'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta merespon pertanyaan publik terkait penilaian adanya empat orang wakil pemerintah dalam tim seleksi penyelenggara pemilu 2021-2022.

Pertanyaan ini logis karena memang setidaknya ada empat nama di dalam Timsel yang jabatannya berada di bawah struktur presiden. Yakni Juri Ardiantoro, Bahtiar, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Poengky Indarty.

Baca Juga

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

Juri merupakan Deputi di Kantor Staf Kepresidenan yang juga mantan Timses Presiden Jokowi saat Pemilu. Sementara, Omar adalah Wamenkumham. Lalu, Bahtiar menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan, Poengky kini sibuk sebagai Komisioner Kompolnas.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, hal ini bertentangan dengan pasal 22 ayat 6 UU No 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan wakil pemerintah dalam Timsel hanyalah 3 orang.

"Sementara wakil masyarakat dan akademisi adalah empat orang. Dengan kenyataan ini, salah satu wakil dari masyarakat atau akademisi kurang jumlahnya sementara wakil pemerintah lebih," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (13/10).

Ray berpendapat, selain potensial melanggar UU, ketentuan ini dapat mengundang sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi Timsel. Sebab, secara format dan kedekatan, nampak susunan anggota timsel ini condong seperti 'orang presiden'.

"Orang presiden karena secara struktural di bawah presiden, dan lainnya memang merupakan wajah yang biasa duduk sebagai Timsel di era pak Jokowi,"sebut Ray.

Masalahnya, lanjut Ray, bukan pada kapasitas, integritas dan pengalaman anggota timselnya. "Ada kesan bahwa Timsel ini seperti 'orang dalam' presiden juga tidak dapat diabaikan," jelas Ray

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini meyakini, kesan ini akan bertambah kuat dengan kenyataan lain bahwa Timsel ini dibuat dengan terburu-buru, tanpa konsultasi publik, dan ditetapkan tanpa partisipasi masyarakat.

Pemerintah bahkan hanya membutuhkan dua hari sejak nama-nama calon timsel beredar di tengah masyarakat lalu menetapkan mereka sebagai Timsel.

"Tentu saja, hal ini akan dapat menambah dugaan yang berpotensi mengganggu penilaian masyarakat atas independensi Timsel," tutup Ray.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menjelaskan, komposisi tim panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 sudah sesuai dengan aturan.

Dia mengungkapkan, perwakilan dari pemerintah yang berada dalam tim pansel hanya tiga orang yaitu Kementerian Hukum dan HAM, KSP dan Kemendagri.

"Kami kira semuanya masih sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Perwakilan pemerintah hanya tiga orang di sana, yakni Kementerian Hukum dan HAM, KSP, dan Kemendagri," bebernya.

Dia mengklaim, seluruh tim pansel bekerja dengan kapasitas, serta memiliki track record yang profesional. Tidak hanya itu, integritas mereka juga teruji.

"Semuanya bekerja dengan kapasitas, track record, dan profesionalismenya masing-masing. Integritas mereka teruji dan keilmuannya juga kuat semua," jelas Faldo.

Dia menjelaskan anggota Kompolnas, Poengky Indarty adalah seorang aktivis dan praktisi hukum yang mempuni. Faldo mengklaim, Poengky juga masuk dalam perwakilan tokoh masyarakat di Kompolnas.

"Di Kompolnas kan ada perwakilan polisi, ada perwakilan pemerintah yaitu beberapa menteri, dan ada perwakilan masyarakat. Ibu Poengky adalah perwakilan masyarakat di sana. Persis seperti tim seleksi ini,"pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan Tim Seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, ada 11 nama yang mengisi jabatan pada Tim Seleksi tersebut.

Daftar tim tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Masa Jabatan 2022-2027.

Ke-11 anggota Timsel tersebut adalah Juri Ardiantoro menjabat sebagai ketua merangkap anggota Timsel, Chandra M Hamzah sebagai wakil ketua merangkap anggota, Bahtiar sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Sementara delapan anggota Timsel lainnya yaitu Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty. (Knu)

Baca Juga

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB
Indonesia
TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB

Kondisi di kawasan itu sudah terkendali dan kini sudah ditempatkan 70 prajurit di Suru-suru termasuk prajurit tempur.

[HOAKS atau FAKTA] Militer Indonesia Bantu Ukraina Lawan Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Militer Indonesia Bantu Ukraina Lawan Rusia

Beredar informasi berupa sebuah video di media sosial Youtube bahwa militer Indonesia sudah penuhi jalan-jalan Ukraina untuk melawan Rusia.

Klaim Tiap Hari Sidak WFO, Wagub DKI Minta Warga Jangan Takut Jadi Pengadu
Indonesia
Klaim Tiap Hari Sidak WFO, Wagub DKI Minta Warga Jangan Takut Jadi Pengadu

Pemprov DKI berjanji memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang berani melanggar aturan.

Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan
Indonesia
Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan

Kementerian ESDM mencatat, porsi konsumsi Pertalite sekitar 79 persen diantara BBM jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Turbo, atau Premium.

Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran
Indonesia
Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran

"Untuk menggerakkan roda perekonomian, daerah perlu segera melakukan belanja. Langkah itu juga untuk memulihkan ekonomi dan menghindari mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran," kata La Nyalla

Polemik Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Bamsoet: Salahnya di Mana?
Indonesia
Polemik Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Bamsoet: Salahnya di Mana?

Pemilihan lokasi merupakan bentuk penghormatan Alberto Longo kepada Presiden Jokowi sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara.

Militer Tiongkok Kecam Kapal Perang AS Berlayar di Selat Taiwan
Indonesia
Militer Tiongkok Kecam Kapal Perang AS Berlayar di Selat Taiwan

Tiongkok mendapati kapal perang Amerika Serikat berlayar di Selat Taiwan. Militer Tiongkok mengecam sebuah kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan dan mengatakan misi "sengaja" semacam itu dapat merusak perdamaian dan stabilitas.

Perayaan Imlek, Umat Tridharma Panjatkan Doa di Klenteng Tien Kok Sie Solo
Indonesia
Perayaan Imlek, Umat Tridharma Panjatkan Doa di Klenteng Tien Kok Sie Solo

Perayaan Imlek di Solo, Jawa Tengah diadakan secara sederhana oleh umat Tri Dharma (Konghucu, Buddha, dan Tao).

Bantah Omongan Anies, Ketua DPRD Sebut Formula E untuk Warga Asing
Indonesia
Bantah Omongan Anies, Ketua DPRD Sebut Formula E untuk Warga Asing

Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengklaim ajang Formula E disuguhkan untuk rakyat Jakarta.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 Jumat (7/1) di Atas 500
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 Jumat (7/1) di Atas 500

Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi 144.121 kasus