Pakar Beberkan Cara Cegah Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol Ilustrasi fintech. Foto: istimewa

MerahPutih.com - Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Lukito Edi Nugroho memaparkan sejumlah cara untuk mencegah pencurian data pribadi oleh perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal

Lukito mengatakan aplikasi pinjol, terutama yang ilegal bisa melakukan apapun dengan data kita tanpa sepengetahuan pemilik. Data pribadi yang sudah tersebar rawan disalahgunakan.

Baca Juga

Sindikat Pinjol Ilegal Libatkan WNA

"Kita harus waspada.karena hal itu membahayakan, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan aplikasi tersebut," kata dia melalui keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (19/10).

Ia membeberkan sejumlah cara agar data pribadi kita tak mudah disalahgunakan. Pertama tidak gegabah mengunggah data pribadi di media sosial.

Pasalnya, data yang telah tersebar di publik sangat rentan untuk disalahgunakan dan diduplikasi untuk berbagai kepentingan yang dapat merugikan pemiliknya, termasuk dalam hal pengajuan pinjol.

Kedua, masyarakat juga diminta untuk lebih wasapada apabila menerima pesan baik dalam bentuk SMS, WhatsApp, e-mail, maupun bentuk lainnya dari dari sumber yang tidak jelas atau mencurigakan.

Puluhan karyawan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring (pinjol) ilegal dipulangkan dari Polda Jabar dan mendapatkan pembinaan saat tiba di Polsek Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (16/10/2021) malam. ANTARA/Luqman Hakim
Puluhan karyawan perusahaan penyedia jasa pinjaman daring (pinjol) ilegal dipulangkan dari Polda Jabar dan mendapatkan pembinaan saat tiba di Polsek Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (16/10/2021) malam. ANTARA/Luqman Hakim

Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Infromatika Fakultas Teknik UGM ini meminta masyarakat mengabaikan pesan yang masuk dan jangan mengklik tautan yang dikirimkan.

"Saat mendapat pesan yang tidak jelas dari siapapun dalam bentuk apapun sebaiknya tingkat kehati-hatiannya dinaikkan. Terlebih jika pesan yang masuk mengandung iming-iming menggiurkan dan bombastis ini patut diwaspadai, sebaiknya langsung dihapus saja pesannya," ujar dia.

Apabila masyarakat terpaksa akan mengajukan pinjaman di pinjol, Lukito menyarankan agar memastikan terlebih dahulu pinjol tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Sebab, saat ini banyak aplikasi pinjol yang tidak terdaftar secara resmi di OJK yang beredar di masyarakat.

Berikutnya, lanjut dia, masyarakat pengguna aplikasi pinjol perlu memahami syarat, ketentuan, serta mekanisme dari aplikasi tersebut.

Lukito mengatakan banyak masyarakat yang tertarik menggunakan pinjol karena menawarkan syarat dan ketentuan peminjaman yang mudah disertai iming-iming yang menggiurkan.

Sayangnya, menurut dia, kondisi tersebut kurang diikuti dengan literasi digital masyarakat untuk lebih memahami bagaimana mekanisme kerja aplikasi pinjol.

Masyarakat pengguna pinjol juga diimbau untuk mewaspadai adanya permintaan akses data. Pengguna perlu mempertimbangkan permintaan akses apakah sesuai atau justru di luar kewajaran.

Jika permintaan akses di luar kewajaran, menurut dia, sebaiknya permintaan akses langsung ditolak saja.

"Perlu diperhatikan logis tidaknya permintaan aksesnya. Misalnya aplikasi pinjol minta ijin untuk akses address book di ponsel, ini kan tidak berhubungan. Hal seperti ini yang harus diwaspadai," kata dia.

Tidak hanya di pinjol, Lukito menyampaikan masyarakat juga perlu berhati-hati saat melaksanakan transaksi elektronik. Sebab setelah mengunggah data pribadi ke Internet, maka tidak ada jaminan terkait penggunaan data, keamanan, maupun kerahasiaannya.

"Saat kita menyerahkan data, apapun bentuknya kita tidak bisa memastikan lagi bahwa pihak yang kita beri data bisa 100 persen menjaga data kita dengan aman dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tak semestinya," ujar dia.

Lukito juga meminta pemerintah segera merealisasikan UU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memberikan contoh bagaimana dalam memperlakukan data-data yang dirahasiakan diikuti dengan edukasi ke masyarakat. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif
Indonesia
Formula E Batal Digelar di Monas, Jakpro Siapkan 5 Lokasi Alternatif

Pemprov DKI Jakarta kemungkinan tidak akan menggunakan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit perhelatan Formula E. Hal ini karena terkendala oleh sulitnya perizinan untuk event balap mobil berenergi listrik itu.

  Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana
Indonesia
Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana

Kapolres Sleman, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono menghimbau agar warga masyarakat dan sekolah untuk tidak melakukan kegiatan di daerah aliran sungai mengingat saat ini sedang memasuki musim penghujan.

[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19

Dalam merayakan Imlek. Pemerintah setempat mengimbau agar dirayakan secara virtual.

Dua Alasan Pemerintah Perbolehkan Warga Berwisata
Indonesia
Dua Alasan Pemerintah Perbolehkan Warga Berwisata

pemerintah memperbolehkan untuk jalan-jalan dengan berbagai syarat meski masih di bawah ancaman pandemi.

Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM
Indonesia
Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM

Di wilayah dengan PPKM Mikro Level Tiga, ASN yang berdinas di kantor paling banyak 25 persen

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).

Aturan Pembatasan di Jabodetabek Selama PPKM Dua Pekan ke Depan
Indonesia
Aturan Pembatasan di Jabodetabek Selama PPKM Dua Pekan ke Depan

Pemerintah merapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu dengan lever berbeda-beda setiap daerah.

Bupati Sleman dan 10 Anak Buahnya Terpapar COVID-19
Indonesia
Bupati Sleman dan 10 Anak Buahnya Terpapar COVID-19

Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kustini Sri Purnomo dan belasan jajarannya terpapar COVID-19.

Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022
Indonesia
Pandangan Elon Musk Terkait Kondisi Ekonomi 2022

Miliarder Elon Musk memiliki pandangan mengenai perekonomian tahun ini. Ia disebut-sebut memprediksi terjadinya krisis ekonomi global bakal terjadi tahun ini.

Persaingan Meningkat, Bank BJB Diminta Tingkatkan Produktivitasnya
Indonesia
Persaingan Meningkat, Bank BJB Diminta Tingkatkan Produktivitasnya

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Deden Galih, meminta Bank Jabar Banten (BJB) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan produktivitasnya, mengingat saat ini persaingan antar bank terus meningkat terlebih pada sisi investasi dari dalam ataupun luar negeri.