Pakar Beberkan Cara Cegah Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol Ilustrasi fintech. Foto: istimewa

MerahPutih.com - Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Lukito Edi Nugroho memaparkan sejumlah cara untuk mencegah pencurian data pribadi oleh perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal

Lukito mengatakan aplikasi pinjol, terutama yang ilegal bisa melakukan apapun dengan data kita tanpa sepengetahuan pemilik. Data pribadi yang sudah tersebar rawan disalahgunakan.

Baca Juga

Sindikat Pinjol Ilegal Libatkan WNA

"Kita harus waspada.karena hal itu membahayakan, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan aplikasi tersebut," kata dia melalui keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (19/10).

Ia membeberkan sejumlah cara agar data pribadi kita tak mudah disalahgunakan. Pertama tidak gegabah mengunggah data pribadi di media sosial.

Pasalnya, data yang telah tersebar di publik sangat rentan untuk disalahgunakan dan diduplikasi untuk berbagai kepentingan yang dapat merugikan pemiliknya, termasuk dalam hal pengajuan pinjol.

Kedua, masyarakat juga diminta untuk lebih wasapada apabila menerima pesan baik dalam bentuk SMS, WhatsApp, e-mail, maupun bentuk lainnya dari dari sumber yang tidak jelas atau mencurigakan.

Puluhan karyawan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring (pinjol) ilegal dipulangkan dari Polda Jabar dan mendapatkan pembinaan saat tiba di Polsek Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (16/10/2021) malam. ANTARA/Luqman Hakim
Puluhan karyawan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring (pinjol) ilegal dipulangkan dari Polda Jabar dan mendapatkan pembinaan saat tiba di Polsek Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (16/10/2021) malam. ANTARA/Luqman Hakim

Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Infromatika Fakultas Teknik UGM ini meminta masyarakat mengabaikan pesan yang masuk dan jangan mengklik tautan yang dikirimkan.

"Saat mendapat pesan yang tidak jelas dari siapapun dalam bentuk apapun sebaiknya tingkat kehati-hatiannya dinaikkan. Terlebih jika pesan yang masuk mengandung iming-iming menggiurkan dan bombastis ini patut diwaspadai, sebaiknya langsung dihapus saja pesannya," ujar dia.

Apabila masyarakat terpaksa akan mengajukan pinjaman di pinjol, Lukito menyarankan agar memastikan terlebih dahulu pinjol tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Sebab, saat ini banyak aplikasi pinjol yang tidak terdaftar secara resmi di OJK yang beredar di masyarakat.

Berikutnya, lanjut dia, masyarakat pengguna aplikasi pinjol perlu memahami syarat, ketentuan, serta mekanisme dari aplikasi tersebut.

Lukito mengatakan banyak masyarakat yang tertarik menggunakan pinjol karena menawarkan syarat dan ketentuan peminjaman yang mudah disertai iming-iming yang menggiurkan.

Sayangnya, menurut dia, kondisi tersebut kurang diikuti dengan literasi digital masyarakat untuk lebih memahami bagaimana mekanisme kerja aplikasi pinjol.

Masyarakat pengguna pinjol juga diimbau untuk mewaspadai adanya permintaan akses data. Pengguna perlu mempertimbangkan permintaan akses apakah sesuai atau justru di luar kewajaran.

Jika permintaan akses di luar kewajaran, menurut dia, sebaiknya permintaan akses langsung ditolak saja.

"Perlu diperhatikan logis tidaknya permintaan aksesnya. Misalnya aplikasi pinjol minta ijin untuk akses address book di ponsel, ini kan tidak berhubungan. Hal seperti ini yang harus diwaspadai," kata dia.

Tidak hanya di pinjol, Lukito menyampaikan masyarakat juga perlu berhati-hati saat melaksanakan transaksi elektronik. Sebab setelah mengunggah data pribadi ke Internet, maka tidak ada jaminan terkait penggunaan data, keamanan, maupun kerahasiaannya.

"Saat kita menyerahkan data, apapun bentuknya kita tidak bisa memastikan lagi bahwa pihak yang kita beri data bisa 100 persen menjaga data kita dengan aman dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tak semestinya," ujar dia.

Lukito juga meminta pemerintah segera merealisasikan UU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memberikan contoh bagaimana dalam memperlakukan data-data yang dirahasiakan diikuti dengan edukasi ke masyarakat. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larang Mudik Akhir Tahun, Menko PMK: Tidak Usah Beli Tiket
Indonesia
Larang Mudik Akhir Tahun, Menko PMK: Tidak Usah Beli Tiket

Kemungkinan pemerintah bakal memperketat pembatasan aktivitas warga

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Pemerintah Diminta Kurangi Anggaran Infrastruktur, Fokus Tangani COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Kurangi Anggaran Infrastruktur, Fokus Tangani COVID-19

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur.

Polisi Tangkap Dalang Kericuhan di Yahukimo Papua
Indonesia
Polisi Tangkap Dalang Kericuhan di Yahukimo Papua

Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif
Indonesia
Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya
Indonesia
PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya

PPKM Darurat akan dilaksanakan di 48 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

[HOAKS atau FAKTA] Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah COVID-19

Singapura menjadi negara pertama yang melakukan otopsi pada jenazah COVID-19 dan menemukan bahwa COVID-19 bukanlah virus melainkan bakteri yang terpapar radiasi.

ICW Desak KPK Usut Keterlibatan Legislator PDIP soal Korupsi Bansos
Indonesia
ICW Desak KPK Usut Keterlibatan Legislator PDIP soal Korupsi Bansos

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik
Indonesia
Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik

Penting diketahui bahwa sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan virus ke manusia