Operasi Zebra Dimulai, Ini Jenis Pelanggaran yang Paling Diincar Polisi Operasi Zebra. (Ilustrasi: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2020 selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Operasi Zebra Jaya 2020 ini digelar untuk menindak para pelanggar lalu lintas di jalanan Ibukota dan sekitarnya.

"Hari ini, Operasi Zebra 2020 se-Indonesia telah digelar selama 14 hari kedepan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Senin (26/10).

Baca Juga

DPR Kritisi Penangkapan Jurnalis saat Meliput Aksi Demo UU Cipta Kerja

Untuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri, Sambodo menjelaskan ada lima pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran utama selama operasi ini digelar.

tilang
Ilustrasi: Penindakan dengan surat tilang terhadap angkutan yang berhenti tidak pada tempatnya di depan terminal bus Pulogadung. (Foto: Twitter TMC Polda Metro Jaya)

"Sasaran operasi pertama melawan arus, tidak menggunakan helm, melanggar stop line/marka jalan, penggunaan strobo dan rotator bukan untuk peruntukannya, dan melintas di bahu jalan," jelasnya.

Baca Juga

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini, Sambodo mengatakan pihaknya bersama instansi terkait juga meminta kepada pengendara untuk menaati protokol kesehatan COVID-19.

"Selalu taati protokol kesehatan seperti gunakan masker, menjaga jarak, hindari bersentuhan fisik, dan gunakan antiseptic," ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Lembaganya Dicatut Dalam Akun Situs PornHub, Kemkominfo Berang
Indonesia
Lembaganya Dicatut Dalam Akun Situs PornHub, Kemkominfo Berang

Ferdinandus mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran peserta.

ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

Jokowi Ingin Corona Tuntas Secepatnya, Pengamat: Semua Elemen Harusnya Peka
Indonesia
Jokowi Ingin Corona Tuntas Secepatnya, Pengamat: Semua Elemen Harusnya Peka

Pernyataan Presiden Jokowi menyiratkan suatu keinginan agar masalah COVID-19 diselesaikan secepat-cepatnya.

 KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Ringan Eks Anak Buah Hasto
Indonesia
KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Ringan Eks Anak Buah Hasto

"Mengenai putusan Majelis Hakim PN Tipikor Pusat yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Saeful Bahri, sikap JPU KPK adalah masih pikir-pikir dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan hukum acara pidana," kata Ali Fikri

  Jika Amerika dan Iran Perang, PA 212 Ingatkan Potensi Kemarahan Kelompok Syiah di Indonesia
Indonesia
Jika Amerika dan Iran Perang, PA 212 Ingatkan Potensi Kemarahan Kelompok Syiah di Indonesia

"Jadi kalau kita lihat dampak itu pasti ada. Karena iran beraliran syiah. Syiah ini ada di Indonesia sangat militan dan banyak," kata Novel

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa
Indonesia
Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin selama PSBB.

Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra

"KPK menghargai masukan dan pendapat masyarakat terkait agar KPK ambil alih kasus yang melibatkan Djoko S Tjandra," kata Ali

Pramono Edhie Dimakamkan Setelah Salat Zuhur di TMP Kalibata
Indonesia
Pramono Edhie Dimakamkan Setelah Salat Zuhur di TMP Kalibata

Nefra memastikan jasad mantan Kasad itu akan akan dimakamkan Minggu (14/6) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi
Indonesia
Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi

Dan dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel, yakni sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.