Pajak Bikin Negara Bertahan dari Pandemi Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pajak yang wajib dibayar masyarakat, saat ini menjadi salah satu instrumen negara agar bertahan di tengah berbagai tekanan pandemi COVID-19.

“Kenapa kita beli minum ada pajaknya atau orang tua bekerja membayar pajak? Bukan karena negara menyusahkan orang tua tapi uang itu dikumpulkan agar Indonesia bisa jalan lagi,” katanya dalam acara daring Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Senin (30/11).

Sri menegaskan, pajak yang dikumpulkan dipastikan digunakan untuk merealisasikan berbagai aspek yang dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari infrastruktur hingga pendidikan berkualitas.

Baca Juga:

Rekor Kasus Harian COVID-19 Pecah, Jokowi 'Semprit' 2 Provinsi

Pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar terlebih lagi Indonesia merupakan negara berkepulauan sehingga konektivitas menjadi penting.

Hingga 2018 telah ada realisasi berbagai pembangunan infrastruktur dengan rincian jalan sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 947 kilometer, jembatan 39,8 kilometer, dan jembatan gantung 134 unit.

Kemudian jalur kereta api sepanjang 759,59 kilometer, rehabilitas jalur KAI 413,6 kilometer, Light Rail Transit (LRT) di Sumatera, Jakarta, dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), 10 bandara baru, serta pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana.

Selanjutnya, pembangunan jembatan udara untuk menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah 3T, 19 pelabuhan, serta delapan pelabuhan yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi karena pada situasi pandemi sekarang kegiatannya harus berlangsung melalui daring.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Ia merinci peta pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring dilakukan sepanjang 2.275 kilometer untuk Indonesia bagian barat, 2.995 kilometer untuk bagian tengah, dan 6.978 kilometer untuk bagian timur.

Pemerintah mengalokasikan dana dari pajak untuk perbaikan pelayanan kesehatan seperti menggencarkan pemberian vaksin sehingga anak-anak Indonesia menjadi kuat dan tahan dari penyakit demi generasi Indonesia semakin maju.

Tak hanya itu, pemerintah turut membantu masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi menggunakan uang negara yaitu melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bidang kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, dorongan untuk UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, serta insentif usaha Rp120,6 triliun. (*)

Baca Juga:

Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI

DPRD DKI Jakarta mengagendakan Rapat Paripurna (Rapur) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang 3 Raperda usulan Pemerintah DKI Jakarta pada Rabu (9/9)

Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun
Indonesia
Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun

Tanah yang akan digunakan dalam proyek reklamasi Ancol merupakan hasil pengerukan sungai dan waduk

  Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona
Indonesia
Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona

Johnny mengatakan pihaknya belum melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait virus Corona. Saat ini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif.

Angka Kejahatan Oleh Napi Asimiliasi Terus Bertambah, Didominasi Kasus C3
Indonesia
Angka Kejahatan Oleh Napi Asimiliasi Terus Bertambah, Didominasi Kasus C3

Disimpulkan gangguan Kamtibmas minggu ke 22 mengalami kenaikan 4,16 persen

KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya

Pemprov DKI Tolak 38.052 Pengajuan SIKM
Indonesia
Pemprov DKI Tolak 38.052 Pengajuan SIKM

Pemda DKI telah menerima sebanyak 4.265 pengajuan SIKM.

Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK
Indonesia
Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK

Meski begitu, Abdul tak bisa melarang jika ada pihak di internalnya yang berniat mengajukan judicial review.

Polresta Cirebon Bentuk Tim Penindak Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19
Indonesia
Polresta Cirebon Bentuk Tim Penindak Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19

Polresta Cirebon melaunching Tim Penindak Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Rabu (23/9/2020).

Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi
Indonesia
Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi

Para pegiat lingkungan ini, mengkritik ketidakerbukaan Anies terkait keputusan, karena baru dipublikasikan dan akses masyarakat luas pada aturan in baru diketahui Juni 2020.

1.344 Pasien COVID Masih Tinggal di RSD Wisma Atlet
Indonesia
1.344 Pasien COVID Masih Tinggal di RSD Wisma Atlet

Pasien di RSD Wisma Atlet terdiri dari 742 pria dan 603 wanita. Pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.344 orang, sedangkan pasien suspek 1 orang.