Pakai Aplikasi, Naik Pangkat dan Pensiun ASN Jabar Tidak Ribet Lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: jabarprov.go.id)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan tujuh aplikasi melengkapi 26 aplikasi lama yang ada dikelola. Sehingga, provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil ini, memiliki 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur yang masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi.

Jabar SMART Birokrasi merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi berbasis digital. "Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi Jadi Kunci Perkembangan Pariwisata

Gubernur menyebut, secara umum rangking e-government Indonesia saat ini, masih belum maksimal walaupun sudah melompat ke rangking 88 dunia. Sementara di tingkat Asean ada di rangking enam.

"Karena kewenangan di provinsi minimal, kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemda Provinsi Jabar jalankan saat ini, adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Ridwan Kamil mengklaim, jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih “primitif” di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," kata Kang Emil.

Kemudian yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa. Kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.

"Maka Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar maka ditampung dan salurkan dalam struktur OPD. Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar," tutup Gubernur.

Ketujuh aplikasi baru ini, klaim RK, panggilan akrab Gubernur Jabar, telah mampu mengefektifkan peran ASN hingga 50 persen, memangkas waktu layanan administrasi kepegawaian 80 persen, serta membudayakan pengurangan konsumsi kertas dalam birokrasi. Sehingga proses kerja tisak lagi manual, urusan jadi lebih singkat dan cepat, serta terarsipkan dengan baik.

"Kalau sebelumnya harus tetap mengumpulkan berkas hardfile dan diantarkan tapi dengan adanya banyak pelayanan kepegawaian digital lebih mempermudah," ujar Ina Farlina, pengadministrasi kepegawaian Pemda Provinsi Jabar.

Senada dengan Ina, pengguna aplikasi E-Pensiun Tresna Juhanda membandingkan, dulu untuk mengajukan proses pensiun harus melalui pemberkasan fisik yang dinilainya sangat ribet.

PNS
PNS. (Foto: KemenPAN RB)

"Kalau dulu pengajuan untuk pensiun melalui pemberkasan itu ribet karena harus mengumpulkan, cari dulu berkas, setelah komplet harus dilegalisir dan lainnya, baru kita mengajukan ke pengelola. Sekarang dengan menggunakan aplikasi E-Pensiun saya tinggal upload saja, pengelolanya juga mempermudah," tutur pegawai Dinas Kesehatan ini.

Kemudahan ini juga dirasakan oleh Nana Surjana, arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jabar. Sebagai pengelola kepegawaian, Ia sangat terbantu khususnya dalam proses kenaikan pangkat yang tidak butuh waktu lama.

"Proses kenaikan pangkat juga waktu kita mengusulkan Juli, Agustus juga sudah keluar, kalau dulu ribet dan lama," kata Nana. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh Konten Video Muhammad Kece di Medsos Bakal Dihapus
Indonesia
Seluruh Konten Video Muhammad Kece di Medsos Bakal Dihapus

Muhammad Kece diduga melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap agama Islam. Sejauh ini penyidik telah menemukan bukti awal.

Pemerintah Diminta Tracing Orang Kontak Erat dengan Pekerja Wisma Atlet
Indonesia
Pemerintah Diminta Tracing Orang Kontak Erat dengan Pekerja Wisma Atlet

Bagaimanapun laporan menunjukkan tetap ada gejala akibat varian ini

AHY Minta Anak Buahya Kawal Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta
Indonesia
AHY Minta Anak Buahya Kawal Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta

"Terutama dalam berbagai isu yang memang hari ini masih terus diperjuangkan bersama. Contohnya penanganan COVID-19 yang harus terus dikawal di Jakarta ini," paparnya.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies

Beredar sebuah informasi melalui media sosial Facebook dengan klaim bahwa KPK berhasil menemukan aliran dana hibah sebesar Rp 10 miliar di rumah Anies Baswedan.

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet
Indonesia
Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi UU-nya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gibran Minta Bantuan BBWSBS Atas Banjir di Solo
Indonesia
Gibran Minta Bantuan BBWSBS Atas Banjir di Solo

Gibran pun mengaku sudah membicaran masalah banjir ini pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS) Kemen PUPR.

BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung
Indonesia
BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung

Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen
Indonesia
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 mencapai 93,10 persen.

Ketum Muhammadiyah Ajak Umat Islam Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ketum Muhammadiyah Ajak Umat Islam Ikut Vaksinasi COVID-19

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak seluruh umat Islam di Indonesia mengikuti vaksinasi COVID-19.

Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto
Indonesia
Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto

Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).