Optimisme Jokowi Tatap Ekonomi di 2021 Presiden Jokowi saat pidato nota keuangan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021. Namun, nota keuangan ini, pemerintah menunjukan optimismenya jika pada 2021, Ekonomi Indonesia kembali tumbuh positif setelah tahun 2020 ini mengalami penurunan.

Pemerintah paling tidak mengalokasikan anggaran Rp356,5 untuk mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional, mulai dari bidang kesehatan hingga insentif usaha.

Dana tersebut, diarahkan untuk, pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Untuk perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bantuan sosial tunai.

Baca Juga:

DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Sedangkan untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, disiapkan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, disiapkan sekitar Rp48,8 triliun dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Pemerintahpun, lanjut Jokowi, mengalokasikan pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Serta keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN," ujar Kepala Negara.

Jokowi di DPR
Presiden Joko Widodo di DPR. (Foto: Antara).

Pada 2021, pemerintah merencanakan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2021 mencapai 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun dengan rencana pendapatan negara Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun.

Dengan anggara tersebut, Joko Widodo optimis jika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,5-5,5 persen pada 2021 dengan inflasi terjaga pada tingkat 3 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per dolar AS.

Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 dolar AS per barel dengan produksi (lifting) minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

"Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'," kata Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPIP Ingatkan Rasialisme Bisa Memecah Belah Persatuan
Indonesia
BPIP Ingatkan Rasialisme Bisa Memecah Belah Persatuan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta setiap elemen bangsa Indonesia agar tetap berpegang kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir
Indonesia
Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut ada sejumlah gedung di Jakarta yang menyalahi aturan dalan pembangunan, sehingga berimbas banjir di kawasan ibu kota.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov DKI Buka Formulir Pendaftaran Imunisasi COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov DKI Buka Formulir Pendaftaran Imunisasi COVID-19

Telah beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan adanya formulir yang harus diisi paling lambat pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 23.00.

 DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI. Nova Harivan Paloh menilai perlunya klasifikasi dan syarat yang ketat dalam keringanan retribusi bagi penghuni rusunana agar tepat sasaran.

Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf
Indonesia
Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf

sosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia menilai penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pilihan tepat.

Denmark Lockdown Selama Natal dan Tahun Baru
Dunia
Denmark Lockdown Selama Natal dan Tahun Baru

Denmark akan memberlakukan penguncian total (lockdown) selama Natal dan tahun baru guna mengekang penyebaran virus corona.

Pesawat Militer Bertumbangan, DPR Kritik Usia Alutista TNI
Indonesia
Pesawat Militer Bertumbangan, DPR Kritik Usia Alutista TNI

Menurut Sukamta, perlu ada peremajaan terhadap alutsista TNI mengingat maraknya pesawat yang 'bertumbangan'

Ekonomi Indonesia Merosot, Fadli Zon: Waspada Narasi Optimis Pemerintah
Indonesia
Ekonomi Indonesia Merosot, Fadli Zon: Waspada Narasi Optimis Pemerintah

Hanya soal waktu saja BPS nanti akan mengumumkan bahwa kuartal III-2020 juga ekonomi kita akan kembali minus

Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil
Indonesia
Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil

"Kalo informasi perihal itu saya juga dengar. Namun saya langsung koordinasi dengan pak Kadis katanya masih mencari kebenarannya juga," kata Nanan

Ahli Intelijen Ungkap Anarko Gunakan Isu Corona Serang Kelompok Kapitalis
Indonesia
Ahli Intelijen Ungkap Anarko Gunakan Isu Corona Serang Kelompok Kapitalis

Stanislaus mengatakan, mereka ini mereka memanfaatkan momentum adanya pandemi COVID-19 untuk eksis sesuai paham kelompoknya