Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ukuran 5 kg. ANTARA/HO-Humas Bapanas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan kegeramannya terhadap temuan beras oplosan reject-medium yang dikemas dengan karung merk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Dia meminta Bulog lakukan pengawasan ketat.

Menurut Daniel, praktik pengoplosan beras semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

"Ini tindakan yang sangat meresahkan. Masyarakat harus mendapat beras layak konsumsi, bukan produk gagal atau reject yang disulap dan diklaim sebagai beras berkualitas," tegas Daniel Johan dalam keterangannya, Senin (28/7).

Baca juga:

Bapanas Awasi Penyaluran Beras SPHP, Kemasan Tidak Boleh Dibuka dan Dioplos

Ia mendesak Perum Bulog untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan karung SPHP, serta memastikan bahwa seluruh rantai distribusi berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Bulog harus memastikan tidak ada kebocoran dalam distribusi, termasuk pemanfaatan karung SPHP secara ilegal. Ini menyangkut kredibilitas program pangan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKB itu juga meminta Satgas Pangan untuk segera turun tangan dan menindak tegas pelaku pengoplosan yang mempermainkan kualitas dan label pangan nasional.

"Satgas Pangan harus tegas. Jangan beri ruang bagi mafia beras yang hanya mencari keuntungan tanpa peduli pada hak konsumen dan ketahanan pangan nasional," tandasnya.

Baca juga:

Pengamat Nilai Pelaku Pengoplos Beras SPHP Manfaatkan Antusiasme Publik untuk Meraup Keuntungan

Daniel menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi IV, akan terus memantau persoalan ini dan mendorong langkah konkret agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan modus baru dalam kasus peredaran beras oplosan bermerek SPHP. Menurutnya, beras yang dioplos bukan berasal dari gudang Bulog, dan hanya menggunakan karung SPHP bekas untuk mengelabui konsumen.

Pelaku membeli kantong kosong bekas beras SPHP, lalu mengisinya dengan beras kualitas rendah. Yaitu, beras harga Rp 8.000 (per kg) di Kabupaten Pelalawan, ditambah lagi beras reject (rusak). Kemudian dijual di pasar dengan harga Rp13.000. (Pon)

#Komisi IV DPR #Beras Oplosan #Perum Bulog #Stok Beras
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Sebanyak 33 negara, termasuk Inggris, AS, dan Jepang, resmi mengimbau warganya untuk stok makanan dan obat selama 72 jam. Simak alasan lengkap dan daftar negaranya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Indonesia
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog menetapkan sejumlah ketentuan bagi gerai penyalur, termasuk larangan membuka kemasan maupun mencampur beras SPHP dengan beras lainnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Indonesia
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Harga beras kini mencapai Rp 16.450 per kilogram atau naik Rp 50. Namun, stok beras nasional diklaim cukup hingga Juli 2027.
Soffi Amira - Senin, 26 Oktober 2026
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Inflasi pangan menjadi kekhawatiran utama pada kuartal III dan IV 2026, terutama seiring risiko gangguan pasokan akibat El Nino.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Indonesia
Kirim Beras Premium ke Retail Modern, Bulog Minta Warga Tidak Perlu Khawatir
Pendistribusian ke retail modern merupakan strategi Bulog untuk memastikan perluasan akses dan pilihan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan beras premium
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kirim Beras Premium ke Retail Modern, Bulog Minta Warga Tidak Perlu Khawatir
Indonesia
DPR Desak Penipuan Beras Premium tak Sesuai Standar Ditindak Tegas
Temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang mengungkap adanya dugaan beras premium tidak sesuai standar kualitas, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Penipuan Beras Premium tak Sesuai Standar Ditindak Tegas
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Bagikan