Owner Harita Group Lim Hariyanto Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

MerahPutih.com - Owner Harita Group, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/7).

Sejatinya, Lim diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Keterangan Lim diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman (ASW) mantan Bupati Konawe Utara.

"Saksi tidak hadir, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Baca Juga:

KPK Bantu Usut Kasus 56 Desa Fiktif di Kabupaten Konawe Sultra

Selain Lim, Arif Kurniawan selaku karyawan PT Dua Delapan Resources yang juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama ikut mangkir dari pemeriksaan kali ini.

"Keduanya akan dijadwalkan ulang, sesuai kebutuhan penyidik," ujar Ali Fikri.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Eks Bupati Konawe Utara itu diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara untuk dua periode 2007-2009 dan 2011-2016. Dalam kasus ini, ia diduga memberikan izin pertambangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Politisi Partai Demokrat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Bowo Sidik

Selain diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat bupati Konawe Utara 2007-2009.

Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berisiko Penularan Corona, Ketua DPRD: Jangan Kayak Orang Kaget Mal Dibuka Terus Masuk
Indonesia
Berisiko Penularan Corona, Ketua DPRD: Jangan Kayak Orang Kaget Mal Dibuka Terus Masuk

Mal berpotensi penyebaran penularan COVID-19 bila pengunjung membeludak dan menimbulkan kerumunan.

Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN
Indonesia
Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN

Kerjasama itu dilakukan agar Islam ramah ala NU dapat mewarnai pemahaman keagamaan di lingkungan kementerian BUMN

RS Soekanto, Kapolri Pertama yang Sempat tak Miliki Modal dan Kantor
Indonesia
RS Soekanto, Kapolri Pertama yang Sempat tak Miliki Modal dan Kantor

Selain perannya menciptakan Polri sebagai penegak hukum bagi masyarakat, ia juga menjadi penggerak Polisi Indonesia memisahkan diri dari sistem kolonial.

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya

Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei
Indonesia
Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei

Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi dinas tenaga kerja di 21 provinsi.

Selama Libur Lebaran, KRL Tak Berhenti di Tanah Abang Jam 3 Sore Sampai 7 Malam
Indonesia
Selama Libur Lebaran, KRL Tak Berhenti di Tanah Abang Jam 3 Sore Sampai 7 Malam

Kereta Rel Listrik (KRL) tetap beroperasi akan melayani masyarakat pada masa libur Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin
Indonesia
Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin

"Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga swab test sebesar Rp 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Karena itu, perlu anggaran negara untuk membantu mereka," terang Saleh.

PN Solo Tolak Gugatan Praperadilan Pemuda yang Olok-olok Gibran
Indonesia
PN Solo Tolak Gugatan Praperadilan Pemuda yang Olok-olok Gibran

"Permohonan praperadilan tidak dapat diterima," tandasnya.

Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar
Indonesia
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

"Berikanlah jaminan dan perawatan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Hinca