Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar Sekolah Tatap Muka di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan sembako sebesar 12 persen. Menurut Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi pajak tersebut terbilang tinggi dan nantinya hanya bisa diakses oleh golongan mampu.

Jika wacana PPN tersebut direalisasikan, masyarakat akan semakin terbebani dan akan memicu inflasi. Permintaan terhadap komoditas sembako maupun jasa pendidikan untuk klasifikasi tertentu pun berpotensi turun. Kalau sembako direspons dengan kenaikan harga, tentu akan membebani konsumen.

Baca Juga

Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN

"Ini juga akan berdampak pada inflasi, karena jasa pendidikan dan sembako adalah komponen yang menyumbang angka inflasi di Indonesia. Apabila dikenakan PPN, otomatis inflasi akan tinggi karena dianggap mendorong kenaikan harga,” papar Acuviarta dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Mengenai PPN jasa pendidikan, pemerintah berdalih pajak tersebut untuk mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurutnya, pola-pola demikian masih harus dikaji lebih dalam.

“Ketika menerima pajak pendidikan, belum tentu dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, bisa jadi digunakan di sektor lain. Lalu sekolah swasta, internasional, dan sebagainya sebetulnya membantu pengembangan SDM yang tidak bisa sepenuhnya disediakan pemerintah,” imbuhnya.

Beras Bulog. (Foto: Antara)
Beras Bulog. (Foto: Antara)

Acuviarta melanjutkan, untuk menunjang pengembangan SDM, perlu dana dan anggaran yang besar, sehingga ketimbang memberlakukan pajak, pemerintah lebih baik fokus menggulirkan insentif agar tidak mencederai pemulihan ekonomi.

Melihat perkembangan saat ini, ia memperkirakan RUU KUP sulit dilanjutkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Ditambah, pembahasan tersebut tidak masuk dalam program legislasi nasional.

“Saya lihat kemungkinan dilanjutkan masih sangat kecil, apalagi tahun ini. Kalau tahun depan pemerintah ngotot ingin melanjutkan, saya kira pembahasannya akan panjang,” pungkasnya.

Baca Juga

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

Wacana pemberlakuan PPN di sektor jasa pendidikan dan bahan pokok ramai diperbincangkan sejak draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) beredar pekan lalu.

Pemerintah beralasan mengenakan PPN di dua sektor tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan menutup defisit APBN. Sampai saat ini, penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang rendah, sementara beban pengeluaran meningkat, terutama untuk pemulihan ekonomi. (Imanha/Jawa Barat)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19
Indonesia
Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19

Satgas COVID-19 mengemukakan Provinsi Kalimantan Barat dan Riau layak menjadi acuan bagi daerah lain karena memiliki zona kuning atau risiko rendah penularan.

Wakil Ketua DPD: Amandemen UUD Adalah Keniscayaan
Indonesia
Wakil Ketua DPD: Amandemen UUD Adalah Keniscayaan

Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin kembali menjelaskan kebutuhan dan urgensi amandemen konstitusi yang saat ini menuai pro dan kontra.

 Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer
Indonesia
Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer

"Jika memperhitungkan ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, dan kecepatan penyuntikan kepada masyarakat, insya allah target akan tuntas pada tahun ini," ujar Oded.

Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta

Pemerintah memang akan melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas ruang perawatan intensif

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI
Indonesia
Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening.

Ini Arahan Kemenpan RB bagi Pendaftar CPNS 2021
Indonesia
Ini Arahan Kemenpan RB bagi Pendaftar CPNS 2021

Kemenpan RB meminta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memahami dahulu jalur dan formasi yang akan dilamar.

Ganggu Pemadangan Mata, Gerobak Pemulung di Kawasan Senen Ditertibkan
Indonesia
Ganggu Pemadangan Mata, Gerobak Pemulung di Kawasan Senen Ditertibkan

“Kami bersama anggota Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Kelurahan menertibkan puluhan gerobak pemulung, karena merusak pemandangan mata sehingga menjadi kumuh," kata Agus

DVI Polri Mulai Selidiki Identitas 41 Jenazah Napi Lapas Tangerang
Indonesia
DVI Polri Mulai Selidiki Identitas 41 Jenazah Napi Lapas Tangerang

Rusdi menyatakan tim DVI akan langsung melakukan identifikasi terhadap 41 kantong jenazah tersebut sesuai dengan data yang diterima dari pihak keluarga korban.

KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi
Indonesia
KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi

Kapal penumpang KM Karya Indah terbakar di perairan Pulau Mangoli, Maluku Utara (Malut). 181 penumpang dievakuasi tim gabungan Rescue Unit Siaga SAR Sanana.

Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT

Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp10-50 juta untuk perbaikan rumah masyakarat terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).