Ormas Muslim Indonesia Geruduk Kedubes Prancis Ribuan orang yang berasal dari Aliansi Ormas Muslim Indonesia menggeruduk Kedubes Prancis di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Ribuan orang yang berasal dari Aliansi Ormas Muslim Indonesia menggeruduk Kedubes Prancis di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka menutut Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk meminta maaf karena dinilai telah menyinggung agama Islam.

Massa yang didominasi mayoritas wanita ini menutup jalan Thamrin dari arah Monas menuju Bundaran HI. Polisi yang dipimpin Kapolsek Metro Menteng, AKBP Guntur Muhammad Thariq langsung menutup jalan yang melintas di depan kawasan Sarinah.

"Iya jalanan kami alihkan dari jalan MH Thamrin, Jalan Sunda dan Timor. Ini dilakukan karena massa aksi menutup jalan, harap warga memakluminya," kata Guntur kepada MerahPutih.com di lokasi, Rabu (4/11).

Baca Juga

Ancaman Boikot Produk Prancis Dinilai Tak Akan Rugikan Indonesia

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suwatno menuturkan, personel yang menjaga aksi tersebut gabungan dengan Polda Metro Jaya dan TNI.

"Pengamanan ada 740 personel gabungan dengan TNI, Dishub dan Satpol PP. Pengamanan khususnya obyek di sekitar lokasi dengan menempati beberapa sekat jalanan dan JPO. Termasuk obyek vital," ucap Suwatno.

Ribuan orang yang berasal dari Aliansi Ormas Muslim Indonesia menggeruduk Kedubes Prancis di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.
Ribuan orang yang berasal dari Aliansi Ormas Muslim Indonesia menggeruduk Kedubes Prancis di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). Foto: MP/Kanu

Massa aksi di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta mengecam Presiden Emmanuel Macron karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad. Mereka juga telah menyerukan pemboikotan terhadap sejumlah produk Perancis akibat pernyataan Macron.

"Umat Islam sedunia marah dengan Macron. Penghinaan ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini tidak bisa memaafkan," jelas salah satu orator.

Mereka mendesak pemerintah Prancis untuk meminta maaf kepada umat Islam di dunia. Ia mengancam akan meneruskan kampanye boikot di media sosial dan tempat pengajian jika Macron tidak meminta maaf.

Orator menegaskan, ia tidak membenarkan kekerasan yang terjadi di Perancis. Namun, ia menilai kekerasan tersebut muncul karena penghinaan yang dilakukan salah satu warga Perancis terhadap Nabi Muhammad.

Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Chambard mengatakan, dua serangan yang terjadi di Prancis telah mengguncang negaranya.

Serangan itu adalah pemenggalan kepala seorang guru saat meninggalkan sekolah pada 16 Oktober 2020 dan disusul serangan di di gereja Basilika Notre-Dame de l’Assomption, di kota Nice yang menewaskan tiga orang.

Karena itu, kata dia, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengisolasi dan memerangi terorisme yang mengambil bentuk Islamisme radikal.

"Semua negara demokrasi dan hampir semua negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) memerangi Islamisme radikal ini, yang sering menjadi inkubator terorisme. Ini terjadi di Perancis selama beberapa tahun terakhir, seperti juga di Indonesia," tulis Olivier Chambard pada 31 Oktober 2020 seperti dikutip dari situs Kedutaan Perancis.

Ia menambahkan Macron juga mengingatkan pentingnya laïcité (sekularisme Prancis) yang merupakan landasan kebebasan beragama, yang memungkinkan setiap komunitas beragama menjalankan ibadah, dan menjaga netralitas negara terhadap semua agama.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Macron Memohon Jangan Boikot Produk Prancis

Laïcité adalah salah satu dasar Republik Peancis seperti halnya Pancasila yang menjadi salah satu dasar Republik Indonesia. "Laïcité sama sekali bukan berarti penghapusan agama di ruang publik," tambahnya.

Olivier Chambard menjelaskan Dewan Peribadatan Muslim Prancis (CFCM) yang merupakan instansi resmi perwakilan umat Islam di Perancis juga mendukung nilai-nilai yang dianut di Perancis. Ia mengklaim CFCM menuturkan bahwa mereka menikmati kebebasan beragama seperti warga Perancis lainnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP DKI Geser Waktu Patroli Jadi Malam Hari
Indonesia
Satpol PP DKI Geser Waktu Patroli Jadi Malam Hari

Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang jam operasional warung makan

Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

Driver ojol dan opang yang reaktif tersebut sudah diberitahu dan sampel untuk tes swab sudah dikirim.

Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website

Menurut Wiku Adisasmito, ada hal lain yang perlu disampaikan ke publik. Bukan urusan setiap mengumumkan adalah kasus.

Datangi Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Listyo Pastikan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Indonesia
Datangi Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Listyo Pastikan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Ada sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang mendampingi Kapolri

Minibus Terjun ke Kalimalang, Ibu dan Anak Tewas
Indonesia
Minibus Terjun ke Kalimalang, Ibu dan Anak Tewas

Ojo mengungkapkan dalam mobil yang tercebur itu, terdapat empat orang penumpang.

Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK
Indonesia
Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka

Pengawasan RW Zona Merah COVID-19 Perlu Diperketat
Indonesia
Pengawasan RW Zona Merah COVID-19 Perlu Diperketat

Pemerintah DKI untuk tidak segan-segan memberikan lanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Besok, Dewas KPK Putuskan Nasib Firli Bahuri
Indonesia
Besok, Dewas KPK Putuskan Nasib Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menggelar sidang pembacaan putusan dua terperiksa dugaan pelanggaran etik.

Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam
Indonesia
Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam

Personel itu melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra
Indonesia
DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra

Dia mengatakan, saat ini Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, sehingga dirinya juga mendesak Kemenkumham melakukan tindakan serupa.