Pakar Hukum Internasional Sebut Isu HAM Dipakai untuk Pisahkan Papua dari NKRI Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana (Foto: Screenshot NetTV)

MerahPutih.Com - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan isu diskriminatif, rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kencang disuarakan OPM atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua, sama sekali tidak berdasar.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja ingin memecah Papua tersebut tidak pernah mendapat sedikitpun respon dari masyarakat internasional dan juga PBB.

Baca Juga:

Demi NKRI, KKSS Berharap Warganya Tidak Tinggalkan Wamena

Ia menanggapi narasi OPM yang selalu mengarah kepada disintegrasi termasuk ketika muncul dua peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Wamena, Jayawijaya.

"Pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan. Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/10).

Warga pendatang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena Papua
Warga pendatang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena Papua (Foto: antaranews)

Hikmawanto menambahkan, di banyak negara, termasuk Amerika Serikat ada rasisme dalam masyarakatnya. Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum.

“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam," tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya.

"Selain itu, pemerintah harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua," jelas Hikmawanto.

Selain itu, pemerintah harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang karena semua adalah warga Indonesia.

Baca Juga:

Polisi Pastikan Tetap Proses Kasus Dandhy Laksono

"Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM," ujar Hikmawanto.

Terhadap munculnya suara dari negara-negara Pasifik yang kerap mempermasalahkan Papua, menurutnya pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa langkah. Mulai dari memberikan pemahaman kepada elit-elit politik negara-negara di Pasifik bahwa Papua bagian dari NKRI dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

Polisi Tuding KNPB Sebagai Dalang Kerusuhan di Wamena

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Antisipasi Wabah Corona, Pemkab Indramayu Bentuk Crisis Center Covid-19
Indonesia
Antisipasi Wabah Corona, Pemkab Indramayu Bentuk Crisis Center Covid-19

"Saya minta ada deteksi dan antisipasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan COVID-19," katanya.

[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun

Nilai kurs rupiah pernah tembus di level Rp10.000 per dolar AS beberapa tahun silam. Akan tetapi, penguatan nilai kurs rupiah tidak ada hubungannya dengan bea meterai.

Mentan Tepis Stok Bawang Putih di Dalam Negeri Terpengaruh Virus Corona
Indonesia
Mentan Tepis Stok Bawang Putih di Dalam Negeri Terpengaruh Virus Corona

Indonesia masih memiliki stok sampai 120.000 ton bawang putih.

ICJR Nilai MA Hambat Kerja Advokat
Indonesia
ICJR Nilai MA Hambat Kerja Advokat

Secara lebih luas, larangan ini akan berdampak serius terhadap akses keadilan masyarakat

Hari Ini, Baru 100 Ribu APD Distribusikan ke Wilayah Skala Prioritas COVID-19
Indonesia
Hari Ini, Baru 100 Ribu APD Distribusikan ke Wilayah Skala Prioritas COVID-19

25 ribu unit APD didistribusikan untuk wilayah Jawa Barat, Bogor dan Banten

Pemprov DKI: Kebijakan Kerja di Rumah Pengaruhi Kualitas Udara di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI: Kebijakan Kerja di Rumah Pengaruhi Kualitas Udara di Jakarta

Selain itu, Andono mengungkapkan, kebijakan kerja di rumah bukan merupakan faktor tunggal membaiknya kualitas udara.

ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi
Indonesia
ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

Kurnia mengatakan, koordinasi antara KPK dan MA dalam pengusutan kasus ini masih buruk. Hal ini terlihat saat lembaga antirasuah memanggil sejumlah Hakim Agung untuk diperiksa.

Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes
Indonesia
Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes

Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam menangani pandemik ini tetap sama

Kecam Aksi Brutal Perusakan Polsek Ciracas, Purn TNI AD Adakan Demo Tunggal
Indonesia
Kecam Aksi Brutal Perusakan Polsek Ciracas, Purn TNI AD Adakan Demo Tunggal

Dua poster yang bertuliskan "Tangkal berita hoax, prajurit TNI-Polri wajib memiliki naluri intelejen" dan "Hukum setimpal perusak aset negara, TNI-Polri tetap solid".

Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun
Indonesia
Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun

Jalan Tol Ancol Timur–Pluit (Elevated) atau Harbour Road II (HBR II) sepanjang 9,6 kilometer, merupakan penambahan lingkup ruas Tol Cawang- Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.