Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai Anggota Komisi E Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Banyak masyarakat yang mengeluhkan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta. Salah satunya sistem zonasi karena banyak warga yang tidak diterima masuk sekolah negeri, padahal tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah.

Anggota DPRD DKI Komisi E Ima Mahdiah mengatakan, banyaknya warga yang tidak diterima di sekolah negeri disebabkan masih minimnya sekolah milik pemerintah di Jakarta. Sehingga, tidak bisa menampung banyak warga di sekolah negeri.

Oleh karena itu, lanjut Ima, Komisi E Bidang Kesra mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membangun lebih banyak lagi sekolah negeri. Tapi, Komisi E tidak memberikan secara rinci berapa bangunan sekolah yang mesti dibangun Disdik.

Baca Juga:

Ombudsman Nilai PPDB di Jakarta Masih Bermasalah

"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ucap Ima usai rapat dengan Disdik DKI secara tertutup di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Terlebih, ucap Ima, sekolah negeri di ibu kota semakin ke atas, dari tingkat SD, SMP, lalu SMA semakin sedikit.

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan bahwa warga dengan ekonomi menengah ke bawah itu mengincar sekolah negeri dengan alasan tidak ada biaya sekolah atau gratis.

"Jadi kita mengusulkan juga agar Disdik membangun sekolah-sekolah terutama wilayah-wilayah memang tidak ada sekolah," paparnya.

Baca Juga:

Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran

Ia mengakui, kurangnya sekolah negeri di Jakarta dikarenakan tidak adanya lahan di Jakarta, tapi menurutnya, itu tak menjadi alasan. Kemudian Komisi E menyarankan, Disdik untuk membangun sekolah negeri dengan banyak lantai bila tidak ada lahan untuk membangun sekolah baru.

"Makanya tadi saya sampaikan kalau sekolah gak ada lahan kenapa kita ga bangun 8 lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pakai lif. Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PPDB DKI 2022 Segera Dibuka, Simak Jadwal Pendaftaran Serta Jenjangnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia
Dunia
Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia

Jepang kembali memutuskan untuk membekukan aset 17 warga Rusia sebagai respons atas invasi negara pimpinan Vladimir Putin tersebut atas Ukraina

 Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman
Indonesia
Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman

utra Sulung Presiden Jokowi itu sesuai jadwal pada Kamis (17/3) kemarin jalani tes PCR ulang.

Heru Budi Bakal Umumkan UMP DKI 2023 Paling Lambat Senin Mendatang
Indonesia
Heru Budi Bakal Umumkan UMP DKI 2023 Paling Lambat Senin Mendatang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas berapa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Pegiat Media Sosial Adam Deni Sudah Jadi Tersangka Saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Pegiat Media Sosial Adam Deni Sudah Jadi Tersangka Saat Ditangkap Polisi

Adam Deni diduga melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak

Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI
Indonesia
Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI

Kerajaan Arab Saudi membentuk 13 perusahaan perekrutan pekerja migran yang menjadi bagian dari reformasi sistem Kafala.

Kenaikan Harga BBM Momentum Maksimalkan Pemanfaatan Energi Bersih
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Momentum Maksimalkan Pemanfaatan Energi Bersih

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya.

Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar ke Singapura Digagalkan
Indonesia
Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar ke Singapura Digagalkan

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap pengembangan budidaya lobster dalam negeri dan memberantas penyelundupan.

Polri Respons Unggahan Istri Brigjen Hendra
Indonesia
Polri Respons Unggahan Istri Brigjen Hendra

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan keterlibatan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dalam perkara menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, akan dibuktikan di persidangan.

24 Negara Belum Laporkan Kematian Akibat COVID-19 Subvarian XBB
Indonesia
24 Negara Belum Laporkan Kematian Akibat COVID-19 Subvarian XBB

Sebanyak delapan kasus terdeteksi saat Kemenkes memantau perkembangan kasus positif COVID-19 yang dalam kurun waktu tiga hari belakangan.