Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar Sekolah Tatap Muka di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan sembako sebesar 12 persen. Menurut Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi pajak tersebut terbilang tinggi dan nantinya hanya bisa diakses oleh golongan mampu.

Jika wacana PPN tersebut direalisasikan, masyarakat akan semakin terbebani dan akan memicu inflasi. Permintaan terhadap komoditas sembako maupun jasa pendidikan untuk klasifikasi tertentu pun berpotensi turun. Kalau sembako direspons dengan kenaikan harga, tentu akan membebani konsumen.

Baca Juga

Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN

"Ini juga akan berdampak pada inflasi, karena jasa pendidikan dan sembako adalah komponen yang menyumbang angka inflasi di Indonesia. Apabila dikenakan PPN, otomatis inflasi akan tinggi karena dianggap mendorong kenaikan harga,” papar Acuviarta dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Mengenai PPN jasa pendidikan, pemerintah berdalih pajak tersebut untuk mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurutnya, pola-pola demikian masih harus dikaji lebih dalam.

“Ketika menerima pajak pendidikan, belum tentu dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, bisa jadi digunakan di sektor lain. Lalu sekolah swasta, internasional, dan sebagainya sebetulnya membantu pengembangan SDM yang tidak bisa sepenuhnya disediakan pemerintah,” imbuhnya.

Beras Bulog. (Foto: Antara)
Beras Bulog. (Foto: Antara)

Acuviarta melanjutkan, untuk menunjang pengembangan SDM, perlu dana dan anggaran yang besar, sehingga ketimbang memberlakukan pajak, pemerintah lebih baik fokus menggulirkan insentif agar tidak mencederai pemulihan ekonomi.

Melihat perkembangan saat ini, ia memperkirakan RUU KUP sulit dilanjutkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Ditambah, pembahasan tersebut tidak masuk dalam program legislasi nasional.

“Saya lihat kemungkinan dilanjutkan masih sangat kecil, apalagi tahun ini. Kalau tahun depan pemerintah ngotot ingin melanjutkan, saya kira pembahasannya akan panjang,” pungkasnya.

Baca Juga

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

Wacana pemberlakuan PPN di sektor jasa pendidikan dan bahan pokok ramai diperbincangkan sejak draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) beredar pekan lalu.

Pemerintah beralasan mengenakan PPN di dua sektor tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan menutup defisit APBN. Sampai saat ini, penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang rendah, sementara beban pengeluaran meningkat, terutama untuk pemulihan ekonomi. (Imanha/Jawa Barat)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron
Indonesia
Yogyakarta Aktifkan Posko PPKM Mikro Berbasis RT Antisipasi Gelombang Omicron

Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi terjadinya gelombang tiga kasus COVID-19 atau lonjakan kasus varian Omicron.

Pengelola Monas Belum Terima Surat Permohonan Izin Reuni 212
Indonesia
Pengelola Monas Belum Terima Surat Permohonan Izin Reuni 212

Pengelola Monumen Nasional (Monas) mengaku belum menerima surat permohonan izin penggunaan lokasi bersejarah tersebut untuk kegiatan Reuni 212.

KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap
Indonesia
KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap

Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap ini. Namun, dari jumlah itu, baru lima tersangka yang dijebloskan ke sel tahanan, termasuk Puput dan Hasan.

Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI
Indonesia
Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI

Selain vaksinasi, banyak orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 secara alami karena pernah terinfeksi

Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan
Indonesia
Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah berkomitmen untuk tetap melestarikan permainan anak tradisional. Hal itu dilakukan dengan menggelar event Festival Bocah Dolanan di Ndalem Djojokoesoeman, Sabtu-Minggu (27-28/11).

Pemprov Jatim Kirimkan Ribuan Ton Minyak Goreng ke Berbagai Daerah
Indonesia
Pemprov Jatim Kirimkan Ribuan Ton Minyak Goreng ke Berbagai Daerah

Pengiriman minyak goreng ini juga bagian dari proses panjang dan keseriusan pemerintah untuk menjaga stok di pasar atau di tingkat konsumen.

Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E

"Nggak ada, kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/9).

Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar
Indonesia
Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2021 dari tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan sudah melampaui target.

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Lahan Muncul
Indonesia
Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Lahan Muncul

"Saya siap memenuhi panggilan," ucap Prasetyo Edi di Jakarta saat dikonfirmasi awak media, Senin (20/9).

IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara
Indonesia
IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menilai pencopotan Irjen Ferdy Sambo dinilai terlalu jauh.