Pakar Nilai Ketum PAN Zulhas tak Patuh Hukum Zulkifli Hasan. (Antaranews/Rangga)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi menilai ketua umum PAN, Zulkifli Hasan tidak kooperatif terhadap panggilan penyidik KPK sebagai saksi atas dugaan kasus alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

"Bila melihat dari segi hukum, yang bersangkutan (Zulkifli Hasan) dinilai tidak patuh hukum. Padahal, sebagai negarawan harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ujar Juajir dikutip Antara, Senin (10/2).

Sebagai ketua umum partai, seharusnya Zulhas memahami prinsip equilibrium before the law. Yaitu, bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum.

Baca Juga

Zulhas Sebut DPR dan DPD Sepakat Kembalikan Wewenang MPR Tetapkan GBHN

Dengan demikian, ketika dipanggil sebagai saksi kasus yang bergulir di KPK, Zulkifli tentu terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Hanya dengan alasan urusan partai dan kepentingan politik, maupun alasan pribadi, tapi malah mangkir (panggilan KPK) sampai dua kali. Etika politik dan moralnya tentu dipertanyakan publik," ucap Juajir.

Dengan mangkirnya dua kali pemanggilan, maka pihak yang berwenang bisa menjemput paksa karena dianggap menghalang-halangi proses hukum oleh KPK.

“Dia bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum oleh KPK, seperti Lucas yang divonis 7 tahun karena menghalangi penyidikan KPK," tegasnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)
Mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan ketidakhadiran Zulhas dikarenakan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di daerah, sehingga pihaknya meminta dijadwalkan ulang pada pekan depan.

"Meminta dijadwal ulang pada 14 Februari. Beliau (Zulhas) menyatakan siap hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan suap perizinan hutan di Riau pada 2014 lalu," tutur Ali saat dikonfimasi wartawan.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melayangkan panggilan kedua kepada Zulhas untuk hadir diminta keterangan sebagai saksi alih fungsi hutan di Riau, pada Kamis (06/02). Namun dia tidak hadir, begitupun pada pemanggilan pertama, 16 Januari 2020.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan diperiksa dengan kapasitasnya saat itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2009-2014.

Baca Juga

Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

Mangkirnya Zulhas pada pemanggilan kedua, karena beralasan menghadiri kegiatan partai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketidak hadiran itu membuat KPK belum bisa mendapatkan keterangan darinya terkait tersangka korporasi PT Palma Satu.

Bukan dalam kasus itu saja Zulhas mangkir. Dia juga pernah tidak hadir saat dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan adiknya, Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan, yang belakangan divonis penjara 12 tahun penjara atas kasus suap fee proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan

Pengunjung mal sudah dibuatkan antrian masuk, tempat cuci tangan, wajib memakai masker dan diukur suhu tubuhnya

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga
Indonesia
Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

"Justru pergerakan warga ke pusat-pusat transportasi itu turun," kata Syafrin

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja
Indonesia
Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Tiga orang ini berperan mengajak, memprovokasi, hingga menyebarkan berita bohong melalui media sosial.

Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang
Indonesia
Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang

"Kami sudah mendengar kabar tersebut. Kami siap jika Gakkumdu dan Bawaslu mengundang Bajo untuk diklarifiksi," ujar Yuwono

Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP

Menurut Neta, akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik horizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan.

Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik
Indonesia
Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik

Keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah

 KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka
Indonesia
KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka

"Dari bukti yang ada, tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berstatus ormas berbadan hukum.

RS Persahabatan Periksa 31 Pasien 'ODP'
Indonesia
RS Persahabatan Periksa 31 Pasien 'ODP'

ODP diperkenankan untuk pulang

Jokowi Hari Ini Resmikan Tol Kunciran-Serpong
Indonesia
Jokowi Hari Ini Resmikan Tol Kunciran-Serpong

Saat ini untuk uji layak fungsi atau ULF tol Kunciran-Serpong sudah dilakukan