Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Tampung Fee Bansos Rp9 Ribu Per Paket Ihsan Yunus usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/2) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Yogas alias Agustri Yogasmara disebut kerap mendapat jatah kuota pengadaan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos). Yogas merupakan operator dari mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Hal itu terungkap lewat kesaksian broker PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude, Harry Van Sidabuke, dalam sidang perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa bekas Mensos Juliari Batubara.

Harry yang merupakan terpidana dalam kasus ini mengatakan, ada kesepakatan fee antara dirinya dengan Yogas. Dia menyebut, Yogas berperan dalam mengawal setiap kuota pengadaan bansos untuk PT Mandala Hamonangan Sude.

Baca Juga:

Operator Legislator PDIP Ikhsan Yunus Disebut Punya Power Atur Kuota Bansos

"Kalau PT Pertani enggak, yang agak lebih besar perannya di PT Mandala Hamonangan Sude," kata Harry dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5).

Harry mengakui kesepakatan fee dengan Yogas untuk setiap paket bansos senilai Rp9 ribu. Menurut dia, Yogas sempat meminta jatah fee untuk setiap paket bansos senilai Rp12.500.

"Berapa kesepakatan fee dengan Yogas?" telisik Ketua Muhammad Damis.

"Rp9 ribu," jawab Harry.

"Rp9 ribu atau Rp12.500?," tanya lagi hakim Damis.

"Yang Rp12.500 saya enggak sepakat," ujar Harry.

Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso
Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

Hingga akhirnya, Damis menyinggung alasan di balik Harry mau berurusan dengan Yogas. Padahal, berdasarkan keterangannya, dia tidak mengenal dekat dengan Yogas.

Harry pun memberikan alasan memepercayai Yogas karena dianggap memiliki "kekuatan". Sebab, Harry sempat mengalami masalah tapi bisa diselesaikan dengan cepat oleh Yogas.

"Kenapa akhirnya saya mau berurusan dan berkomitmen karena pernah ada kuota saya itu diturunkan sangat drastis oleh Pak Joko dan Pak Adi. Saya lapor ke Yogas, engga lama kemudian (cuma) setengah jam Pak Yogas datang ke tempat Pak Joko dan Pak Adi, beres semua. Dari situ saya meyakini kalau Yogas punya kemampuan," pungkas dia.

Baca Juga:

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

Diketahui, Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp32,48 miliar secara bertahap. Uang tersebut diperoleh dari penyedia barang untuk pengadaan paket bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu dilakukan pada Mei-Desember 2020.

Juliari disebut menerima uang suap secara bertahap. Uang sebesar Rp1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Uang tersebut diterima pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Kemudian uang sebesar Rp1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari selain itu diduga juga menerima Rp29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. (Pon)

Baca Juga:

Sidang Kasus Bansos, Sespri Juliari Dicecar Soal Sewa Private Jet USD18 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Situasi Kamtibmas Jelang Malam Pergantian Tahun di Jakarta Masih Aman Terkendali
Indonesia
Gibran Tanggapi Soal Bully terhadap Jokowi
Indonesia
Gibran Tanggapi Soal Bully terhadap Jokowi

Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengomentari ejekan atau bullying terhadap sang ayah.

Menkeu Cadangkan Anggaran Vaksin hingga Rp 36 Triliun
Indonesia
Menkeu Cadangkan Anggaran Vaksin hingga Rp 36 Triliun

Pemerintah tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 36 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki
Indonesia
Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu

KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak Lindungi Buronan Harun Masiku
Indonesia
KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak Lindungi Buronan Harun Masiku

KPK mengingatkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan buronan Harun Masiku.

Anies Didemo Warga TVM ketika Peletakan Batu Pertama Masjid At-Tabayyun
Indonesia
Anies Didemo Warga TVM ketika Peletakan Batu Pertama Masjid At-Tabayyun

Sejumlah warga yang mengatasnamakan TVM Cinta Damai menggelar aksi damai dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun di Taman Vila Meruya.

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengajukan pengadaan 50 kamera tilang elektronik ke Pemprov DKI.

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik
Indonesia
JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

JK mengapresiasi tanggapan yang disampaikan Fadjroel