Pajak dan Pendanaan Yang Ditetapkan Jokowi di IKN Nusantara Presiden Jokowi di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. PP Nomor 17 Tahun 2022 tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 April 2022.

Dalam aturan itu, skema pendanaan Ibu Kota Nusantara dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah, antara lain berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau pemanfaatan Aset Dalam Pengusahaan (ADP) Otorita Ibu Kota Nusantara, penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga:

Kendalikan Banjir di IKN Nusantara, Proyek Bendungan dan Drainase Dipercepat

Selain itu, keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, penguatan peran badan hukum milik negara, dan pembiayaan kreatif (creative financing).

Skema pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan kreatif (creative financing), dan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR RI

  1. Dalam pasal 4 PP tersebut, diatur secara rinci apa saja yang menjadi sumber pendanaan pembangunan IKN, yaitu:
  2. Pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara yang meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (ayat 3 dan 4)
  3. Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP (ayat 5 huruf a angka 1)
  4. Penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) IKN (ayat 5 huruf a angka 2)
  5. Keikutsertaan pihak lain, termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara; penguatan peran badan hukum milik negara; dan pembiayaan kreatif (ayat 5 huruf a angka 3)
  6. kontribusi swasta (ayat 6 huruf a angka 1)
  7. Pembiayaan kreatif selain yang dimaksud pada ayat 5 huruf a angka 3
  8. Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN setelah mendapat persetujuan DPR (ayat 6 huruf a angka 3)

Pelaksanaan skema pendanaan IKN yang bersumber dari APBN dalam bentuk SUN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4 ayat 7)

Presiden Jokowi di IKN Nusantara. (Foto: Antara)
Presiden Jokowi di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Sedangkan pelaksanaan pembiayaan kreatif ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, dan/atau Otorita IKN.

Selanjutnya Otorita IKN juga dapat menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (pasal 5 ayat 1).

"Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus IKN dilakukan dengan persetujuan menteri dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian disebutkan dalam aturan tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 43 mengatur mengenai jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita IKN yaitu terdiri atas:

  • Pajak Kendaraan Bermotor;
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Alat Berat;
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Air Permukaan;
  • Pajak Rokok;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  • Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  • Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam Pasal 7 diatur bahwa masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak tahun 2022 atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan IKN. Pembangunan IKN tahap III adalah pada periode 2030-2034.

Baca Juga:

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Digempur Demo, Kapolda Metro Akui Kasihan ke Pengguna Jalan
Indonesia
Jakarta Digempur Demo, Kapolda Metro Akui Kasihan ke Pengguna Jalan

Aksi massa menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Ibu Kota Jakarta berakhir Jumat (23/9) malam.

Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan
Indonesia
Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penempatan Tenaga Kesehatan Profesional dalam rangka pengendalian COVID-19 adalah Dinas Kesehatan dan jejaringnya di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024
Indonesia
Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menduga Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat memiliki rencana untuk melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE
Indonesia
Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta bantuan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu komunikasi dengan sejumlah platform lingkup privat agar dapat merespon permintaan Kominfo terkait pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Amerika dan Sekutunya Cari Cara Kurangi Keuntungan Rusia Dari Penjualan Minyak
Dunia
Amerika dan Sekutunya Cari Cara Kurangi Keuntungan Rusia Dari Penjualan Minyak

Produsen OPEC+ lainnya sedang berjuang untuk memenuhi kuota produksi dan Rusia menghadapi larangan minyaknya karena perang di Ukraina.

DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut

Desakan untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran penyakit gangguan ginjal akut terus bermunculan. Kali ini datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Pemerintah Targetkan 2022 Ekonomi Nasional Tumbuh 5,2 Persen
Indonesia
Pemerintah Targetkan 2022 Ekonomi Nasional Tumbuh 5,2 Persen

Pengendalian pandemi COVID-19 yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak dari Madinah ke Makkah
Indonesia
Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak dari Madinah ke Makkah

Jamaah Indonesia yang masuk ke Arab Saudi melalui Kota Madinah setelah berada di Kota Nabi selama sembilan hari untuk menunaikan ibadah di Masjid Nabawi.

Keamanan Kondusif, Bandara Aminggaru Puncak Segera Dibuka Kembali
Indonesia
Keamanan Kondusif, Bandara Aminggaru Puncak Segera Dibuka Kembali

Polisi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mempercepat pengoperasian kembali Bandara Aminggaru di Ilaga yang selama beberapa hari ini ditutup pascapenyerangan oleh kelompok bersenjata.

Formula E Digelar di Ancol, PSI: Ini Balapan Internasional Bukan Bom-Bom Car
Indonesia
Formula E Digelar di Ancol, PSI: Ini Balapan Internasional Bukan Bom-Bom Car

Penetapan kawasan Ancol, Jakarta Utara menjadi lintasan Formula E mendapat komentar dari Fraksi PSI DPRD DKI.