Pak Jokowi, Jangan Lupakan Ma'ruf Amin! Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kunci pada Konferensi Halal Internasional yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta secara virtual, Sabtu (14/11) (Antara/Fransiska Ni

MerahPutih.com - Peran Wakil Presiden Maruf Amin dalam pemerintahan dinilai tak terlalu maksimal. Pasalnya, semua keputusan penting seperti ada di tangan Joko Widodo.

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo agar tidak terkesan melupakan wakilnya di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, selama ini peran Maruf tak ditonjolkan untuk menunjukkan kinerjanya, sebagai fungsinya juga sebagai mitra kerja Presiden tidak berjalan sesuai harapan.

Baca Juga

Ngotot Politisi Atur Moral Rakyat Lewat RUU Minuman Beralkohol

Seharusnya jangan semua job description diambil Jokowi dan para pembantunya. Presiden harus membagi tugas antara internal dan eksternal.

"Justru yang kelihatan, Wapres bukan Kiai Maruf tapi adalah sejumlah menterinya,” ujar Jerry Massie dalam keterangannya kepada MerahPutih.com, Rabu (18/11)

Jerry menuturkan, jika seandainya Kiai Maruf diberikan mandat sebagai Ketua PEN atau penanangan COVID-19 bersama Ketua BNPB, maka perannya sebagai Wapres cukup afdol dan elegan.

Namun, hal tersebut tergantung Presiden Jokowi dalam memberikan tugas kepada wakilnya. Karena sebenarnya ada berapa bidang yang bisa dikendalikan oleh Wapres secara langsung.

Jerry memaparkan, sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden berturut-turut dalam: Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945, Pasal 8 UUD 1945, dam Pasal 9 UUD 1945.

“Kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum,” paparnya.

Pandangan ini disampaikan Jerry untuk merespon hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan Wakil Presiden Maruf Amin tidak populer. Dari riset itu juga diketahui bahwa Kiai Maruf Amin dianggap ibarat wapres ban serep seperti pada masa Orde Baru.

Maruf masuk kategori tidak populer lantaran sangat sedikit yang membicarakan kiprahnya di media sosial sejak menjadi orang nomor dua di Indonesia.

Hal ini terkait sikap, kebijakan, pandangan hingga pemikiran dan keseharian Maruf Amin yang justru tak banyak dibahas di media sosial.

Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id).

Tim Big Data Indef melakukan riset berupa analisis yang berkaitan dengan sentimen institusi, perilaku dan kinerja pemerintah. Riset tersebut dilakukan terhitung sejak Juli hingga 13 November 2020.

“Wakil Presiden dalam riset ini tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang dan kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, pandangan, pemikiran dan kesehariannya,” tulis peneliti Indef Eko Listiyanto, Senin (16/11).

Dalam riset tersebut, Indef menemukan pembicaraan yang berkaitan dengan Maruf Amin sepanjang Juli hingga November di media sosial hanya 104,9 ribu. Angka ini jauh berbeda dengan perbincangan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai angka satu juta lebih.

Baca Juga

Jokowi Siap Paling Depan Disuntik Vaksin COVID-19

“Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru,” jelasnya.

Meski begitu, hal ini dianggap wajar sebab penunjukan Maruf Amin sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu juga terbilang elitis dan tertutup, bahkan dinilai kurang mendengarkan aspirasi publik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan

Disebutkan bahwa sebanyak 10 ribu kader bela negara FKPPI melakukan apel kebangsaan di lapangan Monas

Pandemi COVID-19 Bikin Transaksi Digital Melonjak 33 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin Transaksi Digital Melonjak 33 Persen

Transaksi digital banking juga didukung oleh transaksi uang elektronik yang akan meningkat 32,3 persen yakni dari Rp201 triliun pada 2020 menjadi Rp266 triliun

Hakordia 2020, Novel Baswedan: Tetap Suarakan Pelemahan KPK
Indonesia
Hakordia 2020, Novel Baswedan: Tetap Suarakan Pelemahan KPK

Novel tak memungkiri, kondisi pandemi yang menyebabkan Indonesia dilanda krisis ekonomi justru menjadi peluang bagi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi

Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya
Indonesia
Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Adapun diketahui, penerapan PSBB gelombang ketiga di DKI akan berakhir pada Kamis 4 Juni 2020 lusa.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum

Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Berkaca dari Nurhadi-Samin Tan, KPK Bakal Tangkap Tersangka Sebelum Diumumkan
Indonesia
Berkaca dari Nurhadi-Samin Tan, KPK Bakal Tangkap Tersangka Sebelum Diumumkan

KPK sedang mengevaluasi bidang penindakan agar tak ada lagi tersangka yang melarikan diri.

Pemerintah Bangun Pusat Benih Untuk Atasi Bencana Ekologis
Indonesia
Pemerintah Bangun Pusat Benih Untuk Atasi Bencana Ekologis

Jokowi akan menyiapkan pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove.

Beroperasi Masa PSBB, Diskotek Top 10 Disegel dan Didenda Rp25 Juta
Indonesia
Beroperasi Masa PSBB, Diskotek Top 10 Disegel dan Didenda Rp25 Juta

Satpol PP DKI Jakarta menyegel tempat hiburan malam Top 10 yang berlokasi di Jakarta utara, karena kedapatan beroperasi saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di ibu kota.

Pakar Hukum Duga Hilangnya Harun Masiku Dipengaruhi Tekanan Politik
Indonesia
Pakar Hukum Duga Hilangnya Harun Masiku Dipengaruhi Tekanan Politik

Kasus ini sudah terdapat penetapan beberapa tersangka, ada indikasi dialah yang menyuap, dan pernah mau ditangkap justru malah dilepas,” ungkap Suparji