Anjing Canon Tampar Wisata Halal ala Indonesia

Jika ingin wisata Indonesia jadi pasar bagi turis asing, maka harus dilakukan berbagai pembenahan.

Tol Bocimi Ditargetkan Rampung Sampai Sukabumi Barat di 2024
Indonesia
Tol Bocimi Ditargetkan Rampung Sampai Sukabumi Barat di 2024

Ruas Tol Cigombong - Cibadak akan terkoneksi dengan wilayah Bogor yang terhubung dengan ruas tol Jagorawi.

Polri Benarkan Rizieq Shihab Ditahan di Basement Tapi Layak dan Ber-AC
Indonesia
Polri Benarkan Rizieq Shihab Ditahan di Basement Tapi Layak dan Ber-AC

"Pengertian di bawah tanah itu basement. Tapi basement itu sangat layak. Sama seperti ruang ini. Sudah diukur standar kesehatannya," kata Ramadhan

Harga Minyak Goreng Naik, Pemerintah Pantau Harga Komoditas Dunia
Indonesia
Harga Minyak Goreng Naik, Pemerintah Pantau Harga Komoditas Dunia

inflasi Desember 2021 meningkat sesuai dengan tren musiman dengan realisasi sebesar 0,57 persen (mtm), yang dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi dan merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2021.

KPU Terima Dokumen Administrasi 13 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024
Indonesia
KPU Terima Dokumen Administrasi 13 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

KPU sudah menerima dokumen administrasi sebanyak 13 partai politik untuk keperluan verifikasi.

Lima Jenis Vaksin Bakal Diberikan untuk Booster Masyarakat Umum
Indonesia
Lima Jenis Vaksin Bakal Diberikan untuk Booster Masyarakat Umum

Persiapan pemberian vaksin tahap tiga atau booster untuk masyarakat umum kembali menunjukkan kemajuan.

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Militer Arab Saudi
Dunia
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Militer Arab Saudi

setibanya di Madinah, Ma'ruf Amin dan rombongan disambut pasukan kehormatan Militer dari Kerajaan Arab Saudi.

Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) meminta masyarakat mewaspadai lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan pinjaman online ilegal.

Desmond Klaim M Taufik Tidak Berguna di Gerindra
Indonesia
Desmond Klaim M Taufik Tidak Berguna di Gerindra

etua Penasihat DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik diisukan akan keluar dari partai besutan Prabowo Subianto dan berlabuh ke Partai Nasdem. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J Mahesa mendukung langkah Taufik tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron

Virus COVID-19 akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi, kemudian memasuki sel baru dan membuat replika lagi, begitu seterusnya.