Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan Pakar hukum Yenti Garnasih sebut kasus Wahyu KPU lebih kepada penipuan (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pakar hukum Yenti Garnasih memiliki perpektif lain dalam kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Yenti, kasus Wahyu KPU bukan merupakan kasus suap melainkan mengarah kepada penipuan. Pasalnya, Wahyu menjanjikan suatu hal yang tidak dapat dipenuhi.

Baca Juga:

DKPP Gelar Musyawarah Putuskan Nasib Komisioner KPU Wahyu Setiawan

"Saya melihat ini lebih kepada penipuan, ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah," terang dia di Jakarta, Kamis (16/1).

Pakar hukum universitas Trisakti Yenti Garnasih komentari kasus Wahyu KPU
Pakar hukum dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih (MP/Ponco Sulaksono)

Dugaannya itu diperkuat dengan posisi Harun Masiku yang belum juga ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia.

Lebih lanjut, Yenti menjelaskan putusan KPU tentang caleg terpilih atau pergantian antar waktu (PAW) harus diambil secara kolektif kolegial.

Sementara, dalam rapat pleno KPU pada 6 Januari 2020 sudah diputuskan bahwa permohonan mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia tidak dapat dikabulkan.

"Sejauh ini, saya melihat kasus ini adalah orang per orang. Karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya," kata mantan Ketua Pansel Capim KPK ini.

Atas peristiwa ini, Yenti Garnasih khawatir akan menggerus kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Akui Sejak Awal Caleg PDIP Harun Masiku Tak Penuhi Syarat PAW

Menurut pengajar Universitas Trisakti ini sebagaimana dilansir Antara, sasus yang menjerat Wahyu Setiawan sangat memprihatinkan, apalagi menjelang Pilkada 2020.

"Dan sangat kebetulan, kasus ini berbarengan dengan mencuatnya kasus korupsi Jiwasraya. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan? Tentu masyarakat jangan mau dikaburkan atas kasus korupsi tersebut," pungkas Yenti.(*)

Baca Juga:

PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

DPR kepada masyarakat agar tidak menggunggah informasi maupun foto para korban jatuhnya pesawat tersebut sebelum ada verifikasi.

Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Indonesia
Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

"Dalam jangka pendek, semua skema program berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus dipastikan berjalan efektif," ujarnya

KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS

KPU terus mengimbau kepada pemilih agar tidak membawa gawai ke dalam bilik suara.

Dewas KPK Tindaklanjuti Dua Laporan Terkait Pelanggaran Etik Firli
Indonesia
Dewas KPK Tindaklanjuti Dua Laporan Terkait Pelanggaran Etik Firli

"Semua laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK akan ditindaklanjuti oleh Dewas," tegas Haris.

Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia
Indonesia
Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia

"Sampai saat ini masih diperiksa secara intensif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut
Indonesia
35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut

Pembangunan BTS dan akses internet di 35 lokasi akan disebar kepada desa yang belum memiliki akses.

Saat Pandemi Corona, Fungsi Intelijen Rawan Terjadi Kecolongan
Indonesia
Saat Pandemi Corona, Fungsi Intelijen Rawan Terjadi Kecolongan

Pemerintah patut satu suara dalam menyampaikan kebijakan agar tak dipelintir dan dibiaskan menjadi mosi tidak percaya.

Kapal Perang Kharg Iran Merapat di Indonesia
Foto
Kapal Perang Kharg Iran Merapat di Indonesia

Kapal perang Kharg milik angkatan bersenjata Republik Islam Iran bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, (27/2/2020). Kunjungan kapal perang Kharg Iran dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran. Kapal perang tersebut membawa 300 mahasiswa Akademi Angkatan Laut Iran

Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju
Indonesia
Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma segera berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat.