Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menegaskan seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan, sepenuhnya masih tetap berlaku karena tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Presiden kepada para Menko dan para menteri terkait telah memerintahkan untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Serta mengajukan revisi aturan pada DPR dalam Program Legislasi Nasional Priortas 2022.

Baca Juga:

Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang mencakup antara lain operasional LPI, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan Online Single Submission (OSS), serta ketenagakerjaan.

Misalnya, operasionalisasi dari aturan UU Cipta Kerja masih akan terus dilakukan, seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MK) setelah Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus alias (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam peraturan presiden (PP) yang telah ditetapkan sebelum adanya MK," ucap Menko Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut terhadap Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja di Jakarta, Senin (30/11).

Saat ini pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp 45 triliun kepada LPI.

Terkait KEK, telah dibentuk empat KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi kurang lebih Rp90 triliun dan saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru.

Kemudian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK), kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan," ujar Menko Airlangga.

Adapun OSS telah diterbitkan sebanyak 379.051 sejak 4 Agustus sampai 31 Oktober 2021, yang dominan diberikan kepada usaha mikro sebanyak 357.893 perizinan (94,42 persen), usaha kecil 14.818 perizinan (3,91 persen), usaha menengah sebanyak 3.783 perizinan (satu persen), dan usaha besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67 persen).

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat
Indonesia
Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat

Masih ada perusahaan non-esensial yang memaksa karyawan mereka untuk masuk meski sudah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi
Indonesia
Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi

"Kendalanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau ngungsi, karena menjaga hartanya," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Arurrachman

Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi
Indonesia
Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi

Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Munarman

KPK Buka Kemungkinan Tuntut Pidana Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Tuntut Pidana Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU

Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili
Indonesia
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili

KPK telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus Suap Eks Bupati Kukar
Indonesia
KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus Suap Eks Bupati Kukar

Tugas kita memahami betul kecukupan bukti apa yang dimaksud kecukupan bukti

PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024
Indonesia
PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengomentari pernyataan Gubernur Anies Baswedan mengenai kontestasi Pemilu 2024 saat menghadiri forum workshop nasional PAN 2021.

Kemenag Siapkan Beberapa Skenario Jika Arab Saudi Beri Lampu Hijau Ibadah Haji
Indonesia
Kemenag Siapkan Beberapa Skenario Jika Arab Saudi Beri Lampu Hijau Ibadah Haji

Kementerian Agama sudah melakukan sejumlah persiapan

Penanganan COVID-19 Membaik, Kemacetan di Kawasan Wisata Harus Dipantau
Indonesia
Penanganan COVID-19 Membaik, Kemacetan di Kawasan Wisata Harus Dipantau

Sesuai dengan terbitnya Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 di poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan menuju dan dari kawasan wisata.