Otto Hasibuan Menang Gugatan Tunggakan Utang Fee Pengacara Djoko Tjandra Otto Hasibuan (Foto: MerahPutih/Yohanes Abimanyu)

Merahputih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Pengacara Otto Hasibuan ke Djoko Tjandra terkait pembayaran utang biaya pengacara.

Perkara dengan Nomor 310/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dulhusin SH dalam agenda pembacaan putusan, Selasa (27/10).

Baca Juga

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

“Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui adanya utang meskipun besaran utang menurut Termohon tidak sama dengan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian unsur pasal mengenai adanya utang telah terpenuhi,” demikian putusan yang di bacakan Ketua Majelis Dulhusin, sebagaimana tertuang dalam siaran pers yang diterima, Rabu (28/10).

Menanggapi putusan tersebut, Otto Hasibuan yang menunjuk kuasa hukumnya dari kantor ARP & Co. mengatakan bahwa pengajuan PKPU ini dilakukan dengan berat hati karena harus menggugat mantan kliennya.

Pengacara Otto Hasibuan (kedua kanan) memperlihatkan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto. (ANTARA FOTO)

Meski demikian, demi menegakkan martabat profesi dan untuk melindungi kepentingan advokat pada umumnya maka gugatan ini dilakukan.

"Selama ini ada pandangan bahwa advokat selalu merugikan kliennya. Padahal, tidak selamanya demikian. Buktinya, dalam kasus saya ini klienlah yang merugikan advokat," ujar Otto.

Otto Hasibuan mengajukan permohonan PKPU, karena Djoko Tjandra memiliki utang atas lawyer fee sebesar 2,5 juta dollar AS kepada Otto Hasibuan.

Baca Juga:

Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum

Utang itu lahir dari perjanjian atas kesediaan Otto Hasibuan yang diminta oleh Djoko Tjandra untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun setelah Otto Hasibuan menjalankan kuasanya, Djoko Tjandra tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah Permohonan PKPU dikabulkan, sebagaimana dikutip Antara, Djoko Tjandra ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara hingga 45 hari mendatang untuk kemudian menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Otto Hasibuan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter
Indonesia
Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter

"Kalau pada akhirnya ada kerumunan suporter di Jakarta, itu bukan urusan saya. Yang jelas Solo sudah sukses adakan final Piala Menpora dengan aturan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung
Indonesia
Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung

WNI yang membawa hasil uji PCR dari luar negeri dengan hasil negatif sebelum keberangkatan, harus menjalani pemeriksaan tambahan saat tiba di Indonesia.

Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat
Indonesia
Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat

Pengurus Demokrat versi KLB curiga ada pemalsuan data otentik, khususnya terkait tanda tangan pada dokumen AD/ART yang ditetapkan pada Kongres Partai Demokrat Kelima pada 15 Maret 2020.

Buat Belajar Daring, 1,3 Juta Kartu Perdana Berkuota 10 GB Dibagikan Telkomsel
Indonesia
Buat Belajar Daring, 1,3 Juta Kartu Perdana Berkuota 10 GB Dibagikan Telkomsel

Kuota internet yang disiapkan oleh Telkomsel telah dirancang khusus hanya bisa untuk mengakses semua situs dan fitur berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Jenazah Erik sudah dimakamkan pada Sabtu 23 Januari 2021 di kuburan khusus COVID-19

Gerindra DKI: Indikatornya Apa Jakarta Disebut Amburadul?
Indonesia
Gerindra DKI: Indikatornya Apa Jakarta Disebut Amburadul?

"Menurut saya tidak benar. Karena pernyataan amburadul tidak sesuai dengan fakta. Indikatornya apa Jakarta disebut amburadul?," ujar Syarif

AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

Cek fakta pada debat Pilwali Surabaya 2020 ini digawangi jurnalis-jurnalis dari berbagai media

KPK Periksa Staf Marketing Wijaya Karya Terkait Korupsi Jembatan Waterfont City
Indonesia
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas
Indonesia
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Ketua Pengadilan Tinggi DKI. untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di Jakarta.

Komjen Listyo Sigit Dihadapkan Tugas Berat Berantas Kelompok Radikal
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Dihadapkan Tugas Berat Berantas Kelompok Radikal

Listyo perlu memperkuat jajaran di bawahnya demi konsistensi memberantas kelompok radikal.