Pakai Aplikasi, Naik Pangkat dan Pensiun ASN Jabar Tidak Ribet Lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: jabarprov.go.id)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan tujuh aplikasi melengkapi 26 aplikasi lama yang ada dikelola. Sehingga, provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil ini, memiliki 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur yang masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi.

Jabar SMART Birokrasi merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi berbasis digital. "Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi Jadi Kunci Perkembangan Pariwisata

Gubernur menyebut, secara umum rangking e-government Indonesia saat ini, masih belum maksimal walaupun sudah melompat ke rangking 88 dunia. Sementara di tingkat Asean ada di rangking enam.

"Karena kewenangan di provinsi minimal, kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemda Provinsi Jabar jalankan saat ini, adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Ridwan Kamil mengklaim, jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih “primitif” di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," kata Kang Emil.

Kemudian yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa. Kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.

"Maka Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar maka ditampung dan salurkan dalam struktur OPD. Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar," tutup Gubernur.

Ketujuh aplikasi baru ini, klaim RK, panggilan akrab Gubernur Jabar, telah mampu mengefektifkan peran ASN hingga 50 persen, memangkas waktu layanan administrasi kepegawaian 80 persen, serta membudayakan pengurangan konsumsi kertas dalam birokrasi. Sehingga proses kerja tisak lagi manual, urusan jadi lebih singkat dan cepat, serta terarsipkan dengan baik.

"Kalau sebelumnya harus tetap mengumpulkan berkas hardfile dan diantarkan tapi dengan adanya banyak pelayanan kepegawaian digital lebih mempermudah," ujar Ina Farlina, pengadministrasi kepegawaian Pemda Provinsi Jabar.

Senada dengan Ina, pengguna aplikasi E-Pensiun Tresna Juhanda membandingkan, dulu untuk mengajukan proses pensiun harus melalui pemberkasan fisik yang dinilainya sangat ribet.

PNS
PNS. (Foto: KemenPAN RB)

"Kalau dulu pengajuan untuk pensiun melalui pemberkasan itu ribet karena harus mengumpulkan, cari dulu berkas, setelah komplet harus dilegalisir dan lainnya, baru kita mengajukan ke pengelola. Sekarang dengan menggunakan aplikasi E-Pensiun saya tinggal upload saja, pengelolanya juga mempermudah," tutur pegawai Dinas Kesehatan ini.

Kemudahan ini juga dirasakan oleh Nana Surjana, arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jabar. Sebagai pengelola kepegawaian, Ia sangat terbantu khususnya dalam proses kenaikan pangkat yang tidak butuh waktu lama.

"Proses kenaikan pangkat juga waktu kita mengusulkan Juli, Agustus juga sudah keluar, kalau dulu ribet dan lama," kata Nana. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi III DPR bakal Cecar Kapolri soal Perkembangan Kasus Brigadir J
Indonesia
Komisi III DPR bakal Cecar Kapolri soal Perkembangan Kasus Brigadir J

Rapat hari ini untuk mendengarkan penjelasan Kapolri mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J.

Pesan Damai Jokowi di Hari Paskah
Indonesia
Pesan Damai Jokowi di Hari Paskah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan Paskah 2022.

Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas
Indonesia
Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas

KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikan elektabilitas partai hingga saling mengisi antar sesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.

Jokowi: Pembukaan Sektor Usaha Harus Penuh Kehati-hatian
Indonesia
Jokowi: Pembukaan Sektor Usaha Harus Penuh Kehati-hatian

Penawaran kredit perbankan saat ini sudah relatif kondusif dengan suku bunga yang terus menurun dan likuiditas melimpah.

Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran
Indonesia
Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran

Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi booster di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4).

Penjelasan Anies hingga The Jakmania soal Pagar Pembatas Tribun Utara JIS Roboh
Indonesia
Penjelasan Anies hingga The Jakmania soal Pagar Pembatas Tribun Utara JIS Roboh

Pagar besi pembatas itu ambruk sebelum laga antara Persija dan Chonburi FC dimulai. Beberapa suporter pun langsung membantu petugas dalam mendirikan lagi pagar tersebut.

Ketua KPK ke Bupati Banyumas: Jika Korupsi dan Cukup Bukti, Ya Ditangkap!
Indonesia
Ketua KPK ke Bupati Banyumas: Jika Korupsi dan Cukup Bukti, Ya Ditangkap!

"KPK siap berkordinasi pencegahan dengan semua pihak. Tapi jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya ditangkap," tegas Firli dalam keterangan tertulis, Senin (15/11)

Warga di 22 Wilayah Berubah Nama Jalan Tak Wajib Ganti STNK
Indonesia
Warga di 22 Wilayah Berubah Nama Jalan Tak Wajib Ganti STNK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah nama beberapa nama jalan di wilayah ibu iota.

Fakta Terbaru Perkara Penembakan Antaranggota Polisi
Indonesia
Fakta Terbaru Perkara Penembakan Antaranggota Polisi

Bharada E, tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J ternyata tidak mahir menembak.

 Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif
Indonesia
Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif

Duet Kiai Miftah bersama Gus Yahya memunculkan ekspektasi tinggi tidak hanya dari Nahdliyin, tapi juga rakyat Indonesia.