Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan Pakar hukum Yenti Garnasih sebut kasus Wahyu KPU lebih kepada penipuan (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pakar hukum Yenti Garnasih memiliki perpektif lain dalam kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Yenti, kasus Wahyu KPU bukan merupakan kasus suap melainkan mengarah kepada penipuan. Pasalnya, Wahyu menjanjikan suatu hal yang tidak dapat dipenuhi.

Baca Juga:

DKPP Gelar Musyawarah Putuskan Nasib Komisioner KPU Wahyu Setiawan

"Saya melihat ini lebih kepada penipuan, ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah," terang dia di Jakarta, Kamis (16/1).

Pakar hukum universitas Trisakti Yenti Garnasih komentari kasus Wahyu KPU
Pakar hukum dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih (MP/Ponco Sulaksono)

Dugaannya itu diperkuat dengan posisi Harun Masiku yang belum juga ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia.

Lebih lanjut, Yenti menjelaskan putusan KPU tentang caleg terpilih atau pergantian antar waktu (PAW) harus diambil secara kolektif kolegial.

Sementara, dalam rapat pleno KPU pada 6 Januari 2020 sudah diputuskan bahwa permohonan mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia tidak dapat dikabulkan.

"Sejauh ini, saya melihat kasus ini adalah orang per orang. Karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya," kata mantan Ketua Pansel Capim KPK ini.

Atas peristiwa ini, Yenti Garnasih khawatir akan menggerus kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Akui Sejak Awal Caleg PDIP Harun Masiku Tak Penuhi Syarat PAW

Menurut pengajar Universitas Trisakti ini sebagaimana dilansir Antara, sasus yang menjerat Wahyu Setiawan sangat memprihatinkan, apalagi menjelang Pilkada 2020.

"Dan sangat kebetulan, kasus ini berbarengan dengan mencuatnya kasus korupsi Jiwasraya. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan? Tentu masyarakat jangan mau dikaburkan atas kasus korupsi tersebut," pungkas Yenti.(*)

Baca Juga:

PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19: Wanita Hamil dan Ibu Menyusui Bisa Divaksin
Indonesia
Satgas COVID-19: Wanita Hamil dan Ibu Menyusui Bisa Divaksin

Bagi ibu hamil, proses skrining atau penafisan kepada harus dilakukan secara detail dibandingkan sasaran lain. Dan, vaksin COVID-19 hanya bisa diberikan kepada ibu hamil yang usia kandungannya sudah 13 minggu dan berada di trimester kedua kehamilan

HUT Bhayangkara, PKS: Polri Harus Lebih Sigap di Tengah Pandemi
Indonesia
HUT Bhayangkara, PKS: Polri Harus Lebih Sigap di Tengah Pandemi

"Maka polisi harus lebih sigap di tengah pandemi ini, Narkoba itu sangat berbahaya, dan itu harus di tangani secara maksimal. Ini menjadi tugas kedepan kepolisian untuk menindak para bandar-bandar narkoba terutama jaringan internasional," imbuhnya.

Pengeluaran Warga Bogor Menurun Jadi Hanya Rp 1,1 Juta Per Bulan
Indonesia
Pengeluaran Warga Bogor Menurun Jadi Hanya Rp 1,1 Juta Per Bulan

Pandemi COVID-19 berimbas pada meningkatkan angka kesmiskinan di Kabupaten Bogor dari 9,06 persen pada 2019 menjadi 14,2 persen pada tahun 2020.

Jika Tak Datang Hari Ini, Polisi Siapkan 'Upaya' ke Panglima FPI dkk
Indonesia
Jika Tak Datang Hari Ini, Polisi Siapkan 'Upaya' ke Panglima FPI dkk

Polisi memberikan dua opsi kepada kelimanya

[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Anies Mengecat Atap Rumah Warga untuk Antisipasi Banjir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Anies Mengecat Atap Rumah Warga untuk Antisipasi Banjir

Akun Facebook bernama Fitriani Habibah membuat posting dengan klaim yang menyatakan bahwa Anies Baswedan mengecat atap rumah warga untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.

Pimpinan DPR Heran Situs BSSN Bisa Kena Retas
Indonesia
Pimpinan DPR Heran Situs BSSN Bisa Kena Retas

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan diretasnya situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi

Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bakal diwajibkan jika ingin masuk ke supermarket dan hipermarket di Jawa-Bali, mulai 14 September 2021.

Jakarta Lewati Masa Genting Pandemi, Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Indonesia
Jakarta Lewati Masa Genting Pandemi, Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai

“Kita merasa bersyukur bahwa setahap demi setahap masalah pandemi di Jakarta terurai, tetapi perjuangan kita belum selesai,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Rencana Impor Beras Mengemuka, Jokowi Diminta Copot Menteri Tak Pro Rakyat
Indonesia
Rencana Impor Beras Mengemuka, Jokowi Diminta Copot Menteri Tak Pro Rakyat

Jerry Massie mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri yang tidak pro rakyat dan petani.

PKS Usul Fasilitas DPR Dijadikan Tempat Isoman
Indonesia
PKS Usul Fasilitas DPR Dijadikan Tempat Isoman

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengusulkan agar fasilitas milik DPR dijadikan tempat isolasi mandiri (isoman).