Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan Ilustrasi Pilkada serentak 2020. ANTARA/Ardika

Merahputih.com - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan seterusnya idealnya ditiadakan.

"Saatnya kita tinggalkan paradigma monopolistik partai dalam pengajuan capres dan cawapres. Biarlah rakyat memilih dengan banyak kandidat capres-cawapres, serta hentikan praktik politik yang bercorak oligarkis agar demokrasi yang terbangun adalah benar-benar demokrasi yang substantif," katanya, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu (1/7).

Baca Juga:

YLBHI Pertanyakan Harta Miliaran Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar yang diselengarakan oleh Fakultas Hukum UMI Makassar, dengan tajuk "RUU Pemilu Dan Presidential Threshold Dilihat Dari Aspek Konstitusi".

Menurut Fahri, rakyat telah rindu dengan suguhan menu calon-calon presiden yang berkualitas serta negarawan.

Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (ANTARA/HO/20)

Untuk itu, sebagaimana dikutip Antara, sistem yang dibangun hendaknya lebih akomodatif serta memastikan untuk munculnnya calon-calon presiden alternatif agar rakyat mempunyai banyak preferensi politik atas kandidat presiden yang dimunculkan partai politik, sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi.

Ia mengatakan ambang batas pencalonan presiden 20 persen tidak sejalan dengan "spirit" konstitusi dan tidak konstitusional sehingga MK tak boleh membiarkan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan penyelenggara negara, terkait UU Pemilu.

Baca Juga:

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

"Jika norma serta pranata 'presidential threshold' masih tetap dipertahankan dalam rumusan RUU Pemilu yang akan datang, dan pada saat yang sama ada warga negara yang berkehendak men-'challenge' ke pengadilan, maka kami berharap MK sebagai penjaga konstitusi dapat merubah pendiriannya untuk tidak lagi menolerir adanya pelanggaran konstitusi oleh penyelengara negara, termasuk DPR dan pemerintah yang sedang mengodok RUU Pemilu ini," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636
Indonesia
Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636

Tingginya kasus serta mulai penuhnya ruangan ICU membuat DKI Jakarta menarik rem darurat dengan pemberlakuan PSBB kembali.

Robot Damkar Besutan UNEJ Menuju Final KRI 2020
Indonesia
Robot Damkar Besutan UNEJ Menuju Final KRI 2020

Tim robot CDAST akan tampil di final Kontes Robot Indonesia (KRI) 2020 yang akan digelar November mendatang.

Demo UU Cipta Kerja Sepi Pelajar, Polisi Klaim Karena Provokator Sudah Ditangkapi
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja Sepi Pelajar, Polisi Klaim Karena Provokator Sudah Ditangkapi

Yusri mewanti-wanti kepada pihak yang hendak mencoba kembali melakukan penghasutan

Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta
Indonesia
Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta

Pihaknya juga tak mendapati adanya antrean penumpang

Begini Progres Pembangunan 5 Kawasan Wisata Prioritas Nasional
Indonesia
Begini Progres Pembangunan 5 Kawasan Wisata Prioritas Nasional

Adapun serapan anggaran mencapai Rp2,64 triliun dari total anggaran Rp3,81 triliun atau sebesar 69,36 persen.

Kejagung Garap Anggota Pokja E-katalog LKPP Terkait Kasus Korupsi Alsintan
Indonesia
Kejagung Garap Anggota Pokja E-katalog LKPP Terkait Kasus Korupsi Alsintan

Saksi kembali diperiksa karena ada keterangan yang masih kurang

Replika Grand Mosque UEA Segera Dibangun di Solo
Indonesia
Replika Grand Mosque UEA Segera Dibangun di Solo

"Masjid ini hadiah dari Pangeran UEA untuk Prsiden Jokowi.Beliau sahabat dekat dengan pangeran," kata Menteri Agama Fachrul.

Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK

Pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9) kemarin

100 Juta Penduduk Indonesia Bakal Diberi Vaksin Januari 2021
Indonesia
100 Juta Penduduk Indonesia Bakal Diberi Vaksin Januari 2021

Proses vaksinasi ini akan dilakukan oleh unsur kesehatan dibantu TNI dan Polri.

TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Dua Poin
Indonesia
TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Dua Poin

Skor itu berawal dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.