PA212 Tak Punya Wewenang Tolak Ahok, Pengamat: Siapa Mereka? Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta (MP//Asropih)

Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai PA 212 tidak punya wewenang dan dasar hukum untuk melarang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduduki jabatan penting di perusahaan plat merah.

"Mereka enggak punya hak untuk melarang seseorang dasarnya apa memang siapa mereka itu? Kan itu sama dengan melanggar hak seseorang untuk menduduki posisi tertentu," ujar Karyono, Senin (18/11).

Baca Juga:

Ahok Pantas Jadi Bos BUMN, Lieus: Dia Tidak Lagi Emosional dan Bicara Kasar

"Menurut saya, jelas sekali bahwa sikap tersebut jauh melampaui kewenangan dia," ujar Direktur Indonesia Public Institute ini.

Karyono menegaskan motif dibalik reaksi berlebihan PA 212 terhadap Ahok, hingga mengancam akan ada gelombang massa sangatlah diluar akal sehat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan materi saat menjadi pembicara dalam seminar wawasan kebangsaan bertajuk "Dari aku untuk Indonesiaku" di Universitas Kristen Petra (UKP), Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Moch Asim/ama.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan materi saat menjadi pembicara dalam seminar wawasan kebangsaan bertajuk "Dari aku untuk Indonesiaku" di Universitas Kristen Petra (UKP), Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Moch Asim/ama.

Ia menilai, tidak ada relevansinya penolakan yang diutarakan PA212 dengan Ahok menjabat pimpinan di salah satu perusahaan negara. "Ini sangat tidak masuk akal," ucap dia.

Sebelumnya, Jubir Persaudaraan Alumni 212 Habib Novel Barmukmin mengkritik rencana penunjukkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan BUMN.

Baca Juga:

Jadi Bos BUMN, Ahok Diingatkan Jangan Kasar dan Rendahkan Orang Lagi

Novel mengingatkan, Ahok pernah tersangkut masalah hukum dan divonis bersalah.

"Saya rasa sangat tidak tepat di mana saya orang pertama didampingi ACTA yang melaporkan Ahok dalam kasus penistaan agama dan Ahok sudah divonis bersalah," kata Novel kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (14/11). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pandemi COVID-19, Pemkot Solo Tiadakan Open House dan Salat Idul Fitri
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pemkot Solo Tiadakan Open House dan Salat Idul Fitri

"Ini sekaligus pemberitahuan pada ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat Solo untuk tahun ini tidak ada open house dan Salat Idul Fitri," kata dia.

Pencopotan Dua Jenderal Bukti Negara Tak Main-main Hadapi Rizieq Shihab
Indonesia
Pencopotan Dua Jenderal Bukti Negara Tak Main-main Hadapi Rizieq Shihab

Stanislaus menyebut, pencopotan ini langkah tegas dari negara sekaligus peringatan kepada pejabatnya untuk tidak main-main dalam situasi pandemi COVID-19.

Jelang Perayaan Imlek, Polisi Amankan Sejumlah Vihara di Sawah Besar
Indonesia
Jelang Perayaan Imlek, Polisi Amankan Sejumlah Vihara di Sawah Besar

Pengamanan Imlek di Sawah Besar akan dibantu personel dari Polda Metro Jaya.

Polemik Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Bongkar Bangunan yang Sudah Tak Layak
Indonesia
Polemik Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Bongkar Bangunan yang Sudah Tak Layak

DPR meminta Pemprov DKI untuk menghentikan sementaran revitalisasi itu.

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil
Indonesia
PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi Minta PSBB Dihentikan, Diganti Karantina Komunal
Indonesia
KPK Minta Kejagung Terbuka Saat Gelar Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
KPK Minta Kejagung Terbuka Saat Gelar Perkara Jaksa Pinangki

Ali mengatakan dalam gelar perkara itu lembaga antirasuah akan mengirim tim dari Kedeputian Penindakan.

Novel Barmukmin Polisikan Relawan Pemberi "Nasi Anjing" untuk Korban Corona
Indonesia
Novel Barmukmin Polisikan Relawan Pemberi "Nasi Anjing" untuk Korban Corona

Novel Bamukmin menyebut pembagian nasi bungkus dengan nama "Nasi Anjing" serta logo kepala anjing bisa berdampak besar kepada masyarakat muslim.

Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan
Indonesia
Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan

Harus ada kebijakan yang memastikan agar data dalam e-commerce tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar keperluan transaksi.

Jangan Kucilkan Penderita COVID-19
Indonesia
Jangan Kucilkan Penderita COVID-19

"Jika di sekitar kita ada yang terkena positif, tidak perlu dikucilkan dan cepat diberitahukan kepada gugus tugas desa atau kelurahan maupun Puskesmas setempat supaya bisa dilakukan pelacakan kontak warga yang dinyatakan positif tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Syamsir