Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen Ilustrasi PTM (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah masih memberikan kesempatan bagi para orangtua yang masih keberatan terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Orangtua berhak untuk melarang anaknya mengikuti PTM di sekolah jika khawatir dengan penularan COVID-19.

"Nanti silahkan dikoordinasikan dengan pihak sekolah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/1).

Baca Juga:

10.429 Sekolah di Ibu Kota Gelar PTM

Untuk mengikuti PTM secara terbatas di sekolah dikembalikan pada orang tua dan peserta didik masing-masing.

"Jadi memang diminta masuk sekolah PTM, namun kembali lagi haknya ada di siswa dan orang tua sendiri. Jadi orang tua yang akan memastikan apakah akan mengikuti atau bagaimana," kata Riza.

Diketahui, meski saat ini tengah adanya varian baru COVID-19 yakni Omicron yang telah masuk ke Indonesia, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tetap menggelar PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen.

Baca Juga:

Disdik DKI Diminta Akomodir Siswa yang Tak Dapat Izin Ikut PTM

Riza mengatakan hal itu berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang menurutnya merujuk pada penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang diklaimnya sudah terkendali.

"Tapi di Jakarta justru punya prestasi yang baik. Apa itu? vaksinnya di provinsi di seluruh Indonesia DKI Jakarta tertinggi. Capaian vaksinnya sudah 120 persen dan terus akan kita tingkatkan," kata Riza.

Menurutnya tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta menurun karena sekaligus diperkuat dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

"Jadi wajar kalau kami memberanikan diri melaksanakan apa yang menjadi ketentuan SKB empat menteri," ucap Riza.

Diinformasikan penyelenggaraan PTM dengan kapasitas 100 persen diikuti 10.429 sekolah atau 97,2 persen dari seluruh sekolah di Jakarta.

Baca Juga:

Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100 persen mulai Senin (3/1).

"PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan waktu belajar hingga enam jam pelajaran per hari. Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, pada Minggu (2/1). (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Masih Positif COVID-19, Harus Isolasi Mandiri Lagi
Indonesia
Gibran Masih Positif COVID-19, Harus Isolasi Mandiri Lagi

Karena hasil tes PCR masih positif, isoman Gibran di Rumdin Loji Gandrung diperpanjang selama lima hari atau sampai Kamis (17/3).

Minggu Depan, Pemerintah Mulai Salurkan BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu
Indonesia
Minggu Depan, Pemerintah Mulai Salurkan BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu

Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,95 triliun.

Azis Samual Masih Bungkam, Polda Metro Sulit Ungkap Motif Pengeroyokan Ketua KNPI
Indonesia
Azis Samual Masih Bungkam, Polda Metro Sulit Ungkap Motif Pengeroyokan Ketua KNPI

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan bahwa belum ada perkembangan dalam penyidikan kasus pengeroyokan tersebut. Pasalnya, Azis Samual masih bungkam.

Buka Festival Bedug Malam Takbiran, Anies Sebut JIS Siap Dipakai Salat Id
Indonesia
Buka Festival Bedug Malam Takbiran, Anies Sebut JIS Siap Dipakai Salat Id

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka kegiatan Festival Tabuh Bedug Malam Takbiran 1443 H di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Minggu (1/5).

Eks Pegawai KPK Tata Khoiriyah Tolak Tawaran Jadi ASN Polri
Indonesia
Eks Pegawai KPK Tata Khoiriyah Tolak Tawaran Jadi ASN Polri

Tata Khoiriyah merupakan salah satu mantan pegawai KPK yang menolak tawaran untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara.

Aman dari Ranjau, Rusia Segera Buka Laut Hitam Buat Kapal Asing
Dunia
Aman dari Ranjau, Rusia Segera Buka Laut Hitam Buat Kapal Asing

Negara-negara berkembang semakin terpukul karena kekurangan pupuk dan stok makanan serta pasokan energi.

Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU
Indonesia
Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU

"Saya yakin bahwa rezim KPK tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU," tegas Busyro.

Terdampak PPKM, PHRI DIY Minta Insentif dan Keringanan PBB
Indonesia
Terdampak PPKM, PHRI DIY Minta Insentif dan Keringanan PBB

"Kondisi seperti ini dengan pemberlakuan pembatasan membuat kami galau. Ada beberapa kewajiban yang harus kami penuhi yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. Kami berharap sedikit keringanan atau insentif dari Pemda,” kata Deddy di Yogyakarta, Jumat (11/02).

Tekan Dampak Perang Ukraina-Rusia, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Indonesia
Tekan Dampak Perang Ukraina-Rusia, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

BI menempuh penguatan bauran kebijakan seperti memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Saksi Dugaan Korupsi Infrastruktur PUPR Kota Banjar Meninggal Dunia
Indonesia