Operasi Pengamanan Pemilu 2019 Resmi Berakhir Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya bertemu wartawan setelah apel Mantab Brata. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menggalar apel Mantab Brata. Apel ini diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada aparat yang telah berjuang keras mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 hingga tahapan pelantikan.

Penutupan operasi bersandikan Mantap Brata dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal (TNI) Eko Margiyono.

Baca Juga:

Prabowo Jadi Menhan, Pengamat: Buat Apa Ada Pemilu?

"Pagi ini kita melaksanakan apel konsolidasi setelah kita melaksanakan operasi terpusat Mantap Brata yang kita laksanakan mulai 21 Oktober 2018 yang berakhir pada 22 Oktober 2019 ini," kata Irjen Gatot di halaman gedung DPR, Selasa (29/10).

Apel Mantab Brata di halaman gedung DPR, Selasa (29/10). (Foto: MP/Kanugrahan)
Apel Mantab Brata di halaman gedung DPR, Selasa (29/10). (Foto: MP/Kanugrahan)

Gatot menyampaikan terima kasih kepada anggota TNI-Polri yang ikut mensukseskan pengamanan pemilu serentak dan pelantikan presiden kemarin.

Dia mengatakan, kesuksesan pengamanan kemarin karena solidaritas TNI-Polri yang kuat.

"Saya ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi atas segala upaya, dedikasi, loyalitas para prajurit TNI-Polri yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya," jelas Gatot.

Baca Juga:

Gerindra dan Golkar Sepakat Kaji Ulang UU Parpol dan Pemilu

Gatot juga menyampaikan, unjuk rasa dibolehkan oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, tetapi tidak absolut. Ada batasan sesuai Pasal 6 saat ujuk rasa.

"Pertama-tama menghormati hak asasi orang lain, kedua menghormati norma-norma yang berlaku, ketiga menghormati perundang-undangan, keempat menjaga keamanan dan ketertiban, kelima menjaga kesatuan dan persatuan bangsa," terang Gatot.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono. (Foto: MP/Kanugrahan)
Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ia berharap agar pelaksanaan unjuk rasa ke depannya bisa lebih tertib dan taat kepada aturan yang berlaku.

"Jangan sampai penyampaian ujuk rasa, justru dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Konsekuensinya bisa kita bubarkan, diatur pada Pasal 15 sesuai limitnitas yang berlaku," tutup Kapolda. (Knu)

Baca Juga:

Prabowo Gabung Kabinet Jokowi Demi Dukungan Politik untuk Pemilu 2024


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH