Operasi Pemburuan KKB Satgas Nemangkawi Berganti Nama Jadi Damai Cartenz Satgas Nemangkawi di Kabupaten Puncak untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap gangguan teror KKB. ANTARA Papua/HO-Satgas Nemangkawi

MerahPutih.com - Polri belum menentukan pola operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang semula bernama Operasi Nemangkawi menjadi Damai Cartenz.

"Rencana operasinya sementara ini masih belum kita dapatkan dari SOP. Jika sudah ada nanti kita akan sampaikan," kata Jubir Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan, Selasa (11/1).

Hendra menjelaskan, pihaknya masih menyusun rangkaian pola operasi Damai Cartenz secara rinci.

Baca Juga:

Polri Sebut Kontak Tembak dengan KKB untuk Melindungi Diri, Bukan Memerangi

Termasuk dengan membahas soal personel hingga dukungan anggaran yang dikeluarkan.

"Tentu saja di dalamnya ini ada penjelasan terkait rencana operasi secara lengkap, ya menyangkut masalah personelnya, sarana prasarananya serta dukungan anggarannya," jelas dia.

"Yang paling utama sistem dan metodenya apakah ada perbedaan dengan yang dulu atau tidak," jelasnya.

Baca Juga:

Satgas Nemangkawi Lumpuhkan Satu Anggota KKB dalam Baku Tembak

Sebelumnya, Polri mengganti nama operasi pemburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Nemangkawi di Papua menjadi Damai Cartenz.

Nantinya, operasi Damai Cartenz akan berlangsung selama 6 bulan dimulai 25 Januari 2022 saat Operasi Nemangkawi berakhir.

Operasi ini nantinya akan dilakukan dengan cara bertindak persuasif dan preventif dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain. (Knu)

Baca Juga:

Satgas Nemangkawi Tangkap Penjual Amunisi ke KKB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Sudah Tidak Laku di Amerika dan Eropa
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Sudah Tidak Laku di Amerika dan Eropa

Vaksin kan sudah tidak laku di Eropa dan Amerika. Dihentikan penggunaan vaksin eksperimen ini karena terbukti banyak KIPI/VAERS

[Hoaks atau Fakta]: PPKM Terus Diperpajang, Semua Program Bansos Dihentikan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PPKM Terus Diperpajang, Semua Program Bansos Dihentikan

Kemensos menganggarkan Rp 28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021 yang tagetnya 10 juta keluarga KPM kemudian PKH tersebut akan disalurkan empat tahap dengan waktu tiga bulan sekali yaitu Januari, April, Juli, Oktober 2021.

Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk
Indonesia
Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk

Tim kuasa hukum masih mempertimbangkan banding atas vonis majelis hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima terdakwa lain atas kasus kerumunan Petamburan.

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Saat ini, jumlah kasus aktif mencapai 1.188 orang atau ada kenaikan 86 orang. Jika diakumulatif, sudah mulai rata-rata di atas 100 orang.

Pukuli Anak Buah, Kapolres Nunukan Segera Diperiksa dan Dicopot
Indonesia
Pukuli Anak Buah, Kapolres Nunukan Segera Diperiksa dan Dicopot

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan kasus tersebut juga akan segera dirilis oleh Polda Kaltara.

Dukung Instruksi Jokowi, Pemprov DKI Siap Berantas Preman di Ibu Kota
Indonesia
Dukung Instruksi Jokowi, Pemprov DKI Siap Berantas Preman di Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta bakal menindak tegas para pelaku yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat di ibu kota.

Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan
Indonesia
Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan

Hakim secara gamblang menegaskan Jumhur tidak perlu ditahan, meskipun terbukti bersalah.

1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo
Indonesia
1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo

Pada awalnya Akpol angkatan Tantya Sudira Jati ini langsung ditempatkan di Polwiltabes Surabaya dan ditugaskan di unit Jatanras.

UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta
Indonesia
UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta

UU IKN mengatur mengenai pengalihan status DKI Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, yakni Nusantara.

IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel
Indonesia
IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel

Memastikan adanya dana dan menahan diri tidak merilis dulu pada publik adalah sikap prediktif