Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus Kantor Samsat. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

MerahPutih.com - Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan untuk dihapus.

Langkah ini untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Baca Juga:

Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBN 2).

Rivan menuturkan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk relaksasi dari tahapan implementasi UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak dua tahun.

Dengan adanya kebijakan ini masyarakat diharapkan akan lebih tergugah untuk segera mengurus administrasi kendaraannya dan membayar pajak.

“Sehingga otomatis juga ikut andil dalam perlindungan negara melalui Jasa Raharja, karena di situ ada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” ujar Rivan, Selasa (23/8).

Ia menuturkan, kebijakan penghapusan pajak progresif BBN 2, dilakukan untuk mempermudah balik nama.

"Khususnya atas kepemilikan kedua yang juga tentu supaya masyarakat lebih tertib administrasi kendaraan bermotor,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, Pemda dapat menghapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBN 2.

Baca Juga:

Penghapusan Data Kendaraan Bodong, Korlantas Gencarkan Sosialisai Taat Bayar Pajak

Ini karena kewenangan untuk melakukan penghapusan tersebut merupakan kewenangan provinsi.

Sebagaimana amanah UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2.

"Pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” katanya.

Fatoni berharap penghapusan pajak progresif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta banyak pemilik kendaraan yang memakai data orang lain agar tidak terkena pajak progresif.

Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/ KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif). Sehingga Pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut.

"Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi data kendaraan bermotor,” tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Denda Pajak Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Berlaku Mulai Desember 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya
Indonesia
Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya

"Dukungan itu sudah patut dan mudah-mudahan itu menjadi kenyataan, kan orang berucap baik kan doa, apalagi diucapkan oleh Presiden, kepala negara," kata Syarif

Ganjar Pranowo Usulkan Kenaikan Upah Sesuai Laju Inflasi
Indonesia
Ganjar Pranowo Usulkan Kenaikan Upah Sesuai Laju Inflasi

Ganjar mengaku sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang tindakan jajarannya dalam menjaring aspirasi kalangan serikat pekerja.

Keunggulan Pemilu Proporsional Terbuka Dibandingkan Proporsional Tertutup
Indonesia
Keunggulan Pemilu Proporsional Terbuka Dibandingkan Proporsional Tertutup

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka lebih demokratis daripada proporsional tertutup.

617 Orang Positif COVID-19 dalam Sehari, Waspada Gelombang Baru Pascamudik
Indonesia
617 Orang Positif COVID-19 dalam Sehari, Waspada Gelombang Baru Pascamudik

Kasus positif di Indonesia kembali bertambah sebanyak 617 orang pada Rabu (27/4).

Pertamax Kembali Turun, Berikut Daftar Harga BBM Non-Subsidi Terkini
Indonesia
Pertamax Kembali Turun, Berikut Daftar Harga BBM Non-Subsidi Terkini

PT Pertamina (Persero) mengumumkan penyesuaian harga produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Sabtu (1/10).

KPK Dalami Aliran Penerimaan Uang oleh AKBP Bambang Kayun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Penerimaan Uang oleh AKBP Bambang Kayun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus P.S. melalui transaksi perbankan.

IKN Nusantara Hanya Gelar Pileg dan Pilpres, Tidak Ada Pilkada
Indonesia
IKN Nusantara Hanya Gelar Pileg dan Pilpres, Tidak Ada Pilkada

“Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD," demikian bunyi pasal tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Ditahan KPK Usai Ketua DPRD Serahkan Dokumen Penting
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Ditahan KPK Usai Ketua DPRD Serahkan Dokumen Penting

Beredar informasi berupa sebuah video yang beredar di Facebook yang menerangkan bahwa Gubernur Anies Baswedan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[HOAKS atau FAKTA]: Sumbat Hidung Pakai Bawang Putih Bisa Sembuhkan Sinusitis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sumbat Hidung Pakai Bawang Putih Bisa Sembuhkan Sinusitis

Informasi turut disertai cara-cara tertentu serta ajakan untuk mengabaikan berbagai obat medis dan beralih menggunakan cara mudah tersebut.

Masyarakat Bisa Dapat Buku Panduan Ujian SIM di Sejumlah Tempat Mulai Februari
Indonesia
Masyarakat Bisa Dapat Buku Panduan Ujian SIM di Sejumlah Tempat Mulai Februari

Korlantas Polri akan meluncurkan buku panduan untuk ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat. Ditargetkan Februari buku tersebut sudah bisa diedarkan.