Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan).

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Anies datang dengan mengenakan pakaian dinasnya.

Ia bakal dimintai keterangannya terkait kerumunan serta pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Rizieq Shihab di daerah Petamburan, Jakarta.

Anies tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekiranya pukul 09.44 WIB. Ia dimintai keterangan oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana dengan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dugaan pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terjadi pada Sabtu, 14 November 2020, di Jalan Paksi Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga, pelanggaran itu terjadi pada saat pernikahan putri Rizieq Shihab.

Gubernur Anies
Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara).

"Saya menerima undangan klarifikasi tertanggal 15 November 2020 yang saya terima kemarin, 16 November. (Polisi) mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 (November) jam 10.00 WIB," kata Anies seraya berjalan masuk ke ruang pemeriksaan.

Seperti diketahui, tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan kepada Habib Rizieq Shihab dan sejumlah pihak terkait peristiwa tersebut, termasuk Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, camat, lurah, Ketua RW dan RT serta beberapa saksi. (Knu)

Baca Juga:

Langkah Kapolri Copot Kapolres hingga Kapolda Dinilai Tepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Solo Awasi Ketat Verifikasi Faktual Calon Independen Pilwalkot Solo 2020
Indonesia
Bawaslu Solo Awasi Ketat Verifikasi Faktual Calon Independen Pilwalkot Solo 2020

Proses pengawasan dengan cara door to door mendatangi rumah warga secara acak dengan dilengkapi alat pelindung diri (APD).

Dirjen KKP Ngaku Pernah Diminta Edhy Prabowo Percepat Izin Eksportir Benur
Indonesia
Dirjen KKP Ngaku Pernah Diminta Edhy Prabowo Percepat Izin Eksportir Benur

Namun, ia enggan menandatangani izin ekspor untuk lima perusahaan tersebut

PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu
Indonesia
PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.

Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal
Indonesia
Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal

Hujan abu vulkanik hanya terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi saja tidak sampai ke kawasan bandara

HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19

Ada sejumlah kontemplasi yang harus menjadi pelajaran, termasuk perubahan sesuai tuntutan zaman. Sinyal perubahan itu sudah 20 tahun lalu pada saat ramai-ramainya teknologi digital.

Kesehatan Cuma dapat 18% dari Stimulus COVID-19 Rp405 T, PKS: Pantes Ketinggalan
Indonesia
Kesehatan Cuma dapat 18% dari Stimulus COVID-19 Rp405 T, PKS: Pantes Ketinggalan

Tingkat tes COVID-19 Indonesia sampai 10 Mei rasionya hanya 0.41 orang per 1000 penduduk.

Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19

pembentukan Satgas ini untuk mempermudah pendataan dan pengawasan keluar masuk mahasiswa.

Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya
Indonesia
Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya

Khusus di Istana Negara, mulai padi tadi sudah dipasang barier

 ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian
Indonesia
ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian

Setidaknya terdapat dua dugaan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan oleh KPK dalam mengusut kasus ini. Pertama, dugaan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ.

17 Relawan Vaksin COVID-19 di Bandung Mundur, ini Penyebabnya
Indonesia
17 Relawan Vaksin COVID-19 di Bandung Mundur, ini Penyebabnya

Panitia uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung mencatat sampai saat ini ada 17 orang relawan uji klinis yang mengundurkan diri