Pakar Anggap Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Keliru Sidang kasus korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Jiwasraya di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap keliru menuntut pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asabri (persero), Heru Hidayat.

Pasalnya, surat dakwaan yang dibuat jaksa terhadap Heru Hidayat sama sekali tidak memuat Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Pakar Pidana Universitas Trisakti Dian Adriawan, seharusnya tuntutan jaksa harus merujuk pada surat dakwaan Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba tersebut.

Baca Juga

Kejagung Sita 8 Lapangan Golf Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Asabri

“Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, berarti kekeliruan yang dilakukan jaksa ketika dia mencantumkan itu (pidana hukum mati) di dalam tuntutan pidana,” kata Dian kepada wartawan, Jumat (10/12).

Dian mengatakan poin-poin dalam surat dakwaan merupakan hal yang penting karena menjadi koridor bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara. Selain itu, surat dakwaan menjadi batasan bagi jaksa dalam pengajuan tuntutan pidana bagi seorang terdakwa.

“Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, kemudian dalam tuntutan-tuntutan pidana ada Pasal 2 ayat (2), itu sesuatu kekeliruan JPU. Karena begini, apa yang ada dalam surat dakwaan, diantisipasi juga oleh terdakwa di dalam pembuktian. Nah, bagaiman dia (terdakwa) mengantisipasi Pasal 2 ayat (2) kalau tidak ada dalam surat dakwaan,” jelas Dian.

Baca Juga

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Dian juga mengaku sepakat jika tindakan Heru Hidayat tidak bisa dikategorikan sebagai pengulangan tindakan pidana. Menurut dia, pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang sudah diputuskan bersalah dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, lalu setelahnya melakukan tindak pidana baru.

“Pengulangan perbuatan itu terjadi apabila sudah ada perbuatan yang diputus oleh pengadilan dan kemudian dilakukan suatu perbuatan baru. Itu namanya pengulangan perbuatan. Kalau ini kasusnya bersama-sama. Pengertian yang dikemukakan oleh jaksa itu keliru kalau menurut saya,” ujarnya.

Selain itu, kata Dian, hukuman pidana mati lebih tepat diberlakukan dalam kasus korupsi terhadap dana-dana yang dipergunakan untuk penanganan dan penanggulangan kondisi darurat. Ia mencontohkan kondisi darurat tersebut seperti bencana nasional atau krisis moneter. Sementara, tindak pidana korupsi Heru Hidayat tidak terkait dengan kondisi darurat tersebut.

“Terkait dengan Pasal 2 ayat (2), pidana mati kan untuk situasi darurat, situasi tertentu. Sebenarnya situasi tertentu itu cocoknya, yang paling tepat kalau diterapkan pada kasus yang lain, seperti kasus Bansos, itu terjadi pada masa pandemi seharusnya hukuman mati,” pungkas Dian.

Baca Juga

Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

Diketahui, JPU pada Kejagung menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati. Jaksa meyakini Heru terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Dalam dakwaannya JPU mendakwa Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Sementara dalam tuntutan JPU menuntut Heru Hidayat dengan hukuman pidana mati sebagai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasil Pemeriksaan Suspek Cacar Monyet di Jawa Tengah Negatif
Indonesia
Hasil Pemeriksaan Suspek Cacar Monyet di Jawa Tengah Negatif

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, hasil tes pemeriksaan terhadap seorang pasien suspek cacar monyet sudah keluar dan menyatakan yang bersangkutan negatif.

PPKM Melonggar, Mobilitas di Tol Alami Peningkatan
Indonesia
PPKM Melonggar, Mobilitas di Tol Alami Peningkatan

Pelonggaran PPKM wilayah Jawa-Bali membuat volume kendaraan meningkat.

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB Papua, Korban Anggota Koramil Yalimo
Indonesia
Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB Papua, Korban Anggota Koramil Yalimo

Korban penembakan yang meninggal atas nama Sertu Eko, anggota Koramil Yalimo.

Strategi Menkes Tangani Pasien COVID-19 Omicron
Indonesia
Strategi Menkes Tangani Pasien COVID-19 Omicron

"Kenaikan transmisi Omicron akan jauh lebih tinggi daripada Delta, tetapi yang dirawat lebih sedikit. Sehingga strategi layanan dari Kemenkes dari yang sebelumnya ke RS sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak yang terinfeksi namun tidak perlu ke RS," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Defisit Masih Tinggi, BI Bakal Beli SBN Rp 224 Triliun di 2022
Indonesia
Defisit Masih Tinggi, BI Bakal Beli SBN Rp 224 Triliun di 2022

Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas.

Sosok Putra Ridwan Kamil di Mata Sandiaga Uno
Indonesia
Sosok Putra Ridwan Kamil di Mata Sandiaga Uno

Sandiaga bertakziah ke Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita atas berpulangnya Emmeril Kahn Mumtadz

SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker  Minneapolis Amerika Serikat
Indonesia
SBY Dipastikan Berobat di Pusat Kanker Minneapolis Amerika Serikat

Mantan Ketua Umum Demokrat itu rencananya bakal berobat kanker prostat ke Amerika Serikat (AS) ditemani keluarganya dan berangkat hari ini.

Strategi Besar Ekonomi dan Bisnis Ala Jokowi
Indonesia
Strategi Besar Ekonomi dan Bisnis Ala Jokowi

"Kita memiliki kekuatan besar ke depan, yakni produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan kita bangun tahun ini,” ujar Jokowi.

Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran
Indonesia
Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menggelar syukuran atas penolakan Mahkamah Agung (MA) atas Gugatan uji materi atau Judicial Review yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra dan mantan kader Partai Demokrat.

Masyarakat Diminta Hati-hati Cari Angkutan untuk Mudik Lebaran
Indonesia
Masyarakat Diminta Hati-hati Cari Angkutan untuk Mudik Lebaran

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tengah menyoroti bus pariwisata yang dikoordinir oleh event organizer (EO).