OTT Bandung Barat Belum Tuntas, KPK Diminta Pastikan Nasib Pejabat Lain Pendiri Kabupaten Bandung Barat Asep Suhardi. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menuntaskan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar.

Pendiri Kabupaten Bandung Barat Asep Suhardi mengatakan, meski sudah vonis, ‎masih banyak pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang ikut memberikan uang suap kepada Abubakar.

Baca Juga:

Kisah Melas Bupati Bandung Barat Kadali Penyidik KPK

"Ada 14 orang, pejabat setingkat eselon 2 yang kami sertakan namanya dan sudah kami berikan ke KPK sebagai laporan kami. Berdasarkan fakta persidangan, 14 pejabat ini aktif memberikan uang kepada Abubakar," kata Asep usai membuat laporan ke KPK, Kamis (11/12).

Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar (tengah) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar (tengah) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Asep memastikan sudah melaporkan 14 pejabat yang hingga kini masih aktif di pemerintahan Bandung Barat‎. Asep juga menyertakan jumlah uang yang disetorkan para pejabat tersebut ke Abubakar dalam rangka pencalonan Pilkada 2018 lalu.

"Kita ingin ada kepastian hukum, status 14 pejabat ini. Dari tingkat Sekda sampai kadis," ujarnya.

Baca Juga:

16 Jam Diperiksa KPK, Bupati Bandung Barat Dalam Keadaan Sehat

Selama ini setelah operasi senyap yang menjerat sang bupati, Asep mengungkapkan banyak warga Bandung Barat yang tak nyaman karena pejabatnya ketahuan korup, namun masih bekerja seperti biasa.

KPK menunjukkan barang bukti terkait OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
KPK menunjukkan barang bukti terkait OTT Bupati Bandung Barat Abu Bakar, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Seperti tak terjadi apa-apa. Aman-aman saja karena sudah lama tidak juga ditindak oleh KPK," tukasnya.

Asep berharap, laporannya ke lembaga antirasuah saat ini bisa se‎gera ditindaklanjuti agar pemerintahan Bandung Barat bisa berjalan dengan standar good governance. (Pon)

Baca Juga:

Seusai Diperiksa 18 Jam, Bupati Bandung Barat Ditahan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Dinilai Lakukan Penyitaan Aset yang Tidak Berhubungan dengan Jiwasraya
Indonesia
Kejaksaan Dinilai Lakukan Penyitaan Aset yang Tidak Berhubungan dengan Jiwasraya

Tindakan Jaksa melakukan penyitaan aset IIKP tersebut keliru

Anies: Selama PSBB Penumpang Angkutan Umum Turun 88 Persen
Indonesia
Anies: Selama PSBB Penumpang Angkutan Umum Turun 88 Persen

Upaya pembatasan kegiatan di ibu kota terus digencarkan

Harga APD Baju Hazmat Mahal, Jateng Mampu Bikin Sendiri dengan Harga Rp40.000
Indonesia
Harga APD Baju Hazmat Mahal, Jateng Mampu Bikin Sendiri dengan Harga Rp40.000

Alat pelindung diri (APD) virus corona atau COVID-19 akhir-akhir ini menjadi barang langka setelah wabah mulai menyerang di sejumalah daerah di Indonesia.

Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada
Indonesia
Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada

Tudingan bahwa revisi UU MK sebagai barter politik merupakan bentuk merendahkan martabat institusi MK

Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung
Indonesia
Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung

Kejaksaan Agung diminta mencermati dan mencurigai petugas kebersihan tersebut

Menkeu Akui Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Indonesia
Menkeu Akui Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Alasan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur tersebut, karena program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.

80 Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis UNS Test Swab, Hasilnya?
Indonesia
80 Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis UNS Test Swab, Hasilnya?

Mereka semua adalah dokter yang bertugas menangani COVID-19 di RSUD dr Moewardi (RSDM).

Penjelasan KPK Soal Hilangnya Nilai Religiusitas dalam Kode Etik Baru
Indonesia
Penjelasan KPK Soal Hilangnya Nilai Religiusitas dalam Kode Etik Baru

Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit serta dianggap melekat dan memayungi seluruh nilai dasar yang ada kini diubah dengan nilai sinergi.

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

 Mantan Peserta Aksi 212 Kesal Dicatut untuk Kepentingan PA 212
Indonesia
Mantan Peserta Aksi 212 Kesal Dicatut untuk Kepentingan PA 212

Bahkan sampai ada ketua PA 212 segala. Padahal, setahu saya, tidak pernah kami mengikuti pemilihan ketua PA 212 atau apalah namanya," ujar Bintang