Pakai Teknologi Digital, Kemensos Salurkan 3 Program Bansos di Saat PPKM Darurat Bansos Tunai. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial memastikan validitas dan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini memudahkan penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, dalam proses pemutakhiran data, memimpin langsung rapat-rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), dan sebagainya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Perluas Cakupan Target dan Penerima Bansos Saat PPKM Darurat

"Dengan (dukungan perangkat, red.) elektronik ke depannya bisa lebih cepat lagi. Tinggal diklik saja,” kata Risma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengaku telah langsung proses pemutakhiran DTKS yang dilakukan secara berkala. Pemutakhiran data merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis karena ada warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Dengan rapat koordinasi lintas instansi, memastikan proses pemutakhiran data berjalan dengan transparan dan partisipatif. Selain itu, penguatan akurasi data dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat. Penggunaan perangkat digital juga untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.

"Dengan bantuan elektronik bisa memonitor peta dan perilaku seseorang. Makanya, upaya pengawasan pun dilakukan secara elektronik,” kata dia.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, ia memastikan kesiapan Kemensos mendukung kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan memastikan data penerima bansos sudah siap sejak pekan lalu.

Dalam PPKM Darura ini, ada tiga jenis bansos yang akan digelontorkan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto:Antara)
Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto:Antara)

Untuk PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. BPNT/Kartu Sembako dari semula menjangkau 15,93 juta KPM, ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200.000/KPM/bulan.

Untuk BST yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama dua bulan, yakni Mei dan Juni, serta dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli. Indeks BST sebesar Rp300.000/KPM/bulan. KPM BST adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam DTKS, yang tidak menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

Pemerintah mengalokasikan Rp 13,96 triliun bagi 10 juta penerima KPM PKH, Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta penerima KPM BPNT/Kartu Sembako dan Rp 6,1 triliun bagi 10 juta penerima KPM BST.

Kebijakan terbaru Kemensos lainnya menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

"Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat miskin terdampak pandemi tercukupi kebutuhan pokoknya," ujar Risma.

Baca Juga:

DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sore Ini Golkar Ajukan Nama Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
Sore Ini Golkar Ajukan Nama Pengganti Azis Syamsuddin

Airlangga Hartarto akan mencari kader terbaik

Akibat PPKM, 3.179 Karyawan di DIY Kena PHK
Indonesia
Akibat PPKM, 3.179 Karyawan di DIY Kena PHK

Hal ini merupakan akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos
Indonesia
Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020
Indonesia
Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020

Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Pemprov DKI Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang
Indonesia
Pemprov DKI Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang

Kerja sama tersebut juga bukan sekadar seremonial saja

KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini

Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat
Indonesia
Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa-Bali.

Mulai Hari Ini, MRT Uji Coba Troli Sepeda Non Lipat di Stasiun Bundaran HI
Indonesia
Mulai Hari Ini, MRT Uji Coba Troli Sepeda Non Lipat di Stasiun Bundaran HI

pengelola Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan uji coba troli sepeda non lipat di Stasiun Bundaran HI untuk memudahkan layanan moda transportasi

Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia
Indonesia
Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia

Selama ini, pelaporan orang asing oleh pihak hotel, penginapan ataupun perusahaan dilakukan secara manual

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni menggugat surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun