Pakai Layanan Elekronik, Pemkot Malang Genjot Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang hadirkan layanan Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (E-SPPT PBB) sebagai salah satu cara mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak target Rp 63 miliar tahun ini.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, pihaknya sangat optimis target pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak di tahun ini bakal mencapai Rp 63 miliar tersebut akan terealisasi.

Baca Juga:

Salah Gerebeg, Kasat Resnarkoba Polresta Malang Dicopot

"Memang di awal pandemi Covid-19 2020 lalu, kami pasang target hanya Rp40 miliar. Kemudian didorong naik menjadi Rp53 miliar di 2021 dan terakhir ini Insya Allah mampu capai di angka Rp63 miliar," tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu (07/04/2021).

Hingga 31 Maret 2021 lalu, PAD Kota Malang dari sektor pajak sudah mencapai Rp83,7 miliar, angka tersebut sudah melampaui target PAD Kota Malang.

"Tentu kami lakukan bersama-sama dan saling bersinergi. Saat semua transparan, pendapatan kita kuatkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tandasnya.

Peresmian layanan publik Kota Malang. (Foto: Humas Kota Malang)
Peresmian layanan publik Kota Malang. (Foto: Humas Kota Malang)

Dari capaian PAD Kota Malang dari sektor pajak tersebut lanjut Sutiaji, pada tahun 2023 PAD Kota Malang akan mencaai Rp2 triliun. Di tahun 2023 itu nanti bisa mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Meski memang angka itu juga masih dibawa target Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun," ujarnya. (Andika Eldon/ Jawa Timur)

Baca Juga:

Polisi Gerebeg Perwira TNI, Kapolresta Malang Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM
Indonesia
Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Dishub DKI Jakarta pun telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan SIKM sebagai syarat bepergian ke maupun dari wilayah ibu kota.

Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin Demo Buruh di Depan Gedung DPR
Indonesia
Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin Demo Buruh di Depan Gedung DPR

Buruh menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut akan disahkan pada Kamis (8/10).

Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta
Indonesia
Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah menjelaskan, proses penyaluran tiga jenis Bansos yang bekerja sama dengan Pemerintah pusat.

Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah
Indonesia
Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah

Kementerian Keamanan Publik memperketat pengamanan dengan membangun 150.000 unit pos pengamanan (pospam) di sekitar sekolahan dan kampus.

Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.

Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet
Indonesia
Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet

"Paham- paham (radikal) itu, banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Peringatan Dini Puluhan Titik Banjir Jakarta, Waspada Lah
Indonesia
Peringatan Dini Puluhan Titik Banjir Jakarta, Waspada Lah

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat di 21 wilayah

Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang

Sudah tak ada lagi bus antar kota anta provinsi (AKAP) yang berangkat dari Jakarta

Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK
Indonesia
Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK

Ulum menceritakan hal itu kembali kepada pihak Komisi Kejaksaan (Komjak) saat permintaan keterangan yang difasilitasi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun
Indonesia
KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun

"Masih banyak sekali aset yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi berhadapan dengan mafia tanah," katanya.