Pakar Hukum Ini Prediksi Vonis Penjara Terdakwa Kasus Asabri Akan Nol Asabri (Antaranews)

MerahPutih.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus memprediksi putusan vonis penjara terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat bakal berakhir nol.

Hal ini disampaikan Petrus mengandaikan majelis Hakim Tipikor yang mengadili perkara ini konsisten dengan surat dakwaan dan fakta persidangan serta tidak mempertimbangkan tuntutan hukuman mati JPU terhadap Heru Hidayat karena tidak dicantumkan dalam surat dakwaan.

“Karena Heru Hidayat sudah divonis putusan penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya, maka jika yang bersangkutan divonis bersalah lagi dalam kasus Asabri dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, maka putusan dalam kasus Asabri akan dengan vonis penjara akan nol,” ujar Petrus kepada wartawan, Minggu (16/1).

Baca Juga:

Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

Indonesia, tidak mengenal pidana penjara kumulatif seperti di Amerika Serikat yang memungkinkan orang bisa dipenjara sampai ratusan tahun. Pidana penjara tertinggi di Indonesia adalah seumur hidup dan jika bukan seumur hidup maka pidana penjara terberatnya adalah penjara tertinggi ditambah sepertiga-nya.

Selain itu, Petrus juga mempertanyakan alasan jaksa tidak menggabungkan dakwaan dan tuntutan pidana kasus Jiwasraya dan kasus Asabri. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang menyebutkan penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal.

Pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

Kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. Ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sebenarnya, kata dia, dalam pasal 141 KUHAP diatur mengenai penggabungan dakwaan dan tuntutan. Dimana Heru Hidayat dan Beny Tjokro merupakan terdakwa korupsi dalam kasus korupsi Jiwasraya.

"Mengapa JPU tidak membuat penggabungan tuntutan pidana dalam kasus korupsi Asabri bersamaan dengan korupsi Jiwassraya sesuai ketentuan Pasal 141 KUHAP karena syarat-syaratnya terpenuhi. Ini menjadi tanda tanya bahkan menimbulkan kecurigaan publik,” pungkas Petrus.

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Terkait putusan nol dalam kasus Asabri sebenarnya sudah diprediksikan juga oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno. Nur menyebutkanya putusan blanko karena Heru Hidayat sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus yang lain, yakni kasus Jiwasraya.

“Dalam kasus Jiwasraya, Heru Hidayat sudah dipidana penjara seumur hidup, maka di dalam perkara Asabri, jika majelis hakim menyatakan Heru Hidayat itu terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka di amar putusannya dinyatakan pidananya, namun pidana blanko. Artinya pidana penjaranya nol,” ujar Nur.

Nur menjelaskan, bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan pidana penjara maksimun yang berlaku di Indonesia. Artinya, sepanjang hidupnya, terpidana tersebut berada di dalam penjara. Jika dalam suatu kasus, terpidana seperti Heru Hidayat sudah divonis pidana penjara seumur hidup, maka dalam kasus-kasus lain di mana yang bersangkutan terbukti bersalah, tidak bisa lagi dijatuhi hukuman penjara.

“Karena apa? Karena Indonesia tidak menerapkan pemidanaan penjara komulatif seperti di Amerika Serikat, di mana terdakwa bisa divonis pidana penjara 500 tahun. Di Indonesia, paling pidana penjara terberat adalah pidana penjara tertinggi ditambah sepertiganya. Tetapi kalau sudah pidana penjara seumur hidup, maka pidana terberat tidak berlaku lagi karena itu yang sudah yang paling berat, selama hidupnya berada di penjara,” terang Nur.

Lebih lanjut, Nur menilai majelis hakim bakal konsisten menjatuhkan hukuman terhadap Heru Hidayat sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan fakta persidangan. Karenanya, kata dia, tuntutan pidana hukuman mati Heru Hidayat oleh JPU tidak tepat karena tuntutan tersebut tidak terdapat dalam surat dakwaan.

“Secara aturan, hakim memutuskan perkara berpegang pada surat dakwaan karena itulah yang diperiksa dan dibuktikan dalam persidang-persidangan sebelum putusan. Nah, dalam kasus Asabri ini, JPU tidak menjerat atau mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat hukuman mati dalam surat dakwaan Heru Hidayat,” tandas dia.

Baca Juga:

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Selain itu, lanjut Nur, tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam kasus Jiwasraya dan kasus Asabri bukanlah pengulangan tindak pidana. Menurut dia, tindakan Heru Hidayat dalam kedua kasus tersebut masuk dalam kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop. Hal ini berarti seseorang melakukan sejumlah tindak pidana sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri.

“Kalau pengulangan tidak pidana atau residive berarti dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi. Kasusnya Heru Hidayat kan tidak, perbuatan pidananya sudah dilakukan semua atau tempus hampir bersamaan, hanya diproses tidak dalam waktu yang bersamaan,” pungkas Nur. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo
Indonesia
Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo

Mahasiswa di Kota Solo ikut menyuarakan keperihatinan terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang masih terjadi hingga sekarang.

Tes Antigen Acak di Empat Stasiun, 5 Penumpang Reaktif COVID-19
Indonesia
Tes Antigen Acak di Empat Stasiun, 5 Penumpang Reaktif COVID-19

VP Corporate Secretary, KAI Commuter Anne Purba mengatakan sebanyak 80 orang di empat stasiun mengikuti tes acak antigen. Hasilnya, lima orang di antaranya reaktif COVID-19 dan tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan

Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah
Indonesia
Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah

Mari junjung nilai kemanusiaan, jaga kesehatan di tengah pandemi

Helm Perang Simbol Kesalnya Dubes Ukraina ke Israel
Indonesia
Helm Perang Simbol Kesalnya Dubes Ukraina ke Israel

Israel telah menolak untuk memberikan bantuan defensif kepada Ukraina.

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat
Indonesia
Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

Seharusnya pemerintah kreatif mencari sumber pendapatan negara

KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi

Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp 600 juta

[HOAKS atau FAKTA]: Janin Hasil Aborsi Jadi Bahan Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Janin Hasil Aborsi Jadi Bahan Vaksin COVID-19

Vaksin MRNA COVID-19 yang diproduksi Pfizer dan Moderna tidak memerlukan penggunaan sel janin apapun untuk memproduksi vaksin.

Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Bupati Muara Enim periode 2019-2018 Muzakir Sai Sohar dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara suap.

KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang
Indonesia
KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang

Penjemputan tahap pertama ini akan diikuti tahap-tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan semua aspek.

Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim kelima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).