Orang Kuat dan Dana Yang Besar Disiapkan Buat Mengudeta AHY Agus Harimurti Yudhoyono.(Foto: Antara))

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan rencana kudeta terhadap Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan, mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak pernah menuduh sejumlah pejabat pemerintahan terlibat dalam upaya pengambilalihan posisi ketua umum atau kudeta. Demokrat mengklaim menghormati pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

"Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Riefky dalam keterangan videonya, Sabtu (6/2).

Riefky mengungkapkan, dugaan keterlibatan sejumlah menteri itu berasal dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan beberapa pihak lain yang menjadi inisiator kudeta disampaikan sejumlah kader Partai Demokrat.

"Sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ujar Riefky.

Menurut Riefky, melalui surat yang dikirim kepada Jokowi, Senin (1/2), AHY menyampaikan keyakinan para pejabat itu tidak mengetahui soal kudeta.

"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," katanya.

Riefky mengatakan, Partai Demokrat tetap menghormati Jokowi dan tidak ingin para pejabat tersebut mendapatkan fitnah. Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tidak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar.

KSP Moeldoko. (Foto: Antara)
KSP Moeldoko. (Foto: Antara)

Riefky mengatakan, pihaknya telah mendapati informasi dari sejumlah kader terkait janji pemberian dana jika berhasil jadi Ketua Umum partai berlambang mercy itu.

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika kongres luar biasa (KLB) selesai dilaksanakan jadi pemimpin baru," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, hal tersebut membuktikan bahwa upaya GPKPD itu serius dan nyata. Sebab uang sudah terlibat dalam upaya tersebut.

"Tidak tepat jika ada yang membantah dan mengatakan upaya kudeta merupakan masalah internal dari Partai Demokrat,"

Baca Juga:

Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bahlil Siapkan 6 Strategi Pulihkan Investasi
Indonesia
Bahlil Siapkan 6 Strategi Pulihkan Investasi

"Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya," kata Bahlil.

Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah
Indonesia
Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur

Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK
Indonesia
Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK

"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

PPKM Mikro Bikin Pengendalian COVID-19 Efisien dan Terfokus
Indonesia
PPKM Mikro Bikin Pengendalian COVID-19 Efisien dan Terfokus

Kapasitas tempat isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif ,yaitu Rumah Lawan COVID-19 juga ditambah sebanyak 150 tempat tidur.

Pemkot Tangsel Kesulitan Angkat Sampah TPA Cipeucang di Sungai Cisadane
Foto
Pemkot Tangsel Kesulitan Angkat Sampah TPA Cipeucang di Sungai Cisadane

Timbunan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang longsor dan hampir menutup badan sungai Cisadane di kawasan Serpong

Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen
Indonesia
Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen

"Karena kegiatan penutupan McD itu di jalan sehingga orang ikut berkerumun. Nah karena banyak orang, muncul lah di beberapa viral di beberapa medsos," kata Arifin

Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?

Sebagai Pimpinan DPR, Azis juga menghormati proses yang sedang berjalan saat ini

Pemerintah Diharap Konsisten Tegakkan Aturan Larangan Mudik
Indonesia
Pemerintah Diharap Konsisten Tegakkan Aturan Larangan Mudik

Masyarakat diminta sadar bahwa mudik bisa menjadi momentum penyebaran virus

Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh
Indonesia
Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh

Kementerian Perhubungan agar bisa terus memonitor harga-harga tiket. Terutama, tarif tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test.

Cocokan Data, Tim DVI Lihat CCTV Penumpang Sriwijaya Air Saat Boarding
Indonesia
Cocokan Data, Tim DVI Lihat CCTV Penumpang Sriwijaya Air Saat Boarding

Pihak DVI Polri juga akan melibatkan 51 ahli Ante Mortem untuk memaksimalkan proses pengidentifikasian korban peristiwa tersebut.