Pajak Orang Kaya 35 Persen, Awas Minta Pengampunan Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan segera disahkan dalam sidang paripurna DPR. Namun, adanya aturan tax amnesty atau pengampunan pajak yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk penghindaran pajak.

"Beberapa tahun ke depan juga berpotensi ada tax amnesty lagi, jadi jangan sampai mereka memanfaatkan fasilitas tax amnesty ini, " ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dikutip Antara.

Baca Juga:

RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak

Ia mengapresiasi peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP), tetapi menurutnya pemerintah masih berpotensi menerapkan pajak terhadap seluruh kekayaan Wajib Pajak (WP) OP.

"Kalau pajak kekayaan ya dihitung semua itu penghasilan, aset, dan sebagainya, jadi sangat besar sekali potensi penerimaan pajak dari pajak kekayaan ini," kata Huda kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), pemerintah menambah lapisan tarif PPh OP sehingga OP dengan penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35 persen.

"Pajak untuk orang kaya yang naik patut diapresiasi karena pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Maka kenaikan walaupun hanya lima persen kita apresiasi, namun bila ditanya apakah masih kurang, maka pasti masih kurang, " ucapnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak orang kaya mulai dari taipan media, minyak, dan batubara. Apabila penghasilan dan aset kekayaan mereka dipajaki, penerimaan dari pajak mereka dapat dibagikan untuk kepentingan masyarakat.

Setelahnya, pemerintah juga mesti memperketat pengawasan terhadap WP yang berpotensi menghindari pajak.

"Setelah ada pajak kekayaan dan PPh orang kaya naik, yang dibutuhkan adalah pengawasan kepada wajib pajak tersebut. Jangan sampai mereka mengemplang pajak lagi," katanya.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji memperkirakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) baru bagi Orang Pribadi (OP) dengan penghasilan di atas Rp5 miliar sebesar 35 persen dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pajak bagi orang kaya. (Foto: Antara)
Pajak bagi orang kaya. (Foto: Antara)

"Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar sesungguhnya hanya kurang dari 0,1 persen dari total wajib pajak. Namun demikian, potensi pajak yang bisa disumbangkan bisa mencapai belasan triliun, jadi tentu akan ada kenaikan penerimaan pajak dari kelompok kaya," kata Bawono.

Jika pemerintah ingin lebih efektif lagi dalam mendorong penerimaan dari kelompok kaya, Bawono menyarankan strategi lain seperti peninjauan kembali skema pajak atas penghasilan yang berasal dari modal (passive income).

"Pasalnya, komposisi penghasilan orang kaya juga banyak berasal daru passive income, padahal pengenaan pajak bersifat final dan tidak mengikuti tarif progresif yang saat ini diubah," ucapnya.(*)

Baca Juga:

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sering Operasi Bersama, Brimob Diperintah Perkuat Sinergitas dengan TNI
Indonesia
Sering Operasi Bersama, Brimob Diperintah Perkuat Sinergitas dengan TNI

Korps Brimob mampu menyesuaikan doktrin, peningkatan kemampuan dan pelatihan, mengingat medan tugas yang dinamis dalam rangka menjaga situasi kamtibmas.

Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos
Indonesia
Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa advokat Hotma Sitompul sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Jokowi Janji Vaksinasi Pekerja Publik Seluruh Wilayah Indonesia Setelah Jakarta
Indonesia
Jokowi Janji Vaksinasi Pekerja Publik Seluruh Wilayah Indonesia Setelah Jakarta

Presiden Jokowi meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/2) pagi.

Survei CISA: Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul, AHY dan Demokrat Semakin Moncer
Indonesia
Survei CISA: Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul, AHY dan Demokrat Semakin Moncer

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen

PSI Bandingkan Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Wagub DKI
Indonesia
Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum
Indonesia
Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum

Praktisi hukum, Suparji Ahmad mengatakan, mediasi antar pihak yang bermasalah bukan berarti menandakan selesainya masalah hukum tersebut.

Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Perkosaan Anak di Jaksel
Indonesia
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Perkosaan Anak di Jaksel

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/08/K/I/2022/Sek Setiabudi tanggal 6 Januari 2022. Kepolisian pun telah melakukan visum terhadap korban dan memeriksa keterangan korban dan saksi.

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

Dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penggunaan tidak untuk peruntukannya.

Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan
Indonesia
Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan

Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical sebelumnya dikenal produsen vaksin meningitis

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.