Dewas Buka-bukaan 2 OTT Awal Tahun Masih Pakai UU KPK Lama Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (tengah) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan bahwa dua operasi tangkap tangan (OTT) beruntun yang dilakukan KPK masih menggunakan prosedur dari Undang-Undang KPK yang lama.

"Terkait OTT KPK di Sidoarjo maupun komisioner KPU tidak ada permintaan izin penyadapan kepada dewas. KPK masih menggunakan prosedur UU yang lama," kata anggota Dewas KPK, Sjamsuddin Haris, Kamis (9/1).

Baca Juga

Pimpinan KPK Benarkan OTT Bupati Sidoarjo

Sjamsuddin juga tak memungkiri jika proses penyelidikan dan penyadapan terhadap dua OTT tersebut sudah berlangsung sejak pimpinan KPK jilid IV.

"Sangat mungkin penyelidikan dan penyadapan sudah berlangsung sejak kepimpinan KPK jilid IV (Pak Agus cs)," beber dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal dewas yang belum memiliki Organ Pelaksana seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 sehingga ia tak mempermasalahkan dua OTT tersebut tanpa seizin dewas.

"Dewas sendiri berlum memiliki organ karena Perpres tentang organ dewas baru turun karena masih transisional dari UU lama ke UU baru, dewas dapat memahami langkah pimpinan KPK," ungkap Haris.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan kena OTT KPK miliki harta miliaran rupiah
Komisioner KPU Wahyu Setyawan miliki harta miliaran rupiah. Foto: ANTARA

Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Sementara dalam Pasal 1 Perpres Nomor 91 tersebut disebut bahwa (1) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas membentuk organ pelaksana pengawas yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga:

Komisioner KPU yang Dicokok KPK Wahyu Setiawan

(2) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Selanjutnya Pasal 2 disebut Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Akhiri Wabah Maut Hitam di Priangan Jabar
Indonesia
Vaksin Akhiri Wabah Maut Hitam di Priangan Jabar

Jauh sebelum pandemi COVID-19, sejumlah daerah di Indonesia pernah dilanda wabah sampar, penyakit yang dikenal juga dengan sebutan pes. Penyakit ini dipicu bakteri Yersinia pestis dari hewan pengerat seperti tikus.

Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat
Indonesia
Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat

Rem darurat dan kembali ke PSBB secara total berimbas kepada jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin

Sebelum dibebaskan, kata Abdul, Nazaruddin dihadapkan terlebih dahulu ke petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung pada Jumat (12/6).

Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana
Indonesia
Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana

Massa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City
Indonesia
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City

"Iya betul (korbam berjenis kelamin pria)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Langgar PSBB, Sebanyak 210 Perusahaan Disegel Pemprov DKI
Indonesia
Langgar PSBB, Sebanyak 210 Perusahaan Disegel Pemprov DKI

Penyegelan ini dilakukan karena perusahaan tersebut memaksa beroperasi di kantor.

Ulama Kharismatik Banten Yakin Komjen Listyo Mampu Amankan Negara
Indonesia
Ulama Kharismatik Banten Yakin Komjen Listyo Mampu Amankan Negara

Pencalonan Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri mendapatkan dukungan dari ulama kharismatik Banten, KH. Abuya Muhtadi Dimyathi.

Megawati Tagih Anak Buahnya yang Jadi Pejabat Negara Lapor Dana COVID-19
Indonesia
Megawati Tagih Anak Buahnya yang Jadi Pejabat Negara Lapor Dana COVID-19

Ancaman gelombang PHK akibat COVID-19 harus diantisipasi