Pakar Epidemologi UI Nilai Surabaya Raya Tak Seharusnya Terapkan PSBB Kota Kampung Wani Jogo Suroboyo di RW 12, Kelurahan/Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Merahputih.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Pandu Riono menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) skala komunitas jauh lebih substansial dari pada PSBB skala kabupaten/kota.

"Dengan PSBB berskala komunitas itu akan lebih substansi karena yang menjaga dan mengawasi semuanya adalah anggota komunitas. Sehingga pemerintah daerah/kota itu hanya memberikan bantuan yang diperlukan kepada kebutuhan spesifik tertentu," kata Prof. Pandu.

Hal itu disampaikan saat dirinya video conference bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin (8/6).

Baca Juga

Pembentukan Gugus Tugas Corona Dinilai Kalah Cepat Dibandingkan Pemda

Surabaya Raya tidak seharusnya diterapkan dalam skala kota atau kabupaten, namun lebih tepat jika diterapkan dalam skala lebih kecil seperti berbasis komunitas, lingkup kampung atau Rukung Warga (RW).

Sebab, lanjut dia, penerapan PSBB skala kota/kabupaten dampak yang ditimbulkan juga begitu besar salah satunya aspek ekonomi dan sosial di masyarakat.

Ketika PSSB ini diterapkan dalam skala komunitas, maka protokol-protokol kesehatan harus tetap berjalan, seperti tidak bepergian jika tidak ada keperluan, kemudian keluar rumah harus menggunakan masker serta rajin mencuci tangan.

"Supaya kita membuat virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain. Jadi kewajibannya adalah semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar. Itu vaksin yang kita punya," katanya.

Ahli Epidemiologi yang menjadi rujukan Nasional ini menjelaskan ketika di suatu wilayah ditemukan warga yang terpapar COVID-19, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran, mulai jumlah warga yang terpapar hingga ada berapa rumah tangga yang terinfeksi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan keterangan pers seputar dua mobil laboratorium bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dialihkan ke daerah lain saat di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan keterangan pers seputar dua mobil laboratorium bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dialihkan ke daerah lain saat di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Dari hasil itu, bisa diambil kesimpulan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kemudian seperti apakah perlu dilakukan karantina skala rumah atau lingkup kampung.

"Jadi pendekatannya karantina rumah, atau karantina kampung. Jadi tidak perlu sampai karantina kota. Karena karantina kota itu dampaknya besar untuk seluruh anggota dan penurunan virus corona ini kan sebetulnya klaster per klaster," ujar Prof Pandu.

Anggota Tim Gugus Tugas Nasional sebagai pakar modelling ini mengakui bahwa sebenarnya identifikasi-identifikasi tersebut telah diterapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kota Pahlawan.

Bahkan, lanjut dia, hal ini telah berjalan di Surabaya melalui Satgas COVID-19 Wani Jogo Suroboyo di tingkat kampung atau RW. "Nah klaster-klaster itu sebetulnya kan Ibu Risma sudah identifikasi, bagus menggunakan konsep kampung, konsep RW. Itu jauh lebih substansi dan jauh lebih bertahan lama," katanya.

Baca Juga

Budi Karya Sempat Sesak Nafas Sebelum Positif Terinfeksi Virus Corona

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur agar PSBB di Surabaya tidak diperpanjang supaya ekonomi masyarakat dapat berjalan.

Namun, sebagaimana dikutip Antara, ketika PSBB skala kota ini dihentikan, maka jangan sampai nanti angka penularan itu bertambah.

"Jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi. Artinya kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga jaga jarak (physical distancing) dan menjaga kebersihan," kata dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab
Indonesia
Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Dunia maya kembali dihebohkan dengan adanya video viral seorang anggota TNI Angkatan Udara (AU) yang tengah melantunkan nyanyian menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Jokowi Dikritik Diam soal Teror Diskusi UGM
Indonesia
Jokowi Dikritik Diam soal Teror Diskusi UGM

persepsi publik akan semakin kuat bahwa yang melakukan intimidasi adalah orang-orang yang menjadi bagian dari pendukung rezim pemerintah.

Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran
Indonesia
Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan adanya beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya.

Lolos Verifikasi, Pasangan Bajo Tantang Gibran di Pilwakot Solo
Indonesia
Lolos Verifikasi, Pasangan Bajo Tantang Gibran di Pilwakot Solo

Dengan demikian Bajo berhak mendaftar sebagai cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September untuk melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dari PDIP.

JHL Group Tancap Gas, Beri Bantuan APD ke Sejumlah Puskesmas
Indonesia
JHL Group Tancap Gas, Beri Bantuan APD ke Sejumlah Puskesmas

Bantuan tersebut berupa ratusan APD baju hazmat, masker, hand sanitizer, faceshield

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi
Indonesia
Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi

PTUN memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

Satgas COVID-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat
Indonesia
Satgas COVID-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

"Perlu diingat, bahwa keputusan penundaan yang dilakukan adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama," kata Wiku

Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian
Indonesia
Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian

Boy membicarakan keseimbangan bernegara dan beragama yang merupakan amalan dari nilai-nilai Pancasila

Libur Panjang, Penumpang KA Naik 44 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Penumpang KA Naik 44 Persen

Pada periode 19-23 Agustus 2020, KAI rata-rata mengoperasikan 260 KA per hari, atau naik 21 persen dari periode yang sama pada pekan sebelumnya yaitu rata-rata 215 KA per hari.

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja
Indonesia
Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

Kondisi ini, membuat berbagai kalangan yang baru saja membaca aturan ini, mempertanyakan UU ini di media sosial.