Pakar Hukum Nilai Pasal Santet di RUU KUHP tidak Jelas Ilustrasi santet. Foto: Tracy Lundgren/Pixabay

MerahPutih.com - Masuknya Pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mendapatkan kritikan dari pakar hukum Unissula Semarang, Jawade Hafidz.

"Rumusan Pasal 252 RUU KUHP sangat subjektif, obscure (tidak jelas)," tutur Jawade Hafidz di Semarang, Rabu (23/6).

Baca Juga

Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP

Di dalam Pasal 252 Ayat (1) disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).

Jika setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (vide Ayat 2).

Selanjutnya, disebutkan dalam penjelasan Pasal 252 RUU KUHP bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dosen Fakultas Hukum Unissula Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. ANTARA/HO-unissula.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Unissula Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. ANTARA/HO-unissula.ac.id

Dikutip Antara, Jawade Hafidz menegaskan bahwa pasal tersebut subjektif dan obscure karena tafsirannya sangat bergantung pada cara pandang masing-masing.

Menyinggung soal pembuktian terhadap pelanggar pasal santet, dia mengutarakan bahwa hingga sekarang belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik semacam itu.

Ia lantas menyebutkan ketentuan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang lima alat bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindak pidana masih sumir dan debatable (belum pasti).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (*)

Baca Juga

PPP Bakal Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19

"Mari kita jaga stamina, kita jaga seluruh protokol kesehatan, kita tunjukkan di tahun 2021," ungkap Anies Baswedan dalam kanal Youtube Pemprov DKI, pada Jumat (1/1)..

IGD Membludak, Pasien RSUD Dr Soetomo Dirawat di Lantai
Indonesia
IGD Membludak, Pasien RSUD Dr Soetomo Dirawat di Lantai

Di seminggu terakhir, RSUD Dr. Soetomo mengalami lonjakan pasien COVID-19. Terutama ada di ruangan IGD yang sesak oleh pasien dengan kondisi berat.

Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020
Indonesia
Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di tahun 2020 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp2,4 triliun. Krakatau Steel mampu meraih laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian sejak tahun 2012.

Dewas KPK Enggan Laporkan Lili Pintauli ke Polisi
Indonesia
Dewas KPK Enggan Laporkan Lili Pintauli ke Polisi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) enggan melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke polisi.

Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa
Indonesia
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa

Jakarta Timur akan tetap melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan tahun 2021.

Dilaporkan ke Propam Gegara Pengamanan Sengketa Tanah, Ini Kata Kapolres Jakbar
Indonesia
Dilaporkan ke Propam Gegara Pengamanan Sengketa Tanah, Ini Kata Kapolres Jakbar

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo menegaskan, pihaknya sudah bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP) ihwal sengketa tanah di samping Gereja Yesus Kristus.

Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur
Indonesia
Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur

Pembebasan Baasyir itu dipastikan telah sesuai prosedur. Baasyir telah menjalani vonis 15 tahun dikurangi remisi sebanyak 55 bulan.

IGD COVID-19 RSUD Ujungberung Tutup Setelah Terjadi Lonjakan Pasien
Indonesia
IGD COVID-19 RSUD Ujungberung Tutup Setelah Terjadi Lonjakan Pasien

Lonjakan pasien COVID-19 Kota Bandung membuat bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur ruang COVID-19 di RSUD Ujungberung penuh.

Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia
Dunia
Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia

Enam orang murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ethiopia beramai-ramai menam pohon di taman yang terletak di depan gedung KBRI Addis Ababa.

Polda Metro Beberkan Alasan Tersangka Pelanggaran Prokes Holywings Tak Ditahan
Indonesia
Polda Metro Beberkan Alasan Tersangka Pelanggaran Prokes Holywings Tak Ditahan

Polda Metro Jaya telah menetapkan Manajer Outlet Kafe dan Bar Holywings, Kemang, Jakarta Selatan berinisial JAS sebagai tersangka karena melanggar aturan PPKM Level 3.