Orang Dekat Megawati Minta Caleg PDIP Harun Masiku Serahkan Diri ke KPK Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun (kiri) (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun meminta Harun Masiku, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun tidak diketahui keberadaannya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (9/1) lalu.

"Harus dicari, kita cari sama-sama, dan kita minta pak Harun untuk menyerahkan diri," kata Komarudin di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/1) kemarin.

Baca Juga:

Pengamat Kritik KPK yang Dianggap Tak Berdaya Saat 'Berhadapan' dengan PDIP

Menurut Komarudin, jika seseorang berani melanggar peraturan, maka harus berani pula bertanggung jawab. Namun, politikus senior partai banteng ini menilai pihak yang paling bertanggung jawab mencari keberadaan Harun adalah KPK.

Komarudin Watubun minta Harun Masikun serahkan diri ke KPK
Politisi PDIP Komarudin Watubun (MP/Rizki Fitrianto)

"Ya yang paling bertanggung jawab mencari KPK lah," tegas pria kelahiran Maluku ini.

Komarudin yang dikenal dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengaku tidak terlalu mengenal Harun. Pasalnya, yang bersangkutan belum lama bergabung dengan PDIP. Harun sebelumnya merupakan kader Partai Demokrat.

"Saya sendiri baru dengar itu. Kemarin katanya baru masuk juga di calon partai. Ya makanya saya sendiri tidak banyak mengenal orang calon itu," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan KPK masih memburu Harun Masiku. Pasalnya, sejak ditetapkan tersangka pada Kamis (9/1) lalu, penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu tidak diketahui keberadaannya.

"Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1).

Lembaga antirasuah juga mengimbau kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif ketika keterangannya dibutuhkan penyidik dalam memproses hukum perkara ini.

"Bersikap kooperatif kepada KPK tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat, tetapi juga akan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menjelaskan terkait perkara tersebut," ujar Ali.

KPK juga memastikan bakal mendalami kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP. KPK bakal memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami skandal suap ini. Termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tak hanya memanggil Hasto, Lili menyatakan lembaga antirasuah juga akan mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan.

Baca Juga:

Putusan MA Soal Caleg Dinilai Sebagai Penyebab Munculnya Praktik Suap

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Harun, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.(Pon)

Baca Juga:

Kasus Dugaan Suap Wahyu KPU, Analis Hukum Desak KPK untuk Periksa Hasto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar
Indonesia
Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar

Ternyata anggaran KPU pun tetap dipangkas

Tiba di Batam, WNI dari Wuhan Langsung Dimasukkan ke Pesawat TNI
Indonesia
Tiba di Batam, WNI dari Wuhan Langsung Dimasukkan ke Pesawat TNI

Seluruh penumpang harus melalui pemeriksaan kesehatan

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

ementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rabu (11/11) menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah membahas dugaan oknum pejabat nakal terkait sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Anies Tegaskan Larangan Berkumpul Saat PSBB Untuk Kurangi Interaksi
Indonesia
Anies Tegaskan Larangan Berkumpul Saat PSBB Untuk Kurangi Interaksi

Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020

ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi
Indonesia
ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi

Aparatur sipil negara (ASN) harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat terkait dengan larangan cuti akhir tahun.

Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik
Indonesia
Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan. Kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi dan berada di tengah kita," kata Yurianto

Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya
Indonesia
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut calon kepala daerah yang akan diusung partai itu dalam pilkada tahun ini.

Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi
Indonesia
Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi

Indonesia akan terus menjadi wilayah jajahan negara lain

  Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB
Indonesia
Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB

"Hitungan kami di Fraksi PSI, akibat penerapan PSBB ini, kerugian ekonomi yang ditanggung mencapai Rp 153 triliun, atau sekitar 8 persen PDRB Jakarta tahun 2019.

DPR Kritik Pemerintah Jokowi Lambat Tangani Corona
Indonesia
DPR Kritik Pemerintah Jokowi Lambat Tangani Corona

Ia khawatir Pemerintah Indonesia terlalu santai