Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen Layanan pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan tarif Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) berpenghasilan Rp5 miliar ke atas sebesar 35 persen.

"Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan," tulis Draf RUU HPP.

Baca Juga:

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

Dengan adanya penerapan tarif pajak untuk WP OP berpenghasilan Rp5 miliar ke atas, lapisan PKP bertambah menjadi lima lapisan.

Kelima lapisan tersebut meliputi pengenaan tarif lima persen kepada WP OP berpenghasilan sampai dengan Rp60 juta, serta 15 persen kepada WP OP berpenghasilan di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta.

Lalu WP OP dengan pendapatan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif pajak 25 persen dan di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar diterapkan pajak sebesar 30 persen.

Orang. (Foto: Antara)
Orang. (Foto: Antara)

Selain itu, beleid tersebut juga mencatat WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap akan dikenakan tarif pajak sebesar 22 persen yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Sementara untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40 persen, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar tiga persen lebih rendah dari tarif 22 persen.

Di sisi lain diatur pula tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10 persen dan bersifat final. (*)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Belum Bayar Pajak, Polisi Tidak Bisa Tilang Pengendara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro
Indonesia
Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro hingga 31 Mei 2021 mendatang.

 Ojek Daring Rugi Waktu Gegara Antre Promo 'BTS Meal' McDonald's
Indonesia
Ojek Daring Rugi Waktu Gegara Antre Promo 'BTS Meal' McDonald's

Kalau bakal lama begini, kami sih sudah bilang lebih dulu

Satgas Pamtas Bagikan Tas Sekolah di Pegunungan Bintang Papua
Indonesia
Satgas Pamtas Bagikan Tas Sekolah di Pegunungan Bintang Papua

pendistribusian tas sekolah tersebut dilakukan secara langsung kepada dewan guru dan anak-anak yang diawali penyerahan secara simbolis lalu dibagikan tas sekolah satu persatu kepada anak-anak di SD Inpres Dimbalib Serambakon.

Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter
Indonesia
Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter

Operasi ini akan dibantu jajaran TNI-Polri, dan dipastikan akan menyasar di lokasi keramaian-keramaian yang ada di Surabaya.

Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos

Nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5).

Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi
Indonesia
Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi

Pengadaan vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10/2021

Lalin Kota Yogyakarta Turun Drastis Selama PPKM Darurat
Indonesia
Lalin Kota Yogyakarta Turun Drastis Selama PPKM Darurat

Sepekan usai penerapan PPKM Darurat, lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta menurun cukup signifikan.

BNPT Diminta Atur Strategi Cegah Modus Terorisme Melalui Perempuan
Indonesia
BNPT Diminta Atur Strategi Cegah Modus Terorisme Melalui Perempuan

Ia merasa optimis pemerintah akan terus mengoptimalkan upaya itu

Serangan di Mabes Polri, DPR Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Intelijen
Indonesia
Serangan di Mabes Polri, DPR Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Intelijen

Maka, pesantren dari NU dan Muhammadiyah bisa dilibatkan sebagai jangkar deradikalisasi

Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur

Jaksa KPK rencananya akan mendakwa Edhy dengan Pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999