Oposisi Akui Kesuksesan Kartel Pangan Mainkan Drama Minyak Goreng Langka Warga saat mengantre untuk membei minyak goreng seharga Rp14 per liter yang diselenggarakan Disperindag Sultra, Selasa (15/3/2022) (ANTARA/Harianto)

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah menyerahkan harga eceran tertinggi (HET) harga minyak goreng kepada mekanisme pasar dinilai tak hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, tetapi menunjukkan pemerintah lemah di hadapan kartel pangan.

Kritik itu disampaikan politikus partai oposisi Amin Ak. Anggota Komisi VI DPR dari PKS itu menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Baca Juga:

HET Minyak Goreng Dicabut, Di Solo Harga Tembus Rp 21.000 Per Liter

"Pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir," kata Amin kepada wartawan, Kamis (17/3).

Menurut Amin, Mendag dalam dua bulan terakhir mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun, tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik.

“Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah di atas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin.

Warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengantre minyak goreng di Disperindag Sultra sejak subuh hari, Rabu (16/3/2022) (ANTARA/Harianto)

Terkait kebijakan melempar HET ke harga pasar, Amin melihat bukan jaminan menghilangkan kelangkaan minyak goreng berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini.

“Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Amin mengatakan, sejak awal ia berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya.

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Kemasan Akan Diserahkan Pada Mekanisme Pasar

Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri.

“Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” tutup politikus PKS itu. (Pon)

Baca Juga:

Antrean Minyak Goreng Makan Korban Jiwa, Jokowi Didesak Evaluasi Mendag

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta
Indonesia
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta

Total keseluruhan warga yang positif COVID-19 mencapai 1.004.469 kasus, sejak awal virus corona masuk di DKI.

[HOAKS atau FAKTA]: Beredar Foto Jokowi Teranyar Saat Kelulusan dari Universitas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Beredar Foto Jokowi Teranyar Saat Kelulusan dari Universitas

Pada foto Facebook telah dilakukan penyuntingan terhadap wisudawan yang tengah berjabat tangan.

Komisi III Desak Benny Mamoto Mundur dari Ketua Harian Kompolnas
Indonesia
Komisi III Desak Benny Mamoto Mundur dari Ketua Harian Kompolnas

Desmond J Mahesa mendesak Benny Mamoto untuk segera mundur dari jabatan Ketua Harian Kompolnas.

Elite Demokrat Dengar Kabar Ada ‘Genderuwo’ yang Ingin Jegal Anies Jadi Capres
Indonesia
Elite Demokrat Dengar Kabar Ada ‘Genderuwo’ yang Ingin Jegal Anies Jadi Capres

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendengar kabar ada ‘Genderuwo’ yang ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Pemerintah Kaji Hukuman Mati Menjadi Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Pemerintah Kaji Hukuman Mati Menjadi Hukuman Seumur Hidup

Indonesia mencatat sejumlah rekomendasi di antaranya mengenai isu ratifikasi opsional protokol Konvensi Anti Penyiksaan, revisi KUHP, isu kebebasan beragama dan berekspresi.

Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan
Indonesia
Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan

"Iya akan ada adu data, tidak seperti sekarang ini hanya opini. Sebab negara ini adalah negara hukum dan untuk membuktikan yang benar itu melalui pengadilan," tutup Juniver.

 151 Tenaga Kesehatan Dikirim ke 28 Puskesmas Terpencil
Indonesia
151 Tenaga Kesehatan Dikirim ke 28 Puskesmas Terpencil

Peran tenaga kesehatan di puskesmas sangat penting untuk menjaga masyarakat tetap sehat, terutama melalui prevensi, deteksi, respons dalam pencegahan, dan pengendalian penyakit.

Pimpinan DPD Sambut Baik Wacana Revisi UU PPP
Indonesia
Pimpinan DPD Sambut Baik Wacana Revisi UU PPP

Terutama pada konteks keterlibatan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam proses penyusunan Sebuah RUU

Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR
Indonesia
Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan, pihaknya hanya menargetkan sebanyak 23 kursi DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Anies dan Mendag Internasional Inggris Bahas Tantangan Iklim dan Transportasi
Indonesia
Anies dan Mendag Internasional Inggris Bahas Tantangan Iklim dan Transportasi

Pertemuan keduanya guna membahas kolaborasi program terkait iklim serta kerja sama dalam bidang transportasi, khususnya MRT Jakarta.